Harkitnas: Bangsa dan Rakyat Indonesia Sudah Merdeka, Setop Jangan Dijajah Lagi! - Analisa - www.indonesiana.id
x

harkatnas

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Rabu, 20 Mei 2020 13:22 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Harkitnas: Bangsa dan Rakyat Indonesia Sudah Merdeka, Setop Jangan Dijajah Lagi!

    Dibaca : 326 kali

    Perjuangan para pahlawan memerdekakan bangsa dan rakyat, menjadi sia-sia, sebab kini para pemimpin bangsa malah menjajah rakyat sendiri!

    Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Rabu, 20 Mei 2020, yang ke-112 tahun, sejak Boedi Oetomo berdiri pada 20 Mei 1908, bertepatan dengan bulan Suci Ramadan dan di tengah wabah pandemi corona, ada dua.  Pertama harus menjadi kebangkitan bagi pemimpin, pemerintah, dan parlemen negeri ini. Kedua, harus menjadi kebangkitan seluruh rakyat Indonesia. Apa pasalnya? 

    Sejak tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959, maka tahun ini menjadi peringatan yang ke-61. 

    Salah satu tujuan peringatan adalah memeringati berdirinya organisasi Boedi Oetomo. Sejatinya, sebelum ditetapkan oleh pemerintah, Harkitnas pertama kali diperingati pada era pemerintahan Presiden Soekarno di Yogyakarta pada 1948. 

    Pada peringatan Harkitnas pertama, kepanitiaannya diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam pidatonya Presiden Soekarno mengimbau pada seluruh rakyat Indonesia yang terpecah oleh kepentingan politik agar bersatu untuk melawan Belanda. 

    Soekarno juga menyampaikan bahwa Boedi Oetomo merupakan tonggak pergerakan nasional. Dengan mengingat dan mengulang kembali, semangat dalam pidato Bung Karno, hari ini seharusnya menjadi momentum untuk pemimpin kita, pemerintah kita, parlemen kita, yang semuanya dipilih oleh rakyat, harus kembali pada perjuangan untuk membela kepentingan rakyat dan demi sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat. 

    Dalam kurun waktu sekitar enam bulan, sejak Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi di lantik di periode kedua, rakyat sangat merasakan begitu banyak perubahan sikap Kabinet yang tidak pro kepada rakyat. 

    Rakyat semakin terpuruk. Sementara para pemimpin bangsa, pemerintah, dan parlemen semakin asyik dengan dunianya sendiri, sebab lebih mengabdi kepada para cukong. Bukan kepada rakyat yang telah memilih mereka, untuk mewakili menjadi pemimpin di negeri ini demi menuju negara yang adil dan makmur demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 

    Apa yang sekarang di lakukan oleh para pemimpin yang diharapkan rakyat? Gemar memproduksi Undang-Undang (UU) dan peraturan yang menguntungkan dan memihak kepada mereka, melindungi mereka sendiri. Membikin kontroversi dan selalu kontraproduktif dengan UU atau peraturan yang mereka buat. Sangat kurang pembelaannya kepada rakyat, senangnya main ancam dan main tangkap siapa yang mengkritik dan dianggap menghina, menerbitkan peraturan yang mencekik rakyat di tengah rakyat menderita, dan yang paling ditakutkan, mereka sedang dalam skema penjarahan terstrukur atas kekayaan alam negeri ini, untuk kepentingan golongan mereka sendiri. 

    Sehingga kini rakyat nampak antipati, skeptis, tak menghargai, tak menghormati, hingga mengabaikan peraturan penanganan virus corona. 

    Rakyat terkesan menjadi abai dan tak sadar diri, namun sejatinya, itulah sikap protes rakyat. Pun sampai ada yang protes dengan kata-kata #IndonesiaTerserah karena rakyat abai, pemerintah tak tegas, longgar, dan mencla-mencle. 

    Perlu dicamkan oleh "mereka" (pimpinan, pemerintah, dan parlemen) bahwa 112 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia telah memproklamirkan diri akan perlunya kebangkitan bangsa dari keterpurukan akibat penjajahan. 

    Akibat penjajahan, penderitaan, penyiksaan oleh mereka tidaklah bisa dibiarkan. Karena hakikat dari kehidupan adalah kemerdekaan. Kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berbuat, dan beraktivitas. 

    Keinginan merdeka sesungguhnya adalah keseimbangan untuk berlangsungnya kehidupan tanpa intervensi, kehidupan tanpa paksaan. Dan kemerdekaan tentu bukanlah kebebasan tanpa aturan, atau kebebasan yang membunuh kebebasan lainya. 

    Dengan kondisi pemerintahan dan parlemen serta kepemimpinan seperti sekarang, rakyat sudah tidak lagi merasa merdeka. Rakyat kembali merasa dijajah oleh "kalian! 

    Pahamilah, perilaku dan teladan pahlawan bangsa tentu harus dibangkitkan kembali pada para pemimpin kita ini,  hingga tak ada lagi kesombongan, kebohongan, dan keangkuhan atas kekuasaan yang kini sudah menjadikan NKRI bak kerajaan. 

    Di mana sikap lapang dada, menghargai perbedaan, nasionalisme, patriotisme, yang selama ini menjadi amunisi bangsa, menuju kekayaan bangsa, rakyat adil makmur dan sejahtera? 

    Ke mana saja para pemimpin bangsa selama ini? Hanya butuh suara rakyat untuk memperoleh kursi di singgasana. Namun, setelah dapar kursi, lupa diri, lupa rakyat, dan hanya mengabdi pada partai dan cukong. 

    Tidak ada lagi karakter yang dibanggakan, krisis moral, penuh kamuflase, munafik, sehingga akibatkan jiwa rakyat rapuh, hilang jatidiri bangsa, hilang etika, simpati, dan empati. 

    Lahir dan suburlah jiwa-jiwa yang tak peduli, antipati, dan skeptis. 

    Bila momentum Harkitnas kali ini hanya numpang lewat, tak memberi arti dan makna bagi para pemimpin, pemerintah, dan parlemen, jangan harap rakyat akan kembali peduli, menghargai, dan menghormati Anda. 

    Kini, rakyat benar-benar kehilangan arah, kehilangan panutan dan teladan. 

    Semoga, Harkitnas kali ini, benar-benar menyadarkan kalian yang terlena dan melupakan kewajiban, membahagikan dan mensejahterakan rakyat, bukan menindas dan menciderai hati rakyat. Setop, jangan menjadi penjajah di negeri sendiri, kepada rakyat sendiri yang memilih kalian menjadi pemimpin. Setop, jangan bikin rakyat marah! 


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.


    Oleh: Napitupulu Na07

    1 hari lalu

    Bangun Jutaan Tandon Air Hujan-Padat Karya Tunai, untuk Menambah Cadangan Air Kemarau dan Mengurangi Banjir, serta Dampak Covid 19

    Dibaca : 83 kali

    Pembangunan yang terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi berakibat terjadinya alih fungsi hutan dan ruang terbuka hijau secara masif menjadi: perkotaan, permukiman, areal industri, perkebunan sawit, kawasan pertambangan minerba dan galian C, berbagai sarana transportasi, perladangan berpindah dan lahan gundul kritis terlantar; telah berujung terjadinya banjir-banjir besar di musim hujan,diikuti kekeringan dan kelangkaan air di musim kemarau, serta air kotor / tercemar oleh limbah cair dan sampah yang menyumbat sungai dan drainase sepanjang tahun. Mengatasi masalah ini sekarang pemerintah sedang giat-giatnya membangun banyak bendungan/waduk banjir dan serbaguna bersamaan dengan merehabilitasi hutan dan konservasi lahan (gerhan). Namun upaya gerhan dan bangun waduk-waduk tersebut belum optimal menurunkan debit puncak banjir DPB) yang membesar/meningkat menjadi 5 (lima) kali debit (Q) sebelum alih fungsi tata guna tanah. Untuk mengantisipasi dampak alih fungsi tata guna lahan ini peraturan perundang-undangan terkait Penataan Ruang telah memuat persyaratan prinsip Zero Delta Q (Pertambahan Debit Nol). Tulisan ini menguraikan pentingya menerapkan prinsip Pertambahan Debit Nol ini dengan membuat/membangun jutaan tandon-tandon air hujan di seluruh nusantara; untuk melengkapi dan mengoptilakan upaya yang sedang berjalan tersebut di atas, namun sekaligus dapat menyerap tenaga kerja secara padat karya bagi penduduk yang terdampak pandemi Covid 19.