Presiden Jokowi Digugat Rakyat karena Virus Corona

Kamis, 2 April 2020 16:38 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
img-content
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Seperti kekawatiran saya sebelumnya, akhirnya benar, ada rakyat yang menggugat presiden karena corona

Seperti sudah saya sampaikan dalam artikel-artikel sebelumnya, sikap tak tegas, tak tanggap, tak cepat, khususnya Presiden Jokowi,  diikuti oleh bawahannya, pion-pionnya di pemerintahan, dalam pencegahan penyebaran corona dan penanganannya di Indonesia, akhirnya berbuntut tuntutan resmi dari warganya. 

Kekecewaan masyarakat atas sikap Presiden yang bukan saja telah mengakibatkan ribuan masyarakat terjangkit corona, dan ratusan nyawa rakyat melayang, memang hingga kini terus disesalkan rakyat. 

Sudah tahu corona sampai dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, negara lain sudah jatuh korban, namun saat Indonesia belum diserang corona, Jokowi selaku Kepala Negara, justru tidak melakukan tindakan prefentif. 

Masih membuka bandara dan pelabuhan bagi keluar masuknya WNA maupun WNI. Malah masih memberi diskon agar turis masih singgah ke Indonesia. 

Saat wabah akhirnya benar-benar menjamah warga Depok, tak ada tindakan cermat langsung mengisolasi Kota Depok. Lalu, saat virus menyebar ke Jabodetabek, juga tetap membiarkan warga yang tinggal di Jabodetabek ke luar masuk ke daerah lain. 

Inilah kecerobahan yang sangat mendasar dari Presiden dan pemerintahannya. Kini, akhirnya corona sukses menyebar ke seluruh Indonesia, sebab, awalnya di kepala pemimpin kita, lebih sayang ekonomi dari pada nyawa. 

Setelah sangat terlambat bersikap, melarang daerah bertindak yang bertentangan dengan pemerintah pusat, para pion-pionnya pun bersikap ada yang sampai dibilang perdana menteri, ada yang tetap "cengengesan", baru sebulan kemudian turunlah titah PSBB dan Darurat Kesehatan. 

Namun, segala peraturan yang dibuat, pelakasanaan di lapangan pun membikin bingung semua pihak. Sudah begitu, Presiden yang menjanjikan ini dan itu kepada masyarakat secara resmi di hadapan media massa dan televisi nasional, pelaksanaan di lapangan tidak seperti yang dijanjikan presiden. 

Seharusnya, presiden tidak asal janji, atau sebelum janji ada koordinasi dan kepastian "ke bawah" dulu, sehingga pihak-pihak yang disuruh membantu masyarakat sesuai perintah presiden sudah siap. 

Ini terbalik, presiden janji kepada rakyat sekaligus instruksi kepada instansi atau lembaga yang terkait, namun koordinasi belum dilakukan. Hasilnya, kacau. 

Iuran BPJS Kesehatan yang sudah dinyatakan batal naik oleh MA pun, hingga 1 April 2020, masih sama tarifnya, yaitu sesuai tarif berdasarkan kenaikan, padahal sudah sejak awal Maret 2020, MA memutuskan dan pembatalan kenaikan ditetapkan sejak 1 Januari 2020. 

Meski ada pernyataan nanti bila sudah diurus, biaya kelebihannya akan dikembalikan, tetap memberikan indikasi pemerintahan ini kacau balau. Rakyat terus menjadi korban. 

Atas kondisi ini, saya kawatir, pada akhirnya akan ada masyarakat yang menuntut dan menggugat presiden karena semua sikapnya. 

Belum reda kekawatiran saya, ternyata, hari Rabu (1/4/2020) seorang pedagang eceran bernama Enggal Pamukty, membuat gugatan resmi kepada orang nomor satu di Indonesia. 

Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor registrasi PN JKT.PST-042020DGB, seperti yang disiarkan Kompas.com, karena sebab, pedagang UMKM tersebut merasa rugi dengan adanya pandemi Covid-19. 

Dalam tuntutannya, Enggal dan teman seperjuangan menuntut ganti rugi pada Presiden Joko Widodo yang dianggap lalai dalam mengantisipasi masuknya virus corona ke Indonesia. 

Mewakili kelompok pedagang eceran, Enggal datang dengan gugatan class action kepada Kepala Negara Indonesia. Menurutnya, Jokowi telah membahayakan nyawa 260 juta penduduk di Tanah Air. Dijelaskan pula bahwa gugatan juga atas dasar, pemerintah pusat sejak awal sudah sangat melecehkan akal sehat masyarakat. Pilihan kebijakan pemerintah yang membahayakan dengan mendatangkan turis asing di saat Covid-19 telah mewabah di sejumlah negara, seharusnya pemerintah memiliki cukup waktu untuk mengantisipasi masuknya pandemi ini ke Nusantara. 

Alih-alih memikirkan nyawa rakyat, presiden justru terlalu fokus pada kerugian ekonomi. Enggal pun menyebut Tiongkok sejak awal berani menutup kota Wuhan dan sekaligus propinsi Hubei yang berpenduduk 54 juta untuk memerangi teror virus Covid-19 tanpa memikirkan kerugian ekonomi dan negara kita jadi olok-olok dunia internasional karena masih mendatangkan turis. 

Untuk memperkuat gugatannya, ada enam pelaku UMKM yang Enggal wakili dalam gugatan yang menuntut ganti rugi dari presiden sebanyak Rp 10 Miliar dan Rp 20 Juta. Selain menutut, Enggal juga menyuarakan kekecewaanya saat melihat jajaran menteri membuat guyonan tentang corona. 

Karenanya sebelum melakukan gugatan, Enggal mengaku telah didukung oleh berbagai kalangan mulai dari dokter, perawat, ojol, taksol, hingga pedagang kaki lima dan tidak pernah akan mundur. 

Bila atas kekecewaan masyarakat terhadap sikap Presiden dan pemerintah tidak terus membaik, namun semakin membuat masyarakat kecewa karena janji presiden realisasinya juga belum terbukti dalam masalah corona ini, saya kawatir akan banyak masyarakat baik perorangan maupun kelompok melakukan gugatan kepada presiden dan pemerintah seperti yang sudah dilakukan Enggal. 

Saya juga berharap, agar stasiun televisi menyetop mengundang nara sumber dari "pion-pion" Jokowi, sebab setiap mereka muncul di layar kaca, masyarakat semakin jengah, dan semoga atas adanya gugatan ini, presiden dan jajarannya semakin cermat dan mengevaluasi kinerja dalam mengatasi corona, yang masyarakat juga bilang, sudah salah langkah dari awal. 

Terpenting, agar tidak lagi ada masyarakat yang menggugat, segala janji Jokowi kepada rakyat, segera direalisasikan! Setop tampil, pion yang masih cengengesan! 

Bagikan Artikel Ini

Baca Juga











Artikel Terpopuler