Virus Corona, Senjata Biologi? - Analisa - www.indonesiana.id
x

corona

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Selasa, 17 Maret 2020 14:14 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Virus Corona, Senjata Biologi?

    Dibaca : 764 kali

    Virus corona memang sudah berhasil menyebar ke ratusan negara di dunia. Kini semua negara dengan berbagai kebijakannya, berupaya mencegah virus masuk ke negaranya, mencegah virus menular di penduduk negaranya, dan mengobati rakyat yang sudah terpapar virus corona. 

    Namun yang masih menjadi tanda tanya, hingga kini belum terjawab, virus corona itu sampai merajalela menyeberang ke seluruh dunia, apakah benar karena virus berawal mula dari binatang berjenis kelelawar dan ular atau dari jenis binatang lain, atau sebenarnya, virus malah memang buatan manusia. 

    Menjawab pertanyaan-pertanyaan asal muasal virus corona ini, mungkin bisa kita telusuri berita-berita berikut yang bisa jadi juga masih sebatas dugaan, namun dapat dijadikan bahan pemikiran untuk menelaah kebenarannya atau malah semakin menggiring kepada hal yang salah. 

    Saya lansir dari Suara.com, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian menuding bahwa Amerika Serikat adalah dalang dari virus corona. Hal tersebut ia nyatakan pada akun twitternya pada Kamis (12/3/2020). 

    Saat membagikan video Direktur CDC, Robert Redfield,  Zhao meyatakan; "CDC tertangkap di tempat. Kapan pasien nol mulai di AS? Berapa banyak orang yang terinfeksi? Apa nama rumah sakit? Mungkin tentara AS yang membawa epidemi ke Wuhan." Zhao pun menambahkan, "Jadilah transparan! publikasikan data yang Anda miliki! AS berutang penjelasan kepada kami!" 

    Atas pernyataan Zhao ini, benarkah virus Corona memang produksi Amerika? Sementara saat saya lansir berita dari CNN, menyoal spekulasi Zhao ini,  juga terkait dengan kedatangan ratusan atlet militer AS yang datang ke Wuhan dalam rangka Pertandingan Dunia Militer pada Oktober 2019. 

    Bahkan video CDC ini, juga dibagikan oleh penyiaran nasional dan Global Times Tabloid. 

    Atas semua kejadian ini, beberapa media sosial China dan bahkan pemerintah negara itu telah meluncurkan kampanye untuk mempertanyakan asal-usul virus corona yang memang ditemukan di Wuhan dan sejak saat itu virus mulai mewabah ke berbagai wilayah. 

    Karenanya saat berbicara konferensi pers di Beijing pada 4 Maret, Zhao mengatakan kepada wartawan bahwa, "Belum ada kesimpulan tentang asal-usul virus dan para ilmuwan China masih melacak dari mana asalnya." 

    Selain Zhao, Zhong Nanshan, pakar terkenal penyakit menular China pada (27/2/2020) juga mempertanyakan dari mana virus corona berasal, sebab infeksinya pertama kali ditemukan di China namun, virusnya mungkin bukan berasal dari China saat konferensi pers. 

    Sependapat dengan Zhao dan Zhong, pada Kamis (12/3/2020), Hua Chunying, Kepala Departemen Informasi Kementerian Luar Negeri China menyatakan juga mengatakan bahwa benar-benar salah dan tidak pantas untuk menyebut corona berasal dari China. 

    Pernyataan itupun sebelumnya diungkap oleh Duta Besar China untuk Afrika Selatan, Lin Songtian, yang juga bercuit di twitter pada 8 Maret dengan membuat pernyataan bahwa meskipun epidemi pertama tercatat di Tiongkok, itu tidak berarti virus itu berasal dari China. 

    Entah, apakah tuduhan Zhao, pembelaan  Zhong, Hua, dan Lin hanya sekadar konspirasi dan pengalihan isu? Bila benar hanya sekadar tuduhan, bahkan sekadar konspirasi dan pengalihan isu, maka bisa jadi benar, epedemi virus Corana diawali oleh kelelawar atau ular. 

    Namun, bila tuduhan itu benar, maka sejatinya dunia sedang dalam bahaya dari "uji coba" senjata pemusnah masal biologis. 

    Memang, tidak seperti tuduhan dan pernyataan para pejabat China di atas, rekan satu kantor Zhao, Geng malah menyatakan bahwa dalam menghadapi corona sikap saling tuduh bukan hal yang tepat dan menulis di twitter, "Kami tidak berharap melihat ada yang membuat masalah untuk menstigmatisasi negara lain, dengan Covid-19 yang berkembang menjadi pandemi, dunia harus bersatu untuk melawannya, bukannya meratakan tuduhan dan serangan terhadap satu sama lain, yang sama sekali tidak konstruktif." 

    Sejatinya, baik tuduhan maupun pendapat  para pejabat China, memang cukup dapat  dikatakan logis, masuk akal. Mengapa? 

    Pengamat militer dan pertahanan Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie menegaskan bahwa semua pihak memang harus khawatir dengan virus corona yang menyebabkan SARS-CoV-2 karena menurutnya, SARS-CoV-2 diduga senjata biologi. 

    Kepada awak media, di Jakarta, Selasa (12/3/2020) Connie pun berujar: "Kalau saya melihatnya, corona ini harus kita anggap sebagai senjata pemusnah masal. Apapun yang berbau biologi di mata saya sekarang, itu lebih mengerikan daripada yang berbau nuklir."

    Apa latar belakangnya? Berdasarkan laporan Chemical, Biological, Radiological & Nuclear (CBRN) Defence Market pada 2017 menjadi salah satu dasar SARS-CoV-2 sebagai senjata biologi. Ternyata, saat ini sudah ada alat untuk menghadapi senjata kimia, biologi, radiologi, dan nuklir. 

    Bahkan, permintaan alat tersebut diprediksi meningkat pada 2023. Selain data dan laporan tersebut, keberadaan SARS-CoV-2 sebagai senjata biologi, juga merujuk pada pernyataan mantan perwira intelijen Central Intelligence Agency (CIA) Philip Giraldi yang mengatakan bahwa SARS-CoV-2 bukan terjadi secara alami melalui mutasi genetika. 

    Giraldi menyebut virus mematikan itu sengaja diproduksi di laboratorium oleh Amerika Serikat bekerjasama dengan Israel. AS sengaja membuat virus itu untuk menghancurkan China dan Iran yang merupakan musuh terbesarnya. 

    Melihat fakta dan serangan virus corona, pernyataan Giraldi, memang masuk akal. Lebih masuk akal lagi, saat Connie juga membeberkan bahwa senjata biologi memiliki daya tarik untuk digunakan karena sangat murah. 

    Berdasarkan data, dia menyebut 1 kilometer persegi serangan senjata biologi hanya US$1, pun tidak mudah dideteksi, baik dengan X-ray atau anjing pelacak, serta mudah diangkut. Bertolak belakang dengan senjata konvensional yang memerlukan biaya US$2 ribu; senjata nuklir US$800; dan senjata kimia US$600. 

    Manakah pernyataan-pernyataan para pihak tersebut yang akan kita percaya sebagai rujukan? Benarkah virus corona memang asli dari China atau benar buatan Amerika? Benarkah pernyataan pejabat CIA? Benarkah analisis Connie? 

    Semua ada alasan dan logika untuk menyatakan benar dan salah, bila Amerika juga dapat membuktikan bahwa tuduhan China salah, pernyataan pejabat CIA juga tak benar. Yang pasti, apapun kebenaran asal muasal virus corona ini, dan bisa jadi apa tujuannya bila virus corona buatan manusia, semua sudah dapat diterka. 

    Kini, semua negara yang terpapar virus corona sedang berjuang sendiri-sendiri, mencegah, melindungi, mengisolasi, mengobati. 

    Apakah para kelelawar dan ular akan tertawa bahagia, karena wabah yang mereka tebarkan berhasil menjadi senjata pemusnah massal? Atau para manusia pembuat virus corona kini, sedang merancang lahirnya virus lain, karena peluncuran percobaan virus corona dianggap berhasil? 

    Mana yang benar? Ini hanya coba-coba dan menerka saja, karena andai virus Corona memang dicipta manusia, maka betapa jahat "dia". 


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.










    Oleh: sapar doang

    5 jam lalu

    Pilkada Era New Normal

    Dibaca : 13 kali

    Setelah beberapa kali melaksanakan pilkada lansung mulai tahun 2005 dan pilkada serentak dimulai 2015,2017, 2018 dan 2020 di tengah pandemi covid-19, tenyata kita belum cukup berhasil untuk membuktikan bahwa pilkada lansung adalah jalan demokrasi lokal terbaik untuk menghasilkan pemimpin daerah yang sepenuhnya kompeten dan beritegritas. Bahkan, pilkada lansung tidak jarang terjadi ironi karena hanya menghasilkan kepala daerah korupsi.tidak hanya itu, proses pilkada lansung sering juga kali menjadi ajang politik idententitas dan politik uang. pemerintah akhirnya memutuskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah(Pilkada) serentak 2020 dimundurkan, akibat pandemi virus corona yang melanda indonesia, yang mulanya akan diselenggarakan pada 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020, lewat peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (Perpu Pilkada), pemerintah berasumsi tahapan penyelenggaran pilkada bisa dilaksanakan dengan berakhirnya pandemi virus corona pada juni 2020. Sebelum Perpu nomor 2 tahun 2020 terbit, terdapat beberapa opsi skenario tentang penundaan pilkada serentak 2020 akibat pandemi virus corona, Opsi A pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 9 Desember 2020, Opsi B. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu 17 Maret 2021, Opsi C. pelaksaan pemungutan suara dilakukan pada Rabu 29 September 2021.dan opsi yang pertama yang dipilih oleh pemerintah dinilai sangat berisiko luas terhadap penyelenggaran pilkada secara luas, sebab kemunggkinan tahapan akan dimulai di awal Juni 2020 dan virus corona di indonesia masih menunjukkan angka meningkatan. Sebanyak 270 daerah akan meneruskan tahapan lanjutan pemilihan pada tanggal 15 juni 2020, dengan syarat seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus tugas Covid-19 serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Kebijakan itu akan membuat tahapan pilkada dimulai 15 juni. Nah, salah satu yang menjadi kekawatiran banyak pihak soal pilkada kali ini, karena kemungkinan berbarengan dengan masih banyak covid-19. Tentu bisa saja covid-19 tuntas sesegera mungkin. Sehingga, pada desember 2020 sudah tak ada lagi pandemi covid-19. Jika pandemi tuntas, pilkada tak akan memiliki masalah dengan faktor kesehatan masyarakat. Pemilu atau pemilihan era New normal menjadi keniscayaan seperti yang dilaksanakan disejumlah negara. Semua yang menyelenggarakan pemilu menerapkan protokol new normal untuk mencegah penyebaran virus corona, pen ggunaan masker, penyedian sanitasi untuk cuci tangan serta physical distancing sudah menjadi keharusan. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan potensi resiko dan mengusulkan langkah- langkah dalam melanjutkan tahapan pemilihan ditengah pandemi, sebagai contoh pemberlakuan protokol kesehatan yang diusulkan pemerintah dalam melanjutkan tahapan pilkada serentak 9 desember 2020. Kita bisa belajar dan mencontoh negara yang telah berhasil melaksanakan pemilu di masa pandemi covid-19. Melakukan tahapan pemilihan dengan memamfaatkan media teknologi imformasi untuk menghindari kerumunan. Bahkan demi menjamin keselamatan warganya. Ada negara yang menyediakan TPS khusus bagi pemilih 60 tahun keatas. Andai pilkada serentak tetap lanjut di 270 daerah atau hanya di sebagian wilayah, tetap saja pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu inovasi tambahan untuk menjaga kualitas pilkada. Karena cukup potensial terjadi hambatan, baik dari segi substansi maupun teknis. Dalam kondisi normal saja politik elektoral daerah kerap menyimpan sejuta catatan kritis. Apalagi pilkada di tengah pandemi, tentu bakal dihantui begitu banyak kesulitan yang mungkin bisa merusak kredibilitas demokrasi. Banyak hal perlu inovasi baru. Pertama, soal model kampanye. Setelah kampanye akbar dilarang, tentu harus ada medium lain yang disiapkan untuk menyampaikan gagasan kandidat. Penyelenggara maupun kontestan perlu berpikir keras memeras otak. Misalnya, metode kampanye melalui media sosial diutamakan meski tak semua daerah terpapar teknologi informasi. Atau metode door to door campaign dengan meminimalisasikan risiko penularan virus melalui alat pelindung diri. Jika tak ada kreativitas merekayasa model kampanye, bisa dipastikan kualitas demokrasi buruk karena visi-misi kandidat tak akan sampai kepada pemilih. Lalu apa yang akan menjadi preferensi pilihan politik jika pemilih tak kenal visi besar kandidat. Tentu semua pihak tak mau pilkada sebatas seremonial. Ritus tak bermakna. Kering substansi karena yang terjadi sebatas mobilisasi artifisial bukan partisipasi politik yang sehat. Kedua, memperbanyak tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengurangi penumpukan massa. Jika selama ini ada opsi maksimal satu TPS berkapasitas 500 orang, di pilkada nanti setiap TPS maksimal 250 hingga 300 orang. Atau berupaya memperpanjang waktu pencoblosan mulai dari pagi hingga jelang petang menghindari kerumunan. Rekayasa semacam ini penting untuk mengamputasi sebaran korana yang kian agresif. Tak mudah memang, tapi inovasi baru perlu dilakukan jika pilkada tetap diselenggarakan di era new normal yang pandemi koronanya belum usai. Jangan pernah melakukan perjudian. Karena menyangkut nyawa dan keselamatan warga. Jangan cuma karena urusan politik elektoral. protokol kesehatan pemilih diabaikan. Apa pun harus dilakukan untuk memangkas sebaran korona. Masih banyak inovasi lain yang masih bisa dilakukan demi merawat kualitas pilkada serta menjaga kesehatan pemilih. Misalnya, masa kampanye diringkus menjadi 30 atau 40 hari saja, yang penting bisa menggairahkan pemilih. Di tengah kesulitan pasti terselip sebuah harapan. Menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi bukan perkara mudah. Butuh tekad, keseriusan, dan ‘manuver tak biasa’ untuk tetap menjaga keadaban berdemokrasi. Inilah ujian sesungguhnya bangsa saat ini. Segala daya upaya ditantang untuk bisa mewujudkan perhelatan pilkada berkualitas di masa wabah korona. Kekuatan intelektual serta kreativitas ilmu pengetahuan dipaksa melahirkan inovasi baru dalam merekayasa pilkada serentak kali ini. Semua pihak paham, memaksakan pilkada serentak di tengah pandemi korona bukan sebatas regenerasi kepemimpinan daerah, tapi melainkan juga sebagai upaya menstimulasi ekonomi yang luluh lantak akibat terpaan badai korona. Roda ekonomi dipastikan kembali berdenyut saat pilkada. Kandidat, tim sukses, serta partai politik tentu mengapitalisasi segala sumber daya ekonomi mereka untuk memenangkan pertarungan meski harus berjibaku dengan wabah. Pandemi membuka peluang bagi kita untuk berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan demokrasi. Semoga ikhtiar mengelar pilkada di era new norman memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara. SAPARUDDIN adalah Penggiat Demokrasi Aktif di Pemantau Pemilu menjabat sebagai Sekretaris Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2013-2016 dan Sebagai Ketua Umum Komite Independen Pemantau Pemilu ( KIPP) Daerah Pasaman 2016 -2019.dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pileg dan Pilpres 2019 dan tulisan Artikel telah di muat di ( Klikpositif.com, Kompassiana.com dan Indonesiana.com)