Kewirausahaan Sosial [10] Apa itu Inovasi Sosial? - Analisa - www.indonesiana.id
x

ilustr: socialinnovationexchange

Suko Waspodo

... an ordinary man ...
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Kamis, 28 Mei 2020 18:19 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Kewirausahaan Sosial [10] Apa itu Inovasi Sosial?

    Dibaca : 1.030 kali

    Inovasi sosial adalah istilah yang sangat luas yang mencakup gagasan, cara dan sarana, strategi, dan bahkan organisasi yang menyusun solusi inovatif untuk memenuhi tuntutan masyarakat, terutama mereka yang hidup di dasar piramida. Ini mungkin termasuk bidang inovatif dalam berbagai pengaturan seperti pendidikan, perawatan kesehatan, pengembangan masyarakat dan lain-lain.

    Skema kredit mikro yang dimulai oleh Mohammad Yunus di Bangladesh adalah contoh inovasi sosial yang sangat baik. Metodologi pembelajaran jarak jauh mirip dengan inovasi sosial yang memungkinkan orang memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Konsep tersebut masih dapat diperluas ke teknik open source yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak.

    Pengembangan Konsep Inovasi Sosial

    Gagasan inovasi sosial bukan yang baru, meskipun mungkin telah dibahas lebih sering baru-baru ini. Benjamin Franklin, misalnya, membuat rujukan pada tulisan-tulisan sebagai modifikasi kecil yang dapat dibawa ke masalah kehidupan.

    Kemudian, para pekerja menyebutkan hal yang sama dalam tulisan mereka. Dalam literatur baru-baru ini istilah inovasi sosial ditemukan dalam tulisan-tulisan beberapa manajemen, seperti tidak dalam Peter Drucker dan Micheal Young. Beberapa sosiolog terkenal lainnya seperti Karl Marx dan Max Weber juga bekerja secara luas pada inovasi sosial untuk membawa perubahan sosial.

    Joseph Schumpeter dimasukkan ke dalam konsepnya tentang penghancuran kreatif. Dia juga memperluas konsepnya untuk mendefinisikan kewirausahaan sebagai cara menciptakan produk atau layanan baru dengan menggabungkan elemen-elemen yang ada.

    Inovasi Sosial di Dasar Piramida

    Organisasi secara global tertarik pada gagasan untuk menciptakan dan memasarkan produk dan layanan bagi mereka yang berada di dasar piramida. Ketika C.K Prahlad dengan benar memberi tahu kita tentang kekayaan di dasar piramida, pemasar semakin terdorong pada gagasan untuk memanfaatkan potensi yang sampai sekarang belum ditemukan.

    Hampir empat miliar orang di seluruh dunia mencari nafkah dengan sekitar dua dolar AS per hari dan ini murah hati tidak hanya dalam hal peluang bisnis tetapi juga dalam hal hubungan timbal balik. Perusahaan memenuhi kebutuhan orang-orang ini dan mereka pada gilirannya menawarkan peluang keuntungan besar yang bergantung pada skalabilitas yang sama.

    Namun operasi mungkin tidak sesederhana seperti yang terlihat di atas kertas. Ada hambatan bukan dalam produksi tetapi dalam distribusi karena pasar rumah tangga berpenghasilan rendah sensitif terhadap harga dan sangat tersegmentasi.

    P&G raksasa FMCG global, misalnya, mengembangkan PUR (sistem pemurnian air) dalam kemitraan dengan pemerintah AS yang dimaksudkan untuk konsumen berpenghasilan rendah. Produk itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang menyediakan air bersih dan higienis di tempat-tempat di mana air minum tidak aman. Produk gagal berfungsi dengan baik dan setelah tiga tahun diluncurkan, ternyata produk itu gagal!

    Tampak jelas bahwa biaya bukan satu-satunya faktor yang menghambat keberhasilan inovasi sosial. Masih ada contoh lain di mana jangkauan (kemudahan akses), saluran distribusi diabaikan dan inovasi sosial gagal tujuannya. Kebutuhannya adalah membangun model berkelanjutan yang secara operasional ditata dengan baik dan berhasil dalam mengirimkan barang. Ingat biaya bukan satu-satunya faktor.

    ***
    Solo, Kamis, 28 Mei 2020. 4:37 pm
    'salam sukses penuh cinta'
    Suko Waspodo
    antologi puisi suko


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.








    Oleh: Napitupulu Na07

    1 hari lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 93 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.