Tugas, Gaji, Pancasilais, Corona dalam BPIP - Analisa - www.indonesiana.id
x

bpip

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 1 Juni 2020 17:26 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Tugas, Gaji, Pancasilais, Corona dalam BPIP

    Dibaca : 675 kali

    Dalam situasi pandemi corona, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sudah membikin rakyat bingung saat memaksakan diri membikin konser amal dan menabrak PSBB. 

    Berikutnya, dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila, BPIP juga membikin masyarakat mengelus dada, sebab kembali menabrak PSBB demi menggelar upacara. 

    Atas sikap BPIP ini, di media sosial (whatsapp) akhirnya ramai sebaran infomasi, semisal bubarkan BPIP, tayangan gaji BPIP yang menyedot ratusan miliar per tahun, meski hasil kerjanya disebut netizen, sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat, dan hanya menghabiskan uang rakyat. 

    Bahkan saya kutip.dari detik.com, Habib Rizieq lewat video dari Mekah yang disiarkan langsung dari akun YouTube Front TV, Sabtu (24/8/2019) menyebut BPIP tak paham hakikat dan esensi pancasila. Rizieq juga mengungkit soal gaji BPIP yang lebih dari Rp 100 juta. Ucapannya itu dia sampaikan dalam sambutan Milad ke-21 FPI yang diadakan di Stadion Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara. 

    Namun, banyak media dan kalangan termasuk akademisi, praktisi, dan pengamat yang turut menyorot BPIP. Bahkan ada yang menyebut, kerja tidak ada, gaji besar, prestasinya hanya bagi-bagi hadiah sesuai versinya, dan bikin konser amal yang menabrak PSBB. 

    BPIP yang resmi dibentuk pemerintah melalui Perpres No 7 Tahun 2018 tentang BPIP, ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 28 Februari 2018 dengan struktur jabatan terdiri atas Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil, Deputi, Staf Khusus, Pengarah dan Tenaga Ahli. 

    Menurut Pasal 3, BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

    Nah, sejak dibentuk, realitas tugas inilah yang belum dirasakan oleh rakyat. Ingat, oleh rakyat Indonesia. Padahal menyoal gaji BPIP, yang diatur dalam Perpres No 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP. 

    Perpres ini diteken Presiden Jokowi pada 23 Mei 2018, cukup mencengangkan. Apakah gaji yang wah dengan kerja yang tidak nampak, di tengah pandemi corona masih tetap masuk rekening para pejabat ini? Rakyat dan netizen juga malah banyak menyebut, Presiden Jokowi hanya sekedar bagi-bagi kursi dan gaji karenanya dibentuk BPIP. 

    Berikut ini daftar gaji BPIP berdasarkan jenjang jabatannya: 1. Ketua Dewan Pengarah: Rp. 112.548.000 2. Anggota Dewan Pengarah: Rp. 100.811.000 3. Kepala: Rp. 76.500.000 4. Wakil Kepala: Rp. 63.750.000 5. Deputi: Rp. 51.000.000 6. Staf Khusus: Rp. 36.500.000 7. Pengarah: Rp. 76.500.000 8. Kepala: Rp. 66.300.000 9. Tenaga Ahli Utama: Rp. 36.500.000 10. Tenaga Ahli Madya: Rp. 32.500.000 11. Tenaga Ahli Muda: Rp. 19.500.000 

    Namun, setelah bertubi-tubi mendapat kritikan, BPIP malah dengan enteng menjawab bahwa persoalan gaji mereka adalah wilayah kewenangan Presiden dan Pemerintah. "Soal itu (gaji BPIP), logikanya harus belajar. Yang membentuk keputusan Perpres termasuk hak keuangan itu kan bukan BPIP. Yang membentuk itu kan pemerintah, dalam hal ini Presiden yang tanda tangan, yang menangani itu kan Bappenas, Kementerian Keuangan dan Setneg. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi kami tidak punya kewenangan untuk mengomentari itu. Karena yang membentuk peraturan kan bukan kami," kata Plt Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono saat dihubungi detikcom, Sabtu (24/8/2019).

    Kira-kira apa penilaian jawaban Hariyono yang enteng itu dan sama sekali tak merasa terbebani dengan tugas yang bahkan hasilnya tak dirasakan rakyat. Presiden pun hingga kini tak bergeming, bukan? 

    "Prek" omongan netizen dan rakyat. Kondisi ini persis dengan pepatah yang menggambarkan “kecuekan” atau “ketidakpedulian” satu pihak terhadap pihak lain dalam konotasi yang meremehkan. Pepatah tak asing, yaitu, “Anjing Menggonggong, Kafilah Berlalu”. Maknanya yang diremehkan adalah “anjing yang menggonggong”. 

    Dan, yang meremehkan adalah “kafilah yang sedang lewat di depan anjing”. Bila dalam kontek pepatah itu diterapkan pada sengakrut BPIP,  maka siapa yang digambarkan sebagai anjing dan siapa yang kafilah? 

    Namun, dalam banyak pengertian dan pembahasan, kafilah ini lebih dikonotasikan sebagai rakyat yang berdaulat. Sayang rakyat yang berdaulat di negeri ini, sebagai kafilah, ternyata diwakili oleh kafilah-kafilah yang memimpin negeri ini dengan miskin hati nurani, maka saat ada yang "mengonggong" tetap saja pura-pura buta dan tuli. 

    Pertanyaan netizen, apakah para pejabat BPIP yang tak tahu malu dan tak dapat dijadikan panutan hingga tetap memaksa menggelar upacara yang menabarak PSBB, masih menerima gaji utuh yang ditransfer ke rekeningnya di tengah rakyat menderita dan sengsara? Netizen bilang, Kok BPIP dan pejabatnya malah tidak "Pancasila". 

    Karenanya mungkin yang lebih tepat sekarang, dilahirkan Badan baru yang dapat membina BPIP agar Pancasilais (KBBI: penganut ideologi Pancasila yang baik dan setia).


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.








    Oleh: Napitupulu Na07

    1 hari lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 93 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.