*)Naskah ini diambil dari Tajuk Koran Tempo, Rabu, 17 Juni, dengan perubahan judul
Pemerintah melupakan satu soal penting lain dalam kebijakan mengenai sekolah selama masa pandemi Covid-19, yang dituangkan dalam keputusan bersama empat menteri, kemarin, yakni fasilitas pendukung belajar jarak jauh. Tanpa itu, bagi sebagian siswa dan guru, belajar dari rumah malah menyulitkan. Tidak semuanya memiliki peralatan yang memadai, entah itu komputer atau telepon pintar, jaringan Internet, bahkan listrik.
Dalam keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri itu disebutkan bahwa sekolah yang berada di zona hijau boleh kembali menyelenggarakan belajar tatap muka pada tahun ajaran baru, awal Juli nanti. Syaratnya, menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Tapi jumlah mereka sangat sedikit, hanya 6 persen dari seluruh peserta didik dari tingkat dasar hingga menengah atas. Sisanya masih harus belajar dari rumah.
Di sinilah soalnya. Berkaca pada pengalaman belajar dari rumah pada tahun ajaran yang baru lalu, ada banyak hambatan pada model belajar ini. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listyarti, pernah membuat angket di media sosialnya yang diisi oleh 9.643 responden pelajar. Hasilnya, sebagian besar responden, sebanyak 63,7 persen, menyatakan ingin sekolah dibuka kembali pada Juli 2020.
Menurut survei tersebut, para pelajar jenuh berlama-lama di rumah dan ingin segera kembali belajar bersama teman-temannya. Sedangkan para orang tua mengeluhkan efektivitas belajar jarak jauh. Menurut mereka, keterbatasan peralatan daring membuat proses belajar dari rumah tidak maksimal. Aktivitas belajar dan bekerja dari rumah juga menyebabkan biaya Internet dan listrik meningkat. Padahal, pada saat yang sama, banyak orang tua murid kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja.
Karena itu, perlu ada subsidi pembelajaran jarak jauh untuk biaya Internet, listrik kalau perlu, pengadaan komputer jinjing atau tablet untuk pelajar, hingga peningkatan kapasitas guru. Jika dibutuhkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengubah panduan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk menunjang program belajar jarak jauh.
Di sejumlah daerah, tak sedikit pula pelajar yang belum terjangkau Internet dan bahkan wilayahnya belum teraliri listrik. Pemerintah mesti menjamin mereka bisa belajar dengan lancar. Wabah Covid-19 seharusnya menjadi momentum bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membangun jaringan listrik, Internet desa, atau Internet komunitas yang murah atau bahkan gratis. Dengan demikian, semua siswa mendapat kesempatan yang sama untuk belajar secara baik dan aman.
Perlu disadari, belajar jarak jauh bukanlah sekadar memindahkan tempat duduk siswa dari ruang kelas ke meja belajar di rumah. Model belajar ini membutuhkan fasilitas, cara belajar-mengajar, dan model konseling yang berbeda, lantaran anak-anak terpisah dari lingkungan sosial lamanya. Pemerintah semestinya memperhatikan aspek-aspek tersebut kalau menghendaki program ini berhasil.
Ikuti tulisan menarik Indonesiana lainnya di sini.
