Hilirisasi Aspal Buton Sebuah Keniscayaan - Analisa - www.indonesiana.id
x

Ilustrasi mengendarai mobil

Indrato Sumantoro

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 6 Juni 2020 13:43 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Hilirisasi Aspal Buton Sebuah Keniscayaan

    Dibaca : 610 kali

    Revisi Undang-undang Minerba No. 4 Tahun 2009 yang baru-baru ini telah disahkan oleh DPR pada tanggal 12 Mei 2020 di tengah-tengah wabah pandemi Covid-19 menuai polemik di kalangan masyarakat. Revisi Undang-undang Minerba ini dinilai hanya akan menguntungkan para pengusaha besar batubara saja yang konsesi pertambangannya akan segera berakhir masa kontraknya. Tentunya dugaan adanya “titipan” dari para pengusaha besar batubara ini perlu dibuktikan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian rakyat Indonesia tidak akan ragu lagi, mana berita yang hoaks, dan mana informasi yang dapat dipercaya. Hal ini adalah sangat penting untuk mendewasakan akal sehat, dan sekaligus untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum mengenai masa depan usaha pertambangan untuk menarik investasi asing mengalir deras masuk ke Indonesia.

    Hilirisasi mineral merupakan visi besar pemerintah yang diamanahkan di dalam Undang-undang Minerba No. 4 Tahun 2009, yaitu: “Bahan baku mentah tidak boleh diekspor lagi, tetapi harus diolah di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah”. Tetapi dalam pelaksanaannya, kelihatannya hilirisasi mineral ini tidak berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara perlahan-lahan, namun pasti, akhirnya hilirisasi mineral pun berjalan juga, meskipun secara tertatih-tatih. Smelter-smelter nikel di Morowali dan Konawe Sulawesi Tenggara sekarang sedang dibangun. Tahun depan gasifikasi batubara untuk menjadi Diethyl Methyl Ether (DME) sebagai bahan baku LPG akan dibangun di Tanjung Enim Sumatera Selatan. Hilirisasi mineral sekarang ini menjadi topik viral untuk dicermati, baik oleh pemerintah maupun oleh para investor asing. Hilirisasi mineral ini merupakan program pembangunan ekonomi pemerintah yang sudah tidak bisa dibendung dan ditunda-tunda lagi. Pemerintah sudah greget terobsesi dengan adanya lompatan kuantum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke tingkat 7%. Sudah sangat lama sekali dirasakan perlu adanya industri yang akan dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru dan meminimalkan defisit perdagangan. Dan kedua hal tersebut hanya akan dapat tercipta melalui investasi baru masuk ke Indonesia.

    Pada saat ini hilirisasi aspal Buton masih minim sekali mendapatkan perhatian pemerintah. Mungkin karena masih kalah prioritasnya dibandingkan dengan hilirisasi - hilirisasi mineral lainnya. Fokus pemerintah pada saat ini masih tertuju kepada hilirisasi mineral nikel dan batubara. Dan fokus berikutnya adalah hilirisasi mineral tembaga dan emas. Lalu kapan giliran hilirisasi aspal Buton yang akan mendapatkan perhatian pemerintah? Kelihatannya hilirisasi aspal Buton bukan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, karena kebutuhan aspal di dalam negeri masih bisa dipenuhi dari aspal minyak impor. Mungkin juga pertimbangan ini didasarkan bahwa harga aspal minyak impor masih jauh lebih murah daripada harga aspal Buton full ekstraksi. Tetapi kalau atas dasar harga ini yang selalu dijadikan satu-satunya alasan pemerintah, maka hilirisasi aspal Buton sampai kapan pun tidak akan pernah terwujudkan.

    Harga aspal Buton full ekstraksi akan dapat bersaing secara sehat dengan harga aspal minyak impor hanya apabila kita membandingkannya secara “apple to apple” sesuai dengan apa yang tersirat di dalam Undang-undang Minerba No. 4 Tahun 2009. Seharusnya dalam Undang-undang Minerba tersebut kata “NILAI TAMBAH” dituliskan dalam huruf besar dan tebal, karena inti sari makna dari nilai tambah tersebut adalah nilai tambah yang dapat memberikan manfaat lebih besar kepada KEMAKMURAN RAKYAT. Jadi kata “KEMAKMURAN RAKYAT” harus juga dituliskan dalam huruf besar dan tebal. Roh dari hilirisasi mineral itu sejatinya terdapat pada kata-kata “NILAI TAMBAH” dan “KEMAKMURAN RAKYAT” ini. Oleh karena itu kata-kata “NILAI TAMBAH” dan “KEMAKMURAN RAKYAT” ini sebenarnya yang harus menjadi fokus utama dari visi besar pemerintah untuk mengembangkan hilirisasi mineral, termasuk hilirisasi aspal Buton. Bukan fokus kepada harga pasar semata. Karena kalau harga aspal minyak impor yang akan dijadikan satu-satunya kebijakan pemerintah, maka harga aspal Buton full ekstraksi selamanya akan kalah bersaing dari harga aspal minyak impor. Mengapa? Selama ini Indonesia mengimpor aspal minyak sejumlah 1 juta ton per tahun, atau senilai US$ 500 juta per tahun. Dari data-data ini bisa kita asumsikan bahwa keuntungan yang sudah diperoleh para importir adalah sangat besar sekali. Hal ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Jadi apabila harga pasar yang akan diberlakukan sebagai dasar persaingan antara harga aspal minyak impor dengan harga aspal Buton full ekstraksi, maka aspal minyak impor akan selalu menjadi juaranya. Para importir aspal minyak sudah meraup keuntungan yang sangat besar selama bertahun-tahun, sehingga mereka sudah memiliki tabungan dana yang cukup banyak untuk mampu melakukan “dumping” harga aspal minyak impor dengan maksud agar aspal Buton full ekstraksi tidak laku. Ini adalah persaingan bisnis. Belum lagi kalau harga minyak bumi sedang rendah sekali, yang akan berdampak langsung terhadap harga aspal minyak yang lebih murah. Dan kalau saja hal in terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka aspal Buton full ekstraksi akan langsung gulung tikar, dan hilirisasi aspal Buton akan mati sekarat secara berlahan-lahan, tetapi pasti. Dan sebaliknya, apabila pada suatu saat nanti harga minyak bumi akan naik secara signifikan, maka harga aspal Buton full ekstraksi juga tidak boleh ikut naik. Oleh karena itu, diharapkan di dalam revisi Undang-undang Minerba yang berikutnya, kemungkinan-kemungkinan ini harus sudah dapat diantisipasi dari awal dengan bijak agar semua pihak yang terkait tidak akan ada yang dirugikan. Bahkan malah rakyat yang seharusnya menjadi pihak yang paling diuntungkan.        

    Agar hilirisasi aspal Buton segera mendapatkan perhatian pemerintah setelah hilirisasi mineral nikel dan batubara, maka semua pihak yang terkait dengan hilirisasi aspal Buton harus duduk bersama satu meja untuk membahas pasal-pasal khusus apa yang harus ditambahkan di dalam revisi Undang-undang Minerba berikutnya. Kata-kata “NILAI TAMBAH” dan “KEMAKMURAN RAKYAT” ini harus dijabarkan secara rinci untuk mengakomodasi semua kepentingan, baik itu kepentingan-kepentingan pemerintah dan rakyat Indonesia, maupun kepentingan-kepentingan pihak para investor dan pengusaha. Banyak sekali nilai-nilai tambah dari hilirisasi aspal Buton ini yang akan dapat tercipta untuk memakmurkan rakyat Indonesia, yang tidak akan mungkin bisa diberikan oleh aspal minyak impor. Dan apabila semua nilai-nilai tambah hilirisasi aspal Buton itu kita jumlahkan, baik yang dalam bentuk “tangible” (keuntungan atau dampak yang terjadi yang dapat diukur secara ekonomis/uang), maupun “intangible” (keuntungan yang tidak tampak atau tidak berwujud), maka dapat kita catat bahwa nilai tambah dari aspal minyak impor untuk kemakmuran rakyat  sebenarnya tidak ada sama sekali alias nihil. Adapun nilai tambah yang paling besar dan paling utama dari hilirisasi aspal Buton ini sebenarnya adalah menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat dalam hal aspal. Dengan adanya nilai-nilai tambah semua ini diharapkan aspal Buton akan menjadi “Ikon” untuk menginspirasi produk-produk lokal lainnya untuk juga mampu menggantikan produk-produk impor.

    Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun, dan sudah 7 kali ganti Presiden. Kata “mandiri”” dan “berdaulat” merupakan dua buah kata-kata yang selalu sangat dirindukan oleh rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Implementasi hilirisasi aspal Buton ini merupakan salah satu bentuk kemandirian dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang aspal. Dengan demikian hilirisasi aspal Buton merupakan sebuah keniscayaan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali. Jadi sekarang apa lagi yang harus pemerintah tunggu untuk segera mengimplementasikan hilirisasi aspal Buton? Tidak ada.... !!


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Salsabila Zulfani

    1 hari lalu

    Covid-19, Membuat Tugas Auditor Menjadi Sulit?

    Dibaca : 94 kali

    Covid 19 adalah virus yang menyerang sisem pernapasan. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat hingga kematian. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Hampir setiap hari ribuan bahkan ratusan korban infeksi virus corona meregang nyawa. Perekonomian negara terganggu bahkan banyak perusahaan yang harus mengurangi pegawai supaya tidak bangkrut. Dampak Covid 19 ini memang cukup banyak bagi negara terdampak. Lalu bagaimana dengan negara Indonesia?. Indonesia sudah berusaha sedemikian rupa untuk mencegah penularan virus Covid 19 ini,hingga pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ). Bekerja dan belajar dari rumah, hal ini mungkin tidak terlalu sulit sebab teknologi yang semakin canggih di masa sekarang ini. Lalu bagaimana dengan profesi yang harus bekerja turun lapang atau outdoor? Auditor misalnya?. Auditor harus menyambangi perusahaan klien sehingga dapat dengan mudah mengamati sistem pada perusahaan klien. Mengamati bagaimana SOP atau bagan alur setiap kegiatan perusahaan, seperti penjualan, pembelian dan aliran kasnya. Bagaimana auditor harus bekerja dari jarak jauh?. Strategi bagi auditor yang harus bekerja jarak jauh meliputi perencanaan audit, pemeriksaan/pengkajian dokumen, kerja lapangan/melakukan pengamatan, wawancara terhadap pihak yang terkait, dan pertemuan penutupan. Berikut penjelasan singkatnya. Perencanaan Perencanaan audit merupakan hal yang sangat penting di setiap pengauditan. Namun hal ini akan sulit jika pihak klien ada di lokasi yang jauh ataupun sulit terjangkau ( terpencil ). Sementara tahap perencanaan audit ini harus dibahas dengan klien. Informasi yang dapat dibahas dalam tahap ini adalah ruang lingkup perusahaan serta perncanaan jadwal kapan kegiatan audit akan di mulai, tak lupa memberi informasi kepada klien mengenai keterbatasan perihal proses kegiatan audit jarak jauh ini. Serta info apa saja yang akan dibagikan dan dengan tunjangan media atau teknologi apa yang digunakan. Berdasarkan kebutuhan diatas, auditor dapat menghabiskan waktu dua kali lebih banyak guna membahas perencanaan ini. Teknologi yang dapat digunakan dalam hal ini seperti vidio conference dan powerPoint untuk menyampaikan informasi/materi atau dapat menggunakan panduan visual lainnya. Pemeriksaan/Pengkajian Dokumen Pemeriksaan/pengkajian dokumen dari jarak jauh akan memakan waktu cukup banyak serta tak luput dari keterbatasan. Dalam hal ini auditor harus mampu menerima dokumen dalam bentuk/format apapun yang paling mudah diperoleh oleh klien sehingga dapat meminimalisir beban yang ada. Pertimbangan terkait aksesibilitas sistem file digital yang digunakan klien untuk menyimpan rekaman catatan tersebut harus diberikan. Pertimbangan strategi audit yang baik dan tepat juga harus dipikirkan oleh auditor untuk pemeriksaan ataupun pengkajian dokumen, pengambilan sampel dapat menjadi alternatif terbaik. Tergantung pada jumlah rekaman catatan yang ada. Terlepas apakah auditor memeriksa semua atau sebagian dari data yang tersedia. Tidak seperti pemeriksaan/pengkajian rekaman catatan di lokasi, pemeriksaan/pengkajian dokumen dari jarak jauh biasanya tidak memungkinkan untuk memberikan pertanyaan langsung pada saat yang sama. Auditor harus mencatat ataupun menulis hal-hal yang patut dipertanyakan pada klien saat melakukan proses pemeriksaan/pengkajian dokumen, dan dapat ditanyakan saat wawancara jarak jauh. Kerja Lapangan/Pengamatan Hal ini mungkin akan menjadi hal yang cukup sulit bagi audit jarak jauh, pasalnya hal ini biasanya dilakukan dengan menyambangi perusahaan klien. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan vidio conference ataupun livestreaming. Walaupun tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada seperti ketersediaan Wi-Fi, lokasi kerja klien yang berada di tempat terpencil dan kebisingan yang mungkin akan mengganggu proses audit ini. Tidak banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan observasi jarak jauh. Sebab penayangan vidio hanya pada satu titik dan auditor akan kesulitan untuk melakukan pengamatan. Alternatif lain yang dapat diambil adalah dengan foto digital yang dapat diambil dari smartphone milik klien ataupun milik perusahaan. Hal ini dapat menimalisir kendala jaringan yang tidak memungkinkan melakukan vidio conference. Dari hasil pengamatan, audit dapat membuat catatan dan menyiapkan pertanyaan. Wawancara Terhadap Pihak yang Terkait Dalam hal ini mungkin tidak jauh beda dengan wawancara langsung, hanya perlu media penghubung seperti panggilan vidio ataupun semacamnya misalnya Google Meet, Skype dan Zoom. Auditor perlu melakukan perencanaan wawancara seperti berapa lama waktu yang diperlukan dan kepada siapa saja pihak yang perlu diwawancarai. Misalnya dengan penanggung jawab kegiatan, pemegang keluar dan masuknya kas ( kasir ), bagian gudang, penerimaan barang, dan personil lain yang bertanggung jawab dalam mendukung fokus audit. Persiapan wawancara jarak jauh membutuhkan waktu tambahan bagi auditor, serta auditor harus siap dengan daftar pertanyaan dan hal-hal terkait informasi tambahan apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan sebelumnya. Keterbatasan wawancara jarak jauh ini juga dapat terjadi ketika personil yang diwawancarai merasa canggung, gugup atau tidak nyaman dengan panggilan vidio oleh sebab itu, pemilihan kata dan penempatan intonasi yang bagus dan tepat akan dapat membuat wawancara menjadi tidak tegang. Pertemuan Penutupan Pertemuan penutupan audit jarak jauh memiliki konsep yang sama dengan pertemuan penutupan secara langsung, mungkin memang memerlukan media penghubung. Penjadwalan penutupan ini harus dipertimbangkan oleh auditor, minimal dua hari setelah melakukan wawancara. Sehingga auditor dapat mengkaji kembali catatannya dan menyusun rancangan awal hasil audit. Pertemuan penutupan ini dimaksudkan untuk mrmpresentasikan rancangan awal hasil audit kepada klien, menyelesaikan pertanyaan/permasalahan serta melakukan pembahasan lebih lanjut untuk hasil final audit, yaitu opini dari auditor. Kesimpulan yang dapat di ambil ialah penggunaan teknologi secara praktis. Inovasi dan transformasi teknologi menjadi fokus bisnis serta progam audit di seluruh dunia. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mengkomunikasikan lebih lanjut mengenai proses audit jarak jauh. Terdapat beberapa teknologi berkembang yang dapat menunjang kegiatan tersebut antara lain vidio livestreaming, Virtual Reality ( VR ), pesawat tak berawak ( drone ) dan lainnya. Namun semua teknologi pastilah diperlukan biaya tambahan yang mungkin malah mengakibatkan auditor merugi. Jadi pilihlah teknologi yang sesuai dengan bayaran yang diterima. Proses audit jarak jauh bukanlah satu-satunya solusi yang tepat untuk semua masalah. Hal ini bukan pula sebagai pengganti pelaksanaan audit secara langsung. Namun sebagai bagian dari alternatif yang dapat dilakukan di masa pandemi ini.