Politik Hari Santri - Analisis - www.indonesiana.id
x

Mirza Ghulam

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 12 Mei 2020

Rabu, 13 Mei 2020 06:11 WIB

  • Analisis
  • Topik Utama
  • Politik Hari Santri


    Dibaca : 1.567 kali

    Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

    Presiden Joko Widodo menetapkan pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 tahun 2015 sebagai Hari Santri di Indonesia. Tentu tidak mudah untuk menetapkan tanggal tersebut menjadi hari santri yang diperingati setiap tahunya. Banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama, juga pro-kontra di kalangan organisasi masyarakat (ormas).

    Muhammadiyah, misalnya, yang menolak penetapan Hari Santri dengan pendapat akan terjadi pemetaan di masyarakat. Pemetaan yang dimaksud Muhammadiyah adalah nantinya akan tercipta  identitas tidak langsung antara santri dan nonsantri sehingga berpotensi menimbulkan perpecahan.

    Pernyataan penolakan Muhammadiyah tersebut disampaikan saat pertemuan perwakilan ulama dari ormas Islam di Hotel Salak, Bogor, Jawa barat pada 22 April 2015. Sikap Muhammadiyah tersebut harus kita hargai sebagai hak oraganisasi untuk menyampaikan kebebasan berpendapat.

    Pertemuan yang digelar selama dua hari itu merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin untuk mengadakan pertemuan ulama besar sebagai dsikusi untuk rencana penetapan Hari Santri.

    Said Aqil selaku ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menganggap dengan ditetapkannya Hari Santri tidak akan membentuk pemetaan di masyarakat serta tidak juga berpotensi memecah persatuan. Sebab, banyak hari nasional lain yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat namun ternyata tidak terjadi.

    Selain itu Muhammadiyah melalui Din Syamsudin mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar kembali mengkaji sebelum pemerintah mengesahkan 22 Oktober menjadi Hari Santri. Sementara itu Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin mengatakan dengan ditetapkanya Hari santri merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap peran santri dalam  konteks kenegaraan.

    Jika ditelisik lebih lanjut saat proses penetapan Hari Santri maka Nahdlatul Ulama (NU) lah organiasi yang paling berpengaruh dalam terjadinya Hari Santri. NU seperti mendapat hak ekslusif dari pemerintah untuk menetapkan konsep atau rancangan Hari Santri. Sebagai contohnya adalah PBNU menolak diadakanya Hari Santri setiap 1 Muharram atau diperingati setiap tahun baru Islam, dan lebih memilih tanggal 22 Oktober dengan dasar tanggal tersebut terjadi peristiwa Resolusi Jihad Kiai Hasyim Asy’ari yang menggerakaan seluruh elemen masyarakat termasuk para santri untuk mempertahankan kemerdekaan dari serbuan agresi militer Belanda dan Sekutu.

    Politik kebangsaan merupakan istilah yang diangkat untuk mem-branding Hari Santri agar dapat diterima golongan masyarakat tertentu sekaligus menegaskan bahwa hal itu bukan gerakan politik praktis. Terjadinya penetapan Hari Santri ini tidak terlepas dari janji Presiden Joko Widodo saat kampanye pemilihan presiden tahun 2014. Kemudian NU menganggap janji kampanye tersebut merupakan gagasan yang baik dan harus direalisasikan.

    Janji kampanye ini merupakan langkah politik untuk menggaet masa dari suara mayoritas umat islam yang ada di Indoesia khususnya dari para ulama ormas islam dan kalangan  pesantren di Indonesia.  Mengingat janji kampanye ini belum ada pada masa pencalonan presiden sebelumnya.

    Penetapan Hari Santri juga bisa dikatakan sebagai langkah politik yang dilakukan pemerintah dengan tujuan mempertahankan legitimasi yang telah didapatkan sebelumnya. Jika pemerintah gagal mempertahankan legitimasinya maka bisa dipastikan akan banyak goncangan pada jalannya pemerintahan.

    Ikuti tulisan menarik Mirza Ghulam lainnya di sini.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.