Tahun Ajaran Baru yang Penuh Risiko, Mengapa "Maksa-in"? - Analisa - www.indonesiana.id
x

Nadiem

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Selasa, 16 Juni 2020 05:26 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Tahun Ajaran Baru yang Penuh Risiko, Mengapa "Maksa-in"?

    Dibaca : 548 kali

    Masyarakat dan berbagai pihak masih bertanya, apa sejatinya yang melatarbelakangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap ngotot memutuskan tahun ajaran baru sekolah akan tetap dimulai pada Juli 2020 mendatang?

    Sementara para akademisi, praktisi dan pengamat pendidikan pun sudah tak kurang dalam mengingatkan, bahwa sepanjang pademi corona, tahun ajaran 2019/2020 juga diselesaikan dengan cara yang jauh dari harapan, sehingga kenaikan dan kelulusan siswa malah disebut sebagai Angkatan Covid 19, yang naik kelas atau lulus sekolah dengan cara "mudah".

    Terbukti, dalam penuntasan tahun ajaran 2019/2020, cara belajar dengan sistem online pun dianggap gagal dan ada kendala besar, karena masih menganganya kesenjangan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi di berbagai daerah Indonesia.

    Bahkan Mendikbud, Nadiem Makarim, menyampaikan banyak yang dikorbankan saat belajar dari rumah dan kesehatan adalah hal yang paling utama. Ini apa artinya?

    Para ademisi, praktisi, dan pengamat pendidikan pun sudah memberikan kritik, saran, dan masukan terkait pembelajaran online yang dianggap belum siap untuk pendidikan di Indonesia karena berbagai faktor, seharusnya menjadi prioritas Nadiem untuk mengatasinya.

    Bukannya memaksakan tahun ajaran baru tetap dimulai 13 Juli 2020, padahal hal-hal prioritas terutama kesiapan guru dan alternatif kurikulum transisi untuk pembelajaran online belum terlihat.

    Kebijakan tahun ajaran baru, "maksa-in"

    Coba kita lihat identifikasi Kemendikbud dan Nadiem yang kukuh tahun ajaran baru tidak berubah, tetap dimulai pada Juli 2020.

    Pertama, Nadiem menyebut bahwa untuk daerah dengan zona kuning, oranye, dan merah, itu dilarang untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Hal ini diungkap dalam siaran langsung YouTube Kemendikbud RI, Senin (15/6/2020).

    Kedua, yang di zona hijau, pemerintah daerah boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Untuk menetapkan pembelajaran tatap muka, syaratnya adalah:
    1. Kabupaten/kota harus zona hijau
    2. Pemerintah daerah harus setuju
    3. Sekolah harus memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka
    4. Orangtua murid setuju pembelajaran tatap muka.

    Ketiga, untuk pembukaan sekolah juga diatur dalam beberapa tahap, yaitu:
    Tahap pertama untuk membuka sekolah yaitu level SMP dan SMA/SMK.

    Berikutnya tahap kedua, level SD sudah boleh membuka sekolah setelah dua bulan dibukanya tahap pertama.

    Lalu tahap ketiga, PAUD formal dan non formal boleh dibuka, dua bulan setelah dibukanya tahap kedua.

    Keempat, kepala satuan pendidikan juga wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan.

    Kelima, sekolah yang melalui masa transisi, hanya boleh dilakukan 50 persen (siswa) dalam satu kelas untuk pendidikan dasar dan menengah.

    Keenam, kegiatan berkerumun di sekolah tetap tak diperbolehkan. Aktivitas seperti kantin, olahraga, belum diperbolehkan saat masa transisi.

    Ketujuh, menyoal anggaran, Kemendikbud juga membuka dana bos untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan dan BOP PAUD dan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19, juga bisa digunakan untuk mendukung kesiapan sekolah.

    Kedelapan, berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah, pembelajaran untuk perguruan tinggi di semua zona, masih dilakukan secara daring. Tetapi, mahasiswa diperbolehkan datang ke kampus untuk kepentingan khusus untuk atau mengurus kelulusannya.

    Dari delapan hal yang saya identifikasi dari "maksa-innya" tahun ajaran baru tetap dimulai 13 Juli, jelas akan semakin menambah "semrawut" dunia pendidikan di Indonesia.

    Ada yang harus tetap belajar online karena kondisi corona, namun Kemendikbud lupa, dengan kesenjangan dan ketertinggalan di beberapa daerah. Masa ini mau sama ratakan lagi.

    Sudah terbukti, pembelajaran online untuk Indonesia saat ini belum cocok bahkan banyak yang bilang tidak cocok. Sebab, selain masalah teknologi, profesionalitas gurunya pun masih jauh dari harapan.

    Belum lagi menyoal kurikulum yang masih lebih mementingkan target pembelajaran. Bagaimana cara mencapai targetnya, bro? Kalau guru dan cara belajar hanya menyuruh siswa menumpuk tugas.

    Lebih berbahaya lagi, ada sekolah yang nanti diperbolehkan belajar dengan tatap muka. Ini luar biasa.

    Ironisnya, mahasiswa malah dipastikan akan belajar secara daring. Apakah karena mahasiswa dan dosen sudah dianggap lebih mampu dari siswa dan guru? Faktanya, tidak juga kan?

    Setiap hari saja, kini laporan korban terpapar corona di Indonesia terus stabil, rata-rata 1000an korban.

    Apa Kemendikbud dan Nadiem menutup mata dengan kejadian di Finlandia, Prancis, Korea Selatan, dan Inggris. Sudah zona aman/hijau, namun guru dan siswa diserbu corona lagi.

    Sungguh dapat dibayangkan, betapa semrawut dan penuh risikonya pendidikan di Indonesia karena memaksakan diri tahun ajaran baru 13 Juli. Belajar online masih diragukan. Belajar tatap muka, sangat berisiko.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    17 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 72 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.