Covid-19 dan Kesadaran Kearsipan Kita (Oleh Tato Pujiarto dan Rizal Bagus Rahman) - Pilihan - www.indonesiana.id
x

Ilustrasi Penataan Arsip, Pixabat.com

Indonesiana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Selasa, 12 Mei 2020 11:58 WIB
  • Pilihan
  • Berita Utama
  • Covid-19 dan Kesadaran Kearsipan Kita (Oleh Tato Pujiarto dan Rizal Bagus Rahman)

    Dibaca : 1.726 kali

    Oleh:

    Tato Pujiarto (Kepala Subdirektorat Akuisisi Arsip I, ANRI)

    Rizal Bagus Rahman (Calon Arsiparis Pertama, ANRI)

    Sekitar 700 tahun yang lalu dunia diguncangkan oleh adanya wabah “Maut Hitam” atau Black Death yang melanda negeri-negeri yang sekarang termasuk kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, sebagian besar Eropa, sebagian Tingkok, dan India. Ibnu Batutah, seorang pengelana asal Maroko berhasil merekam suasana peristiwa tersebut dalam catatan pribadinya berjudul Rihlah, yang menggambarkan dampak wabah tersebut terhadap organ tubuh manusia, terutama radang paru-paru, dan dengan cepat merenggut banyak nyawa.

    Pada memoar lain, berjudul Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, digambarkan olehnya bahwa di beberapa negeri terlihat kota-kota, bangunan-bangunan, dan permukiman menjadi sepi ditinggalkan penduduk yang berpindah menghindari penyakit dan tentu saja akibat banyaknya jumlah penduduk yang meninggal dunia akibat Maut Hitam yang mengejutkan itu.

    Catatan tersebut juga menggambarkan bahwa pada sebagian besar negeri dengan mayoritas penduduk muslim, aktivitas masyarakat sedikit banyaknya berubah terutama mengenai banyaknya masjid yang ditutup pemerintah dan bertambah seringnya prosesi pemulasaran jenazah korban.

    Arti Penting Arsip: Dulu, Kini, dan Nanti

    Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sebelum kemunculan Corona Virus Disease (Covid-19) belakangan ini, telah terjadi serangkaian peristiwa sejarah serupa yang telah menggemparkan dunia. Tentu saja masih banyak peristiwa sejarah yang berkaitan dengan wabah atau pandemi yang agaknya akan terlalu panjang apabila diuraikan satu demi satu.

    Namun, satu hal yang mesti sama-sama kita perhatikan adalah bagaimana kita hari ini dapat mengetahui semua peristiwa bersejarah ratusan tahun lalu tersebut? Jawabannya tidak lain adalah kita dapat mengetahuinya karena adanya seperangkat ingatan kolektif yang diwariskan dari satu generasi ke generasi. Ada arus informasi yang ditularkan dari waktu ke waktu, dalam berbagai bentuk dan media.

    Hal ini sejalan dengan penjelasan Jacques Derrida dalam bukunya Archive Fever (1994) tentang konsep manusia yang senang merekam semua peristiwa yang ditangkap inderanya menjadi seperangkat pengalaman kolektif. Derrida menyebutnya Arkhé, yang berarti tempat bernaung (shelters). Kemiripan dengan kata arkheion dalam Bahasa Yunani, yang berarti rumah atau alamat para dewa, juga menjadi satu landasan bagi kita untuk bermenung bahwa betapa pentingnya kehadiran arsip dalam kehidupan kita, terutama perumpamaannya seperti ‘rumah’ untuk menyimpan segala informasi yang penting dan berguna bagi peradaban manusia.

    Covid-19 dalam Arsip

    Dalam konteks meluasnya pandemi Covid-19 beberapa minggu terakhir ini, kita sama-sama menyaksikan adanya disrupsi yang melanda lebih dari 200 negara di dunia. Disrupsi yang ternyata tidak hanya disebabkan oleh Revolusi Industri 4.0 dan Otomatisasi Teknologi seperti yang dinarasikan banyak kalangan beberapa tahun terakhir ini, melainkan juga tanpa diperkirakan sebelumnya, justru disrupsi lain terjadi akibat virus tak kasat mata sehingga menyebabkan krisis kesehatan publik di berbagai tempat.

    Banyak aktivitas rutin warga dunia mendadak mengalami gangguan, seperti aktivitas perekonomian, pemerintahan, pembelajaran di sekolah-sekolah dan kampus-kampus, sarana transportasi umum, aktivitas peribadatan, dan masih banyak lagi aktivitas lainnya akibat pembatasan sosial yang tiba-tiba diberlakukan. Badan Kesehatan Dunia PBB (WHO) dipercaya menjadi otoritas yang berhak memberikan panduan penanganan terutama mengenai protokol kesehatan yang paling mungkin dan paling tepat untuk diterapkan.

    Masing-masing pemerintahan di dunia pada akhirnya serentak mengadopsi protokol kesehatan tersebut dan menetapkan berbagai langkah-langkah penanganan, tak terkecuali Indonesia.

    Pemerintah Indonesia mulai dari tingkat Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah, telah bersama-sama menunjukkan komitmennya untuk menghentikan laju penyebaran pandemi Covid-19. Ihwal paling kentara, misalnya, Pemerintah Pusat membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang mengamanatkan Gugus Tugas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden tersebut untuk menjadi garda terdepan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

    Disusul kemudian pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB lahir setelah sebelumnya kebijakan pembatasan sosial (social distancing) yang belakangan menjadi pembatasan fisik (physical distancing) dilakukan secara parsial dan sendiri-sendiri oleh Pemerintah Daerah.

    PSBB menjadi orkestrasi kebijakan Pemerintah Pusat yang paling menyita perhatian publik baru-baru ini, sebab kepada kebijakan tersebutlah harapan publik dititipkan. Tujuannya, semata-mata agar pandemi Covid-19 dapat segera menurun dan berakhir di Indonesia.

    Dalam pengertian yang sederhana, PSBB menghendaki adanya pembatasan pergerakan orang dan barang untuk masuk dan keluar dari suatu daerah baik itu Provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota (atau bahkan gabungan beberapa Kabupaten/Kota) setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi daerah pertama yang menerapkan PSBB tanggal 10 April 2020 dan diikuti oleh provinsi penyangganya, yaitu Jawa Barat (khusus untuk daerah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok tanggal 15 April 2020) dan Banten (khusus untuk daerah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan tanggal 18 April 2020).

    Dalam hari-hari setelahnya beberapa pemerintah daerah mengajukan PSBB kepada Menteri Kesehatan RI, sebagian pengajuan tersebut disetujui dan ada juga yang ditolak berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan RI. Daerah yang disetujui untuk melakukan PSBB, selanjutnya mengeluarkan peraturan penjelas seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, atau Peraturan Walikota untuk mengatur mekanisme PSBB di daerah yang bersangkutan.

    Tidak hanya itu, bahkan pada beberapa daerah mendirikan pusat media (media center) guna memberikan informasi yang dimiliki pemerintah melalui para jurnalis, seperti yang telah dilakukan oleh pusat media Gugus Tugas dan kerap ditayangkan melalui media televisi nasional. Berbagai rekaman kegiatan atau peristiwa tersebut, dapat dipastikan memiliki nilai kegunaan historis yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk menjamin ketersediaan informasi mengenai peristiwa bersejarah dalam bidang kesehatan, kebencanaan, dan kedaruratan sehingga dapat menjadi khazanah pengetahuan tersendiri baik bagi masyarakat secara umum maupun pemerintah dalam rangka pengambilan kebijakan publik yang ilmiah, lebih baik, dan lebih tepat.

    Covid-19: Mengurai Tantangan Kearsipan di Indonesia

              Tugas pemerintahan dalam bidang penyelenggaraan kearsipan telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Amanat tersebut bukanlah perkara yang mudah sebab kearsipan berarti mencakup segala hal yang berkaitan dengan arsip, mulai dari arsip secara fisik dan informasinya, lembaga kearsipan (dari tingkat pusat sampai daerah), sumber daya kearsipan, hingga sarana dan prasarana kearsipan.

    Arsip sebagaimana disebutkan dalam UU yang sama, merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal kaitannya dengan pandemi Covid-19, dapat dipastikan bahwa seluruh rekaman kegiatan atau peristiwa mengenai pandemi tersebut akan terekam dalam arsip. Lantas, arsip apa saja yang tercipta dari terjadinya peristiwa pandemi Covid-19 ini di Indonesia?

              Seperti yang diungkapkan sebelumnya, arsip yang berisi informasi mengenai peristiwa pandemi Covid-19 (selanjutnya akan disebut Arsip Covid-19) akan tersebar mulai dari tingkat nasional hingga tingkat lokal dan tersebar dalam berbagai lokus dan pencipta arsip. Pertama, arsip Covid-19 yang tercipta oleh lembaga negara dapat berupa arsip yang asli dan autentik dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, seperti Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri-Menteri terkait yang ditugaskan Presiden secara khusus dalam penanganan Covid-19, Peraturan Menteri, Kepala, dan/atau Ketua Kementerian/Lembaga, kegiatan-kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

    Kedua, arsip Covid-19 yang tercipta oleh pemerintahan daerah dapat berupa arsip yang asli dan autentik dari Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Protokol Kesehatan yang berlaku di daerah masing-masing. Juga data statistik mengenai angka pasien (pasien positif, Pasien Dalam Pengawasan atau PDP, dan Orang Dalam Pengawasan atau ODP), data sebaran Covid-19, kebijakan mengenai jaminan bantuan kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya.

    Persebaran arsip Covid-19 tersebut akan terlihat pada aktivitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan institusi terkait di daerah, semisal arsip dari kegiatan pemberian bantuan sosial kemungkinan akan tercipta di lingkungan Sekretariat Daerah atau Dinas/Badan yang menangani urusan kesejahteraan sosial, arsip mengenai pemeriksaan kesehatan akan tercipta di Dinas/Badan yang menangani urusan kesehatan, arsip mengenai pembatasan transportasi umum dan pergerakan masyarakat akan tercipta di Dinas/Badan yang menangani urusan perhubungan, dan OPD lain yang terkait.

              Ketiga, lembaga pendidikan sebagai salah satu pencipta arsip juga telah dan akan menciptakan arsip Covid-19 misalnya di lingkungan perguruan tinggi, arsip Covid-19 dapat berupa Peraturan Rektor atau sebutan lain yang sejenis mengenai kebijakan penanganan Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi tersebut, dan arsip penelitian dan pengembangan keilmuan terhadap peristiwa Covid-19, seperti penelitian virus, pembuatan vaksin, atau penelitian sosial humaniora terkait.

    Satu hal yang menarik, misalnya, dapat kita contoh seperti yang telah dilakukan oleh Indiana University Bloomington di Amerika Serikat. Mereka memprakarsai sebuah gerakan kearsipan bernama “Archive Your Story” yang berarti “Arsipkan Kisahmu” dengan melibatkan sivitas akademika dan masyarakat luas melalui pengumpulan berbagai catatan pribadi, catatan jurnalistik perseorangan, dokumen-dokumen penting, dan berkas lainnya yang berkaitan dengan peristiwa Covid-19.

    Menurut otoritas kampus, mereka berharap gerakan ini dapat menjadi upaya proaktif untuk memelihara memori yang paling berharga bagi generasi mendatang, sewaktu arsip yang dibuat tidak hanya berasal dari badan publik melainkan secara dekat tercipta dari kehidupan keseharian publik itu sendiri.

              Keempat, arsip Covid-19 yang tercipta oleh perusahaan berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Arsip Covid-19 yang tercipta dapat berupa keputusan pimpinan perusahaan mengenai kebijakan penanganan Covid-19 di lingkungan perusahaan masing-masing, kajian atau riset internal atas dampak Covid-19 terhadap keberlangsungan kegiatan perusahaan, dan arsip lain yang berkaitan.

             Kelima, arsip Covid-19 yang tercipta di lingkungan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan agaknya akan lebih bervariasi dan tersebar sedemikian rupa, sebab dari segi jenis arsip dapat berbeda-beda dan memerlukan penilaian lebih lanjut oleh arsiparis, seperti keputusan pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, memoar pribadi tokoh masyarakat, dokumentasi fotografi atau videografi, dan arsip lain yang berkaitan.

              Tentunya, berbagai uraian di atas perlu menjadi fokus perhatian bagi lembaga kearsipan pada semua tingkatan, mulai dari Lembaga Kearsipan di tingkat nasional dalam hal ini ANRI, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri sebagai suatu momentum yang baik dalam rangka penyelamatan arsip Covid-19 yang memiliki nilai guna historis bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di sini, ANRI memiliki peran sentral sebagai pembina kearsipan di tingkat nasional terutama untuk mengawal penyelamatan arsip Covid-19 yang tercipta.

    Jaminan ketersediaan arsip tersebut perlu diterjemahkan ke dalam berbagai program dan rancangan kegiatan strategis, semisal ANRI berfokus pada penyelamatan arsip Covid-19 di lingkungan Kepresidenan dan Kementerian/Lembaga, selanjutnya Lembaga Kearsipan Daerah bertanggungjawab untuk memastikan penyelamatan arsip Covid-19 di lingkungan pemerintahan daerah masing-masing, yang tersebar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri bertanggungjawab dalam penyelamatan arsip Covid-19 di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri masing-masing.

              Dalam suasana pagebluk Covid-19 seperti saat ini, agaknya seluruh konsepsi dan uraian-uraian di atas akan mengalami kendala tersendiri karena terbatasnya pergerakan dan aktivitas kearsipan. Hal yang dapat dilakukan sesegera mungkin oleh pencipta arsip di lingkungan instansi masing-masing adalah pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemberkasan arsip Covid-19 mulai dari unit-unit kearsipan.

    Apabila pada saatnya pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir oleh pemerintah dan aktivitas kembali berjalan seperti semula, arsip Covid-19 yang telah didata dan diberkaskan tersebut diserahkan kepada lembaga kearsipan: ANRI, Lembaga Kearsipan Daerah, dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri, melalui satu program nasional penyelamatan arsip Covid-19 yang terkoordinasi, sehingga tidak akan terjadi kemungkinan rusak atau hilangnya fisik dan informasi arsip Covid-19 di kemudian hari.

    Segenap upaya yang mampu kita lakukan hari ini selain untuk menumbuhkembangkan kesadaran kita terhadap arti pentingnya arsip, tiada lain semata-mata adalah untuk bersama-sama merawat ingatan kolektif sebagai satu bangsa melalui arsip tentang upaya kita, baik itu pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait dalam menghadapi pandemi Covid-19. Ingatan kolektif tersebut pada suatu masa nanti boleh jadi akan menjadi mutiara yang luar biasa bermanfaat bagi generasi Indonesia mendatang, ketika kita kelak telah tiada dan hanya jejak-jejak kita saja yang tersisa.

     

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.