Saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menghimbau untuk masyarakat berdiam diri di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah.  Lalu, MUI pun mengeluarkan fatwa salat Jumat bisa di ganti salat dzuhur bagi kaum muslim. 

Namun, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengurangi jumlah operasional moda transportasi massal, malah sempat menuai kontra karena para pekerja juga tetap masih banyak yang masuk kantor, sebab tidak diliburkan, hingga akhirnya mereka dibuat menjadi antri. Salah Anies? Salah Perusahaan? Atau salah siapa? 

Sementara, para penumpang KRL di suatu Stasiun, juga ikut emosional-brangasan karena merasa terhambat demi mengejar waktu menuju tempat kerja, ketika harus antri ikut tes deteksi virus Corona oleh petugas KAI. 

Di layar kaca dan media massa, para pengamat, para elite partai politik, para praktisi kebijakan publik, hingga yang merasa mewakili pemerintah, malah terus berdebat menyoal sikap pemerintah pusat yang lambat, tidak tegas, hanya memikirkan ekonomi, bukan nyawa rakyat, hingga menyoal lockdown yang terus menjadi perdebatan, hingga ada pengingatan pejabat pemerintah bahwa lokcdown adalah wewenang pejabat pemerintah. 

Lebih miris, ternyata, dalam situasi yang terus membuat korban virus Corona bertambah di Indonesia, puluhan WNA China pun malah masih lolos masuk ke Indonesia, yang malah membuat pejabat polisi di daerah juga salah informasi dan malah menangkap rakyat yang dituduh penebar video hoaks. 

Padahal belakangan benar, bahwa WNA China itu memang dari Thailand, bukan baru mengurus visa di Jakarta. 

Selanjutnya: Resiko jika masih ada yang tidak bekerja di rumah