Tidak ada yang berkomplot, tidak ada yang berkelompok, tidak ada perbedaan kaya miskin, tidak ada perbedaan suku, ras, dan agama, semua rakyat bersatu, berjuang atas nama bangsa, mengusir penjajah. 

Pun setelah mereka berhasil mengusir penjajah, tidak pernah tersiar kabar ada yang mengaku-aku sebagai pahlawan di siang bolong. Bahkan para pejuang yang telah gugur pun juga tak pernah berpikir akan di semati gelar pahlawan. 

Itulah satu di antara kisah bagaimana rakyat Indonesia membebaskan diri dari penjajah dalam arti sebenarnya, sehingga bangsa ini merdeka dan berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah bangsa ini merdeka, dan berdaulatlah NKRI, ternyata, berikutnya, penjajah "model baru" justru hadir dari dalam negeri sendiri.  Mirisnya, penjajah model baru itu, bukan rahasia lagi, mereka adalah justru para elite partai politik yang diamanahkan oleh rakyat duduk di kursi parlemen dan kursi pemerintahan. 

Setelah rakyat dapat membaca dan memahami bahwa selama ini, para pemimpin bangsa dan negara ini hanyalah aktor-aktor utusan partai politik, dan partai politik dapat berjaya karena bersinergi dengan cukong, hingga terus lahir berbagai persoalan yang menghimpit dan mendera bangsa dan negara ini, khususnya persolan siapa yang harus menjadi pemimpin otorita ibu kota baru RI, harus dipikirkan lagi minimal seribu kali oleh Presiden Jokowi dan siapapun yang ada di balik rencana besar dan mencukongi. 

Saat Jakarta, akhirnya dipilih menjadi ibu kota RI, ke mana sekarang penduduk asli Betawi? Siapa yang pada akhirnya menjadi pemimpin ibu kota? Kearifan lokal sudah tak dihargai dan dikangkangi. 

Kini, belum lagi pindah ibu kota RI terjadi, Jokowi malah menabur benih masalah yang sensitif. Putra daerah yang akan dijadikan tempat ibu kota, diabaikan, tak ubahnya Kalimantan akan dijadikan jajahan baru versi Jokowi-partai politik-cukong. 

Tak pelak, legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim), Irwan, mengatakan saat ini mulai timbul keresahan dari masyarakat Kaltim setelah tersiar informasi dari Presiden menyoal soal 4 kandidat Kepala Badan Otorita Persiapan Ibu Kota Negara (IKN). baru. 

Keresahan masyarakat Kaltim, cukup dapat dipahami, terlebih, mereka berkaca dari masyarakat Betawi yang terus terpinggirkan di Jakarta. Karenanya, Irwan mengingatkan agar Jokowi tidak menutup mata dan telinga, harus arif dan bijaksana, terkait aspirasi masyarakat Kaltim dalam hal calon pemimpin IKN, tutur Irwan kepada awak media di Jakarta, Sabtu (7/3/2020). 

Irwan yang juga menjabat sebagai Ketua ESDM Partai Demokrat ini menambahkan bahwa masyarakat Kaltim juga menginginkan perpindahan IKN ini lancar sampai IKN baru ini terwujud nantinya. Tetapi, tentu masyarakat Kaltim juga tidak ingin sejak awal IKN ini mengandung benih-benih ketidakadilan dan otoritarianisme dalam penentuan Kepala Badan Otorita ini. 

Rasanya apa yang menjadi keresahan masyarakat Kaltim ini, benar-benar harus menjadi perhatian Jokowi secara pribadi. Jokowi harus benar-benar arif, bijaksana, dan wajib berani melawan pesan/perintah. 

Di ibu kota baru, wajib ada pelibatan Sumber Daya Manusia (SDM) putra-putri terbaik Kaltim. Jokowi harus mengakomodir mereka, apalagi menyangkut pilihan calon pemimpinnya. 

Dengan demikian tidak akan mengulang sejarah pahit masyarakat Betawi dengan mengabaikan kearifan lokal dan keresahan hati masyarakat Kaltim. 

Setop staf ahli kepresidenan, menambah masalah, dengan mengkonfrontir dan nyinyir kepada pihak di luar masyarakat Kaltim yang tidak setuju bila Ahok dipilih menjadi pimpinan otorita ibu kota baru dan mengatai bahwa "mereka sakit". Buka mata dan telinga, buka pikiran dan hati, masyarakat Kaltim kini resah.