Corona Menjadi Sandiwara Berkah bagi Napi Koruptor - Analisa - www.indonesiana.id
x

koruptor

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 6 April 2020 12:37 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Corona Menjadi Sandiwara Berkah bagi Napi Koruptor

    Dibaca : 540 kali

    Wabah corona pun dijadikan dalih, untuk membebaskan para narapidana dari penjara. Namun, apa sebenarnya dibalik rencana pembebasan narapidana itu? 

    Lagi-lagi berbagai pihak di Indonesia juga sudah dapat membaca  arah dan tujuan dari dalih tersebut. Kira-kira yang dapat dibaca adalah, pura-pura melepas tahanan lain, sementara tujuan yang terselubung sejatinya tujuan utamanya adalah membebaskan para koruptor yang teridentifikasi rata-rata adalah para elite partai politik dan anggota partai politik yang duduk di parlemen maupun pemerintahan. 

    Bisa jadi, skenario ini adalah sebuah misi penyelamatan yang setali tiga uang dengan disahkannya RUU KPK baru, sebab, para koruptor yang belum tertangkap pun, akhirnya dapat terlindungi. Bila kembali mengacu pada pengakuan Ketua MPR RI menyoal rangkaian kerjasama antara partai politik dengan cukong, maka kira-kira dapat ditebak, siapa yang membuat skenario, siapa yang menjadi aktor, dan siapa yang menjadi sutradara di balik misi pembebasan napi koruptor memanfaatkan situasi pandemi corona. 

    Rencana Menkumham Yasonna Laoly yang ingin membebaskan narapidana koruptor yang kini ditentang banyak pihak, sebetulnya bukan skenario kecil. Bukan pula skenario Yasonna seorang. 

    Yasonna hanyalah salah satu aktor di balik misi pembebasan napi koruptor ini. Memang, yang diapungkan ke publik adalah, rencana itu digulirkan karena lapas overload sekaligus menghindari penularan virus corona (COVID-19). 

    Salah satu syaratnya adalah sudah menjalani 2/3 masa hukuman dan berusia di atas 60 tahun. Nah, atas rencana dan alasannya tersebut, karena skenario dan penyutradaraannya seperti demikian, maka banyak pihak yang langsung hanya melihat dan menyoroti yang muncul "di permukaan". 

    Sehingga, berbagai pihak pun, secara obyektif, juga mengkritisi sebatas hal yang muncul di permukaan. Semisal, salah satu contoh pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menyatakan, jika mengacu pada umur, ada peraturan yang bisa digunakan sebagai acuan, yaitu PERMA Nomor 1/2000 yang mengatur batas usia yang tidak bisa dilakukan paksa badan ditahan, yakni umur 75 tahun. 

    “Jadi para koruptor itu harus menunggu berumur 75 tahun,” kata Fickar kepada JawaPos.com, Minggu (5/4/2020). 

    Selanjutnya, Fickar juga menekankan bahwa tidak ada alasan yuridis untuk mempercepat pembebasan narapidana korupsi, terlebih jika harus menggunakan mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

    Selain syarat reguler waktu dan kelakuan baik, napi koruptor juga harus memenuhi kewajibannya mengembalikan kerugian negara sebagaimana diputuskan pengadilan dan rekomendasi dari KPK atau Kejaksaan Agung yang menangani. 

    Selain Fickar, jurnalis dan presenter Najwa Shihab pun angkat bicara, namun justru mendapat teguran dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly setelah ia mempersoalkan wacana pembebasan napi korupsi bersama tim Narasi TV pada Jumat, 3 April 2020. Pasalnya, Yasonna menuding Najwa telah suudzon, provokasif, dan politis untuk menentang idenya itu.

    Yasonna bahkan menambahkan, melontarkan tudingannya terhadap media yang mengesampingkan unsur kehati-hatian. "Kami masih exercise (usulan revisi itu). Tidak gegabah. Beda dengan media, gegabah, berimajinasi, dan provokasi." 

    Atas tudingan itu, Najwa pun menjawab dengan mengunggah percakapannya dengan Yasonna melalui pesan Whatsapp di akun Instagramnya pada Ahad, 5 April 2020. 

    "Menteri Yasonna agak berlebihan. Kami sama sekali tidak berimajinasi. Pemberitaan media muncul dari rapat resmi Menkumham dengan Komisi III DPR melalui teleconference pada 1 April 2020," tulis perempuan yang akrab disapa Nana ini. 

    Sebelumnya, pada 3 April 2020, Najwa mengungkap alasan utama pembebasan napi adalah kondisi penjara yang kelebihan kapasitas akan membuat penyebaran virus ini tidak terkendali dan jika satu tertular akan membahayakan semua. Kondisi lapas di Indonesia memang tidak manusiawi, masih banyak napi yang bertumpuk bahkan tidur bergantian. Namun, menurut Najwa, alasan ini terkesan tidak masuk akal bagi napi korupsi. “Tapi alasan ini menjadi mengada-ada ketika kita bicara soal napi koruptor. 

    Sel bagi koruptor berbeda dengan tahanan lain. Di Lapas Sukamiskin misalnya, satu napi satu kamar. Lengkap dengan fasilitas pula. Alih-alih berdesak-desakan dengan napi lain sehingga bisa tertular corona, para koruptor di Sukamiskin bahkan ada yang bisa mandi air panas di kamar mandi pribadi dan olahraga dengan alat khusus di dalam sel eksklusif mereka,” tulis Najwa dalam keterangan unggahan videonya. 

    Dari dua contoh tanggapan tersebut, mari dicermati secara obyektif. Adakah bahasa "kedaruratan" untuk napi koruptor harus diselamatkan dari pandemi virus corona? 

    Di alam demokrasi dan kebebasan berpendapat di NKRI sejak hadir reformasi, kini semua rakyat dan media benar-benar dapat melihat secara obyektif tentang kebenaran dan ketidakadilan di negeri ini. 

    Karenanya, bila partai-partai politik dengan para elitenya yang kini sudah dapat kursi di parlemen maupun pemerintahan mau memainkan intrik, taktik, dan politik, yang didukung sepenuhnya oleh para cukong, skenarionya sudah sangat mudah terbaca arah, tujuan, dan sasarannya. 

    Jadi, janganlah permainan yang sudah usang masih dipanggungkan dalam drama di tengah pandemi corona. Sementara menyoal pencegahan, penanganan, dan antispasi virus corona (PPAVC) di Indonesia saja, hingga kini, masyarakat masih terus mengikuti permainan skenario pemerintah yang terus mengulur berbagai kebijakan, yang sejatinya juga sudah terbaca arahnya ke mana? 

    Meski Indonesia sudah terbukti menjadi negara terlemah dalam PPAVC, apakah pemerintah bergeming dari "teriakan" rakyat? Korban terus berjatuhan. Nyawa terus melayang. Tetapi rakyat masih dibebaskan berkeliaran, meski kini sudah ada model yang ditangkapi polisi. 

    Ada kebijakan PSBB, tetapi di daerah mana yang sudah diberlakukan? Bukankah ini juga bagian dari sebuah skenario, demi menyelamatkan sebuah "tujuan?" 

    Memang #dirumahaja saat pandemi corona, mendengar, membaca, melihat, menonton, menyimak, semua langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, sangat membosankan. 

    Beritanya hanya seputar panggung sandiwara yang skenario, aktor, dan sutradranya dapat dengan mudah "dibaca" terlebih rencana pembebasan napi koruptor di +62.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.