Lebih Penting Ekonomi daripada Nyawa, maka Lockdown Tidak Dipilih - Analisa - www.indonesiana.id
x

Jokowi

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 16 Maret 2020 07:14 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Lebih Penting Ekonomi daripada Nyawa, maka Lockdown Tidak Dipilih

    Dibaca : 581 kali

    Sementara negara lain rela ekonomi ambruk demi menyelamatkan nyawa rakyatnya, setelah ditunggu-tunggu apa gerangan sikap pemerintah yang bahkan juga telah ditegur oleh WHO agar Indonesia menyatakan "Darurat Nasional", ternyata, Minggu (15/3/2020) di Istana Negara, Bogor, Presiden Jokowi justru hanya menyampaikan informasi agar rakyat belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. 

    Selanjutnya, Jokowi malah hanya menghimbau para Gubernur, Bupati, Walikota, menjaga dan menangani persoalan gawat virus Corona (vC) ini, sendiri-sendiri. Ini apa-apa-an? 

    Di luar dari pernyataan Jokowi, pemerintah juga hanya selalu mengingatkan rakyat jangan panik, hidup sehat, hidup bersih dllm

    Pertanyaannya, imbauan  Jokowi dan pengingatan agar rakyat jangan panik, apakah akan membuat vC takut dan tak menyebar memangsa korban-korban baru di Indonesia? 

    Kini, jangan kan rakyat, bahkan di media sosial (medsos) juga telah tersebar tulisan menyoal kekecewaan, kejengkelan,  dan kegelisahan para petugas medis di Indonesia. 

    Sebab, sudah ada dokter dan perawat yang juga sudah menjadi korban virus ini. Lalu, bola dikalkulasi, jumlah petugas medis di Indonesia, baik dokter dan perawat yang terbatas di banding dengan jumlah rakyat Indonesia, tentu tak akan mampu menangani korban vC yang akan semakin bertambah. 

    Bila Korea Utara saja bukan hanya sekadar melakukan lock down namun bahkan melakukan ancaman tembak di tempat bagi WNA yang coba menerobos ke negaranya, dan negara lain juga sudah melakukan lock down, demi mencegah bertambahnya korban, namun Jokowi dan pemerintahannya mengapa masih memikirkan "hal duniawi" di banding menyelamatkan rakyat yang juga ada kewajiban negara seperti yang tertuang dalam UUD 45. 

    Mengutip di medsos, dari cuitan "Ahli Clinical Epidemiology yang secara khusus juga pernah meneliti Virus, dan sangat memahami proses perjalanan epidemiologis vC", yang sudah viral, perjalanan vC di Indonesia, bulan Maret 2020 ini masih baru dimulai, sementara perjalanan mutasi dan evolusi vC ini di dunia masih sangat panjang. 

    Sementara dalam tiga bulan terakhir, di negara pertama terjangkit RRT, COVID-19 sudah mereda, karena China kaya raya meski harus kehilangan 20 ribu Triliun untuk meredakan jangkitan vC, namun berhasil. 

    Hal yang seharusnya di jadikan pijakan pemerintah Indonesia, contohnya adalah dalam menangani vC, China atau negara lain sigap, cepat, dan satu komando. Di Indonesia, malah penanganan diserahkan ke pemimpin daerah untuk bertindak sendiri-sendiri, namun tidak ada sikap pemerintah yang tegas. 

    Rakyat tahu, alasan mengapa Jokowi tak mau ambil alih komando sampai menyatakan Darurat Nasional dan lockdown. 

    Di negara lain, terutama di China sudah terbukti perjuangan dan pengorbanan dokter dan praktisi medis sangat hebat. Mereka rela berjibaku melawan penyakit dan kematian tak kenal lelah tak kenal dan rela berkorban nyawa. 

    Lebih dari itu partisipasi rakyat sangat luar biasa. Bersama-sama berjuang habis-habisan dan rela dilockdown sesuai aturan dan perintah pemimpin negara, tanpa mengeluh tanpa merengek tanpa protes, padahal dengan jangka waktu sampai dua bulan. 

    Seharusnya, perjalanan vC yang baru dimulai di Indonesia, lalu Jokowi dengan sigap dan cepat mengambil keputusan lockdown, maka bisa jadi korban tidak akan terus bertambah setiap hari. 

    Ironisnya, sudah tidak ada keberanian me-lockdown, padahal ada juga gubernur yang siap me-lockdown wilayahnya, namun, tidak berani karena harus menunggu keputusan pemerintah yang sudah diserahkan ke BNPB, pemerintah semakin nampak kebingungan dan terlihat tak siap. 

    Mengatasi vC malah menggunakan buzzer dan Menkes- dengan pongah dan sembrono  menunjukkan vC bukan masalah besar. Siapa sebenarnya para pendamping Presiden ini, hingga Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan sudah menjadi korban  vC, pasca menjemput awak Kapal Pesiar yang 9 darinya terjangkit vC. 

    Yang perlu sangat disadari dan waspadai, setiap hari vC berevolusi. Semakin ganas dan semakin efektif dalam penyebarannya. Semakin mampu beradaptasi dengan lingkungan. 

    Perhatikan bahwa hanya dalam hitungan hari, hampir seluruh dunia sudah dijangkiti vC. Apakah tindakan sebatas sekolah, kantor, dll diliburkan, menyuruh rakyat berdiam diri di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, akan cukup ampuh dipatuhi rakya? 

    Sementara bandara dan pintu masuk ke wilayah RI juga masih terus "longgar". Rakyat disuruh jangan panik, hidup sehat, cuci tangan, menghindari keramaian, tidak bersalaman, tapi nyatanya rakyat tetap bimbang, bingung hingga jalan-jalan masih macet,  titik-titik tempat keramaian pun masih saja ada, karena komando setiap daerah berbeda, tidak satu komando dari pemimpin negara. 

    Rakyat tahu, untuk memutuskan lockdown penuh dilematis, akan membuat Indonesia terpuruk ekonomi dan efek lainnya, tetapi nyawa jutaan rakyat akan terselamatkan. 

    Apakah dengan masing-masing daerah meliburkan sekolah 14 hari, lalu vC digaransi pergi? Bagaimana bila vC justru terus menjangkiti di setiap harinya selama 14 hari itu? Bila dihitung maju, akan ada berapa kali masa inkubasi lewat? Apakah saat hari ke-15 dan seterusnya setelah libur, penyebaran vC malah tidak semakin hebat? Jadi, ukurannya memang tidak bisa hanya dengan 14 hari. 

    Ayo, Pak Presiden?"

    Ayo Pak Presiden?" 


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.










    Oleh: sapar doang

    5 jam lalu

    Pilkada Era New Normal

    Dibaca : 13 kali

    Setelah beberapa kali melaksanakan pilkada lansung mulai tahun 2005 dan pilkada serentak dimulai 2015,2017, 2018 dan 2020 di tengah pandemi covid-19, tenyata kita belum cukup berhasil untuk membuktikan bahwa pilkada lansung adalah jalan demokrasi lokal terbaik untuk menghasilkan pemimpin daerah yang sepenuhnya kompeten dan beritegritas. Bahkan, pilkada lansung tidak jarang terjadi ironi karena hanya menghasilkan kepala daerah korupsi.tidak hanya itu, proses pilkada lansung sering juga kali menjadi ajang politik idententitas dan politik uang. pemerintah akhirnya memutuskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah(Pilkada) serentak 2020 dimundurkan, akibat pandemi virus corona yang melanda indonesia, yang mulanya akan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, lewat peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (Perpu Pilkada), pemerintah berasumsi tahapan penyelenggaran pilkada bisa dilaksanakan dengan berakhirnya pandemi virus corona pada juni 2020. Sebelum Perpu nomor 2 tahun 2020 terbit, terdapat beberapa opsi skenario tentang penundaan pilkada serentak 2020 akibat pandemi virus corona, Opsi A pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 9 Desember 2020, Opsi B. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 17 Maret 2021, Opsi C. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada Rabu 29 September 2021.dan opsi yang pertama yang dipilih oleh pemerintah dinilai sangat berisiko luas terhadap penyelenggaran pilkada secara luas, sebab kemunggkinan tahapan akan dimulai di awal Juni 2020 dan virus corona di indonesia masih menunjukkan angka meningkatan. Sebanyak 270 daerah akan meneruskan tahapan lanjutan pemilihan pada tanggal 15 juni 2020, dengan syarat seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus tugas Covid-19 serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan itu akan membuat tahapan pilkada dimulai 15 juni. Nah, salah satu yang menjadi kekawatiran banyak pihak soal pilkada kali ini, karena kemungkinan berbarengan dengan masih banyak covid-19. Tentu bisa saja covid-19 tuntas sesegera mungkin. Sehingga, pada desember 2020 sudah tak ada lagi pandemi covid-19. Jika pandemi tuntas, pilkada tak akan memiliki masalah dengan faktor kesehatan masyarakat. Pemilu atau pemilihan era New normal menjadi keniscayaan seperti yang dilaksanakan disejumlah negara. Semua yang menyelenggarakan pemilu menerapkan protokol new normal untuk mencegah penyebaran virus corona, pen ggunaan masker, penyedian sanitasi untuk cuci tangan serta physical distancing sudah menjadi keharusan. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan potensi resiko dan mengusulkan langkah- langkah dalam melanjutkan tahapan pemilihan ditengah pandemi, sebagai contoh pemberlakuan protokol kesehatan yang diusulkan pemerintah dalam melanjutkan tahapan pilkada serentak 9 desember 2020. Kita bisa belajar dan mencontoh negara yang telah berhasil melaksanakan pemilu di masa pandemi covid-19. Melakukan tahapan pemilihan dengan memamfaatkan media teknologi imformasi untuk menghindari kerumunan. Bahkan demi menjamin keselamatan warganya. Ada negara yang menyediakan TPS khusus bagi pemilih 60 tahun keatas. Andai pilkada serentak tetap lanjut di 270 daerah atau hanya di sebagian wilayah, tetap saja pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu inovasi tambahan untuk menjaga kualitas pilkada. Karena cukup potensial terjadi hambatan, baik dari segi substansi maupun teknis. Dalam kondisi normal saja politik elektoral daerah kerap menyimpan sejuta catatan kritis. Apalagi pilkada di tengah pandemi, tentu bakal dihantui begitu banyak kesulitan yang mungkin bisa merusak kredibilitas demokrasi. Banyak hal perlu inovasi baru. Pertama, soal model kampanye. Setelah kampanye akbar dilarang, tentu harus ada medium lain yang disiapkan untuk menyampaikan gagasan kandidat. Penyelenggara maupun kontestan perlu berpikir keras memeras otak. Misalnya, metode kampanye melalui media sosial diutamakan meski tak semua daerah terpapar teknologi informasi. Atau metode door to door campaign dengan meminimalisasikan risiko penularan virus melalui alat pelindung diri. Jika tak ada kreativitas merekayasa model kampanye, bisa dipastikan kualitas demokrasi buruk karena visi-misi kandidat tak akan sampai kepada pemilih. Lalu apa yang akan menjadi preferensi pilihan politik jika pemilih tak kenal visi besar kandidat. Tentu semua pihak tak mau pilkada sebatas seremonial. Ritus tak bermakna. Kering substansi karena yang terjadi sebatas mobilisasi artifisial bukan partisipasi politik yang sehat. Kedua, memperbanyak tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengurangi penumpukan massa. Jika selama ini ada opsi maksimal satu TPS berkapasitas 500 orang, di pilkada nanti setiap TPS maksimal 250 hingga 300 orang. Atau berupaya memperpanjang waktu pencoblosan mulai dari pagi hingga jelang petang menghindari kerumunan. Rekayasa semacam ini penting untuk mengamputasi sebaran korana yang kian agresif. Tak mudah memang, tapi inovasi baru perlu dilakukan jika pilkada tetap diselenggarakan di era new normal yang pandemi koronanya belum usai. Jangan pernah melakukan perjudian. Karena menyangkut nyawa dan keselamatan warga. Jangan cuma karena urusan politik elektoral. protokol kesehatan pemilih diabaikan. Apa pun harus dilakukan untuk memangkas sebaran korona. Masih banyak inovasi lain yang masih bisa dilakukan demi merawat kualitas pilkada serta menjaga kesehatan pemilih. Misalnya, masa kampanye diringkus menjadi 30 atau 40 hari saja, yang penting bisa menggairahkan pemilih. Di tengah kesulitan pasti terselip sebuah harapan. Menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi bukan perkara mudah. Butuh tekad, keseriusan, dan ‘manuver tak biasa’ untuk tetap menjaga keadaban berdemokrasi. Inilah ujian sesungguhnya bangsa saat ini. Segala daya upaya ditantang untuk bisa mewujudkan perhelatan pilkada berkualitas di masa wabah korona. Kekuatan intelektual serta kreativitas ilmu pengetahuan dipaksa melahirkan inovasi baru dalam merekayasa pilkada serentak kali ini. Semua pihak paham, memaksakan pilkada serentak di tengah pandemi korona bukan sebatas regenerasi kepemimpinan daerah, tapi melainkan juga sebagai upaya menstimulasi ekonomi yang luluh lantak akibat terpaan badai korona. Roda ekonomi dipastikan kembali berdenyut saat pilkada. Kandidat, tim sukses, serta partai politik tentu mengapitalisasi segala sumber daya ekonomi mereka untuk memenangkan pertarungan meski harus berjibaku dengan wabah. Pandemi membuka peluang bagi kita untuk berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan demokrasi. Semoga ikhtiar mengelar pilkada di era new norman memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara. SAPARUDDIN adalah Penggiat Demokrasi Aktif di Pemantau Pemilu menjabat sebagai Sekretaris Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2013-2016 dan Sebagai Ketua Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2016 -2019.dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pileg dan Pilpres 2019 dan tulisan Artikel telah di muat di ( Klikpositif.com, Kompassiana.com dan Indonesiana.com)