Di tengah pandemi corona yang terus membikin rakyat terpuruk ekonomi dan sosialnya, pemerintah juga terus menggeruduk dengan berbagai kebijakan yang tak memihak kepada rakyat, mulai kebijakan menyoal penanganan dan bantuan Covid 19 yang penuh masalah, lalu naiknya iuran BPJS hingga terbaru, kisruh membengkaknya tagihan PLN, benar-benar membikin rakyat terus mengelus dada di tambah sikap para pembantu Presiden yang justru semakin arogan membela semua kebijakan dengan mati-matian, semakin jauh dari simpati rakyat, sebaliknya memupuk rasa antipati.
Dalam dua hari ini pun, rakyat kembali mengelus dada, karena Presiden Jokowi dan pemerintahannya seperti tak punya hati. Di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang, ternyata proyek pembangunan ibu kota baru tetap akan dijalankan.
Dilansir dari Antara, Rabu (10/6/2020), sejumlah wilayah, yaitu Desa Tengin Baru, Argomulyo dan Desa Sukomulyo yang masuk dalam proyek pembangunan bendungan seluas 378 hektare dan terdiri atas 36 hektare untuk tubuh bendungan dengan luas genangan 342 hektare, ternyata kembali disentuh. Hal ini terungkap dari pengakuan Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Ahmad Mauladin.
"Kami dapat surat pemberitahuan dari tim pembebasan lahan bendungan, tahapannya dimulai bulan (Juni 2020) ini," ungkap Ahmad Mauladin.
Atas fakta ini, tak pelak Anggota Komisi V dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat meminta pemerintah tidak membahas dan menghentikan pembangunan proyek ibu kota negara di tengah pandemi Covid-19. "Fraksi PKS tetap komitmen tidak membahas itu dan meminta pemerintah untuk menghentikan proyek Ibu Kota Negara ini," kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2020).
Menurut Syahrul, apa yang melatarbelakangi pembangunan ibu kota negara tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Penafsiran pemerintah terkait hubungan ekonomi dan ibu kota negara keliru. "Indef pernah memberikan proyeksi pertumbuhan di mana tidak terlalu signifikan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Apalagi, proyeksi forecasting itu dilakukan sebelum pasca pandemik ini," ujarnya.
Bahkan sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi V DPR, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pernah menyatakan tidak ada pembahasan Ibu kota negara tahun 2020. Karena itu, Komisi V DPR juga tetap memegang janji Pak Menteri PUPR untuk tidak membahas Ibu kota negara di masa pandemi Covid 19.
Namun, dengan adanya pengakuan dari Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Ahmad Mauladin, tentang lanjutan pembebasan lahan, nampaknya janji Pak Menteri PUPR untuk tidak membahas Ibu kota negara di masa pandemi Covid 19.
Padahal, pembangunan proyek Bendungan Sepaku, seharusnya tidak menjadi prioritas pemerintah karena tidak masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Komisi V DPR pun kini sedang fokus membangun kepercayaan diri masyarakat melalui program-program yang di butuhkan masyarakat menghadapi masa-masa sulit dalam situasi pandemi corona.
Karena itu, dengan tetap berjalannya pembangunan proyek Bendungan Sepaku Semoi yang bakal jadi penyuplai air baku untuk ibu kota baru dan Dam tersebut akan dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, benar-benar kembali melukai hati rakyat.
Padahal, bulan April 2020 lalu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat menginstruksikan seluruh kegiatan lapangan ditunda selama pandemi Covid-19. Secara otomatis, berdampak pada penundaan pembebasan lahan lokasi proyek pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi.
Di samping itu, Bendungan Sepaku-Semoi sendiri tidak pernah disebutkan dalam APBN 2020 merupakan proyek ibu kota negara (IKN) yang baru, melainkan sebagai program pembangunan infrastruktur PUPR 2020-2024, bersama 59 unit bendungan lainnya. Menteri PUPR sendiri juga sudah menyatakan tidak ada anggaran tahun 2020 ini untuk pembangunan IKN baru. Sementara dalam realokasi anggaran tahun 2020 terkait pandemi Covid-19 oleh KemenPUPR juga tidak pernah menyebutkan Bendungan Sepaku-Semoi.
Namun, mengapa pemerintah ngotot membebaskan lahan untuk bendungan. Saat tidak ada kepentingan mendesak untuk melanjutkan proyek IKN dan dari mana pula dananya? Penelitian INDEF pun mengatakan bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak ada urgensinya, bahkan IKN itu sendiri pada kondisi normal menurut berbagai pihak juga tidak penting.
Dalam kondisi pandemi corona dan rakyat sangat membutuhkan bantuan, proyek Bendungan Sepaku-Semoi yang segera akan dilaksanakan ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 700 miliar. Uang sebanyak itu dapat digunakan untuk membantu 390 Ribu KK selama tiga bulan, dengan masing-masing mendapatkan Rp 600 ribu per bulan.
Berbagai program kegiatan baik di pemerintah daerah maupun pihak lain, pun turut merealokasikan anggaran untuk Covid 19. Lalu, para penggiat pengumpul donasi pun semua bersatu padu mengumpulkan dan menggalang dana demi untuk membantu penanganan corona.
Bapak Presiden, bagaimana ini? Apa benar akan terus melanjutkan rencana pembangunan bendungan Ibu Kota baru itu? Rakyat sedang terpuruk, menderita karena kebijakan-kebijakan Bapak dan pemerintah. Rakyat dan negara butuh fokus pada penanganan Covid-19 yang masih terus merajalela. Bapak lebih sayang kepada siapa sebenarnya?
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
