New Normal Solusi Pemulihan Ekonomi Indonesia - Analisa - www.indonesiana.id
x

Corona

Alfin Riki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 29 April 2019

Selasa, 2 Juni 2020 08:34 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • New Normal Solusi Pemulihan Ekonomi Indonesia

    Dibaca : 689 kali

    Harus diakui bahwa kebijakan PSBB dan himbauan untuk Work From Home memang berdampak signifikan bagi banyak sektor utamanya ekonomi. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah pun menginisiasi untuk memberlakukan new normal sebagai strategi efektif untuk memulihkan ekonomi namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.


    Pemerintah telah menyusun rencana untuk memberlakukan skenario new normal atau normal baru dalam waktu dekat. Tatanan hidup normal tersebut dilakukan lantaran masyarakat diminta untuk beradaptasi ditengah pandemi virus corona.

    Harapannya, Indonesia bisa segera keluar dari resesi perekonomian yang disebabkan oleh covid-19 dalam waktu yang relatif singkat.
    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, bahwa hal yang beredar di masyarakat tersebut merupakan kajian awal kemenko Perekonomian yang selama ini intens melakukan kajian dan kebijakan Pemerintah menjelang, selama dan pascapandemi covid-19.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pihaknya akan membuat skenario terkait dengan bagaimana memperkuat dari segi kesehatan dan mulai penyesuaian kegiatan ekonomi agar angka PHK dapat ditekan dan me-restart sosial ekonomi.
    Airlangga mengatakan, pemerintah juga telah mendesain tahapan pemulihan ekonomi secara bertahap melalui beberapa fase.
    Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

    Diantara tahapan tersebut pemerintah sangat memperhatikan dimensi kesehatan, yakni perkembangan penyakit, pengawasan virus, kapasitas layanan kesehatan dan kesiapan sosial ekonomi, protokol tiap sektor, wilayah dan transportasi yang terintegrasi dengan lainnya.
    Meski demikian, penerapan new normal tidak bisa dilakukan secara serentak untuk semua wilayah di Indonesia, hal ini dikarenakan ada sesuatu yang harus dipenuhi dari suatu wilayah untuk bisa menerapkan skenario new normal.

    Tentu saja sebelum new normal diterapkan, maka masyarakat wajib mempelajari protokolnya agar nanti ketika new normal diterapkan, masyarakat dapat tetap melaksanakan protokol kesehatan ketika berada di fasilitas publik, seperti kantor atau pusat perbelanjaan.
    Salah satu syarat adalah, perkembangan covid-19 di daerah yang bersangkutan yang diukur melalui indikator penularan berdasarkan angka reproduksi dasar wabah (R0) dalam waktu t (Rt). Tolak ukurnya angka reproduksi R0 pada waktu t (Rt) atau angka reproduksi efektif harus dibawah 1.

    Merujuk pada data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), jika dilihat dari indikator R0 tersebut, terdapat beberapa daerah yang sudah siap menjalankan skenario new normal.

    Di Bali, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Yogyakarta trend-nya sudah menurun dan relatif menurun dibawah 1 di dalam tracking dalam 3 bulan terakhir.
    Sedangkan untuk wilayah Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau juga angkanya sudah dibawah 1 dengan menunjukkan trend penurunan kasus.

    Hal tersebut juga terjadi di beberapa wilayah Sulawesi seperti di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.

    Selain perkembangan kasus covid-19 di daerah yang bersangkutan, syarat lain yang harus dipenuhi untuk penerapan skenario new normal meliputi pengawasan terhadap virus atau kesehatan publik, kapasitas pelayanan kesehatan, persiapan dunia usaha dan respon publik.

    Saat ini terdapat 110 Kabupaten/kota yang berdasarkan data epidemiologi BNPB masih belum terinfeksi covid-19. Daerah-daerah tersebut juga memenuhi syarat untuk penerapan tatanan hidup normal baru.
    Beberapa sektor yang akan dibuka terlebih dahulu ketika kelak diterapkan new normal adalah sektor Industri. Hal ini dikarenakan sektor tersebut telah mengantongi izin operasi dari kementerian kesehatan sejak awal.
    Setelah itu, pemerintah juga mulai membuka sektor pariwisata. Nantinya, pemerintah akan mengatur agar hotel dan restoran bisa mulai dibuka meski kapasitasnya dibatasi.

    Adapun sektor launnya yang juga mulai beroperasi adalah sektor perhubunga. Kemudian, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menyiapkan sektor manufaktur, perkebunan, hingga perdagangan khususnya pasar tradisional.

    Khusus untuk pasar tradisional, pemerintah telah melakukan pembicaraan dengan gubernur dan pemimpin daerah karena memang pasar tradisional merupakan daerah yang rawan. Sehingga, pembukaannya akan berdasarkan pada indikator daerah hingga perkembangan kasus di suatu wilayah.


    Cepat atau lambat, New Normal adalah satu-satunya pilihan yang bisa ditempuh agar roda perekonomian kembali berputar. Tentunya hal tersebut memerlukan kesadaran dari masyarakat untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan ketika berada di luar rumah.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.








    Oleh: Napitupulu Na07

    1 hari lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 96 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.