Badan Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya menyatakan bahwa penyebaran virus Corona telah berada dalam status pandemi. Virus Covid-19 telah bergerak sangat cepat hingga penyebarannya di seluruh dunia telah mencapai 119 negara dengan total kasus lebih dari 120 ribu. Praktis, Corona telah menyebar di wilayah geografis yang luas dan memengaruhi proporsi populasi yang sangat tinggi.
Peningkatan status dari epidemi ke pandemi semestinya membuat kita lebih waspada, terlebih lagi jumlah kasus positif Corona di dalam negeri juga meningkat. Sebagai motor penggerak, pemerintah mesti bergegas dan cekatan dalam memutuskan dan bertindak. Berbagi kewaspadaan dapat dilakukan apabila ada transparansi informasi serta pertukaran informasi yang lebih cepat. Tapi, nasihat yang selalu disampaikan, jangan panik. Kepanikan membuat kita kehilangan arah.
Taiwan dapat menjadi contoh baik dalam menyikapi ancaman Covid-19. Begitu informasi mengenai wabah Corona mengalir ke luar dari daratan Cina, Taiwan segera meningkatkan kesiapannya. Negeri ini telah belajar dari pengalaman menghadapi virus SARS dan MERS bahwa mereka harus bergerak cepat dalam membatasi penyebaran virus. Pengalaman telah mendorong mereka untuk mengembangkan diri sebagai entitas yang cepat belajar (agile).
Bagaimana dengan kita? Kita memang pernah 'lolos' dari SARS dan MERS, namun tampaknya pengalaman dari serangan virus tersebut tidak terakumulasi dan mengkristal menjadi pengetahuan bersama. Sebagai entitas bangsa, kita kurang cepat belajar dari pengalaman tersebut, sehingga ketika Corona mulai mewabah di Wuhan dan Provinsi Hubei, Cina, alarm kewaspadaan kita belum berbunyi kencang. Kita masih berpikir untuk mengambil peluang ekonomi dari bekurangnya kunjungan ke Cina maupun negara lain yang sudah terpapar dengan merancang paket insentif untuk menjaga iklim pariwisata Indonesia.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kita kurang sensitif terhadap situasi karena mengasumsikan bahwa keadaan dapat tertangani; belum berpikir lebih jauh tentang potensi pandemi. Penciuman terhadap potensi ancaman yang sewaktu-waktu dapat sampai ke Indonesia tidak begitu tajam. Ketika banyak negara tengah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Corona, kita malah sibuk promosi bahwa negeri kita aman dan mempersilakan para tamu asing datang. "Pintu kami selalu terbuka untuk Anda," kira-kira begitu.
Koordinasi antara pusat dan daerah juga tidak berjalan mulus. Terkesan bahwa masing-masing jalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, penanganan pasien positif Covid-19 nomor 25 yang meninggal dunia. Berbagai media mengabarkan bahwa Kepala Staf Presiden Moeldoko menilai bahwa telah terjadi miskomunikasi antara Pemprov Bali dan pemerintah pusat mengenai kondisi pasien no 25. Pemprov Bali sebelumnya mengatakan tidak mengetahui bahwa pasien tersebut positif Corona, sedangkan Achmad Yurianto, juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona, bilang tidak ada kewajiban bagi dokter yang menangani untuk melapor ke pemda.
Pemerintah akhirnya menyusun protokol kesehatan untuk memandu masyarakat dalam menghadapi Corona. Protokol ini mesti disebarluaskan segera, sebab masyarakat masih banyak yang mencari sendiri informasi dari internet karena belum mengetahui panduan resmi untuk diikuti bersama. Ucapan para pejabat tinggi yang terkesan ala kadarnya, seperti 'Jangan panik,' 'Jangan berlebihan menanggapi Coronoa,' 'Masker hanya untuk yang sakit, yang sehat tidak perlu pakai masker,' 'minumlah jahe dan rempah-rempah', terkesan parsial dan sporadis. Masyarakat perlu panduan kemana kita akan melangkah dan bagaimana caranya.
Selama ini, Pemerintah terkesan berjalan sendiri dalam menghadapi Corona. Para dokter, para ahli terkait, laboratorium, pusat studi, maupun institusi swasta terkesan kurang dilibatkan dalam menghadapi Corona. Berbagai sumber daya yang kita miliki semestinya dapat dikerahkan lebih optimal untuk membantu tindakan pencegahan penyebaran virus lebih jauh. Masyarakat juga mesti disadarkan bahwa diperlukan kebersamaan langkah. Menghadapi pandemi, kita mesti bergegas dengan arah yang jelas dan kepemimpinan yang tegas, bukan waktunya lagi bersantuy-santuy, apa lagi bercanda.
Diperlukan 'komandan' yang jelas dalam menghadapi situasi pandemi. Sekedar melihat sejarah, ketika flu burung melandang negeri kita pada 2006, Presiden SBY mengeluarkan Perpres No 7 Tahun 2006 dan menunjuk Menko Kesra sebagai 'komandan' yang berwenang dan bertanggungjawab atas penanganan wabah flu burung. Kepemimpinan diperlukan dalam situasi sekarang, kepemimpinan yang mampu mengoordinasikan unsur-unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Fokuskan dulu kepemimpinan pada upaya menyelamatkan rakyat tanpa melupakan dampak yang terjadi terhadap berbagai sektor kehidupan. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
