Bansos Pemerintah Bermanfaat Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 - Analisa - www.indonesiana.id
x

Peme

Alfin Riki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 29 April 2019

Senin, 1 Juni 2020 17:27 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Bansos Pemerintah Bermanfaat Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

    Dibaca : 714 kali

    Bantuan Sosial (Bansos) diberikan pemerintah kepada rakyatnya yang membutuhkan. Di pandemi Covid-19, memang makin banyak pengangguran, mereka kehilangan pekerjaan akibat ditutupnya pabrik. Bansos berupa sembako atau uang tunai itu sangat membantu mereka untuk bisa bertahan hidup.


    Penyakit corona membuat semua sektor di Indonesia jadi ambruk, terutama ekonomi. Banyak pedagang kecil yang mengeluh karena sepi pembeli. Sejak ada kebijakan untuk stay at home, maka sedikit sekali orang yang ada di jalanan. Begitu pula dengan para buruh bangunan. Mereka terpaksa kehilangan pekerjaan karena banyak proyek yang dihentikan pengerjaannya, karena bisa berpotensi melanggar aturan social distancing dan PSBB.


    Kondisi ini membuat rakyat menjerit dan jumlah orang miskin makin meningkat. Pemerintah langsung bertindak sigap dan Sejak awal april 2020, Gubernur Jakarta Anies Baswedan berinisiatif memberikan bantuan sosial untuk rakyat yang kurang mampu. Paket itu berisi beras, sarden, minyak goreng, masker, dan beberapa barang lain.
    Pemerintah pusat juga mulai menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sejak akhir april 2020. Paket bansos ini tidak hanya untuk warga di Jabodetabek, tapi juga di luar kota bahkan di luar pulau. Untuk pengiriman bansos ke luar pulau, sudah ada bantuan dari sebuah perusahaan ekspedisi, jadi dipastikan bisa datang tepat waktu.


    Ada beberapa macam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, tidak hanya berupa sembako. Di antaranya, bantuan sosial tunai, program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, paket sembako dari pemerintah daerah, dan bantuan langsung tunai yang diambilkan dari dana desa. Jadi tidak melulu berupa beras, tapi ada juga yang berupa uang cash.


    Bantuan itu diberikan langsung ke masyarakat, dan rencananya sebanyak 10 juta paket bansos akan disalurkan. Mereka yang mendapatkannya adalah orang kurang mampu yang kriterianya sesuai dengan data yang ada di kantor desa atau kelurahan. Orang-orang ini bisa mengambilnya langsung dengan membawa KTP. namun ada pula pejabat pemerintah yang memberikannya langsung kepada orang yang membutuhkan.
    Selain bantuan berupa sembako, ada pula bantuan langsung tunai senilai 600.000 rupiah yang ditransfer langsung ke rekening. Program ini bekerja sama dengan sebuah Bank BUMN. Jadi masyarakat tidak usah mengantri, namun langsung bisa menikmatinya.


    Masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan itu sudah benar-benar diteliti agar tepat sasaran. Mereka memang benar membutuhkannya, bukan orang kaya. Jika ada bantuan yang nyasar, maka mereka diharapkan mengembalikannya ke pejabat pemerintah dan bansos itu akan diberikan lagi kepada orang yang benar-benar kurang mampu. Karena ada beberapa jenis bantuan, maka dipastikan 1 orang tidak boleh menerima lebih dari 1 macam bansos. Tujuannya agar adil dan makin banyak orang yang merasakan manfaat dari bansos tersebut.


    Bantuan sosial ini benar-benar diterima dengan baik oleh masyarakat. Mereka merasa lega karena merasa diperhatikan oleh pemerintah. Bansos berisi sembako sangat meringankan beban masyarakat, karena harga beras yang cukup tinggi. Mereka juga senang karena jika mendapat bansos berupa uang, bisa dibelikan sembako dan beberapa keperluan lain.
    Pemerintah juga berharap masyarakat yang menerima bansos memanfaatkannya dengan bijaksana. Bansos berupa sembako jangan malah dijual lagi. Begitu pula dengan bansos berupa uang tunai, wajib dibelikan beras dan kebutuhan pokok lain. Jangan malah dibelikan barang seperti baju dan barang konsumtif lainnya.


    Bantuan sosial dari pemerintah berupa sembako atau uang tunai sangat diterima dengan baik oleh masyarakat. Mereka senang karena beban sedikit terangkat, karena sejak pandemi Covid-19 ini makin banyak orang yang dikategorikan sebagai pihak yang kurang mampu. Bantuan sosial ini diharapkan bisa tepat sasaran dan digunakan dengan sebaik-baiknya.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.








    Oleh: Napitupulu Na07

    1 hari lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 95 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.