Rakyat Lebih Mudah Mencerna Pancasila Lewat Teladan - Pilihan - www.indonesiana.id
x

rakyat dan pemimpin

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 26 Juni 2020 05:56 WIB
  • Pilihan
  • Berita Utama
  • Rakyat Lebih Mudah Mencerna Pancasila Lewat Teladan

    Dibaca : 773 kali

    Sejak dulu Pancasila seperti tak henti diperbincangkan. Maksud saya, mungkin lebih banyak diomongin ketimbang dipraktekin, serta sering pula dijadikan alat politik untuk menuding yang tidak disukai: "Wow kamu itu tidak Pancasilais." Padahal, orang perlu berkaca diri sebelum mengarahkan jari telunjuk ke arah orang lain.

    Dulu, Pancasila sering pula digunakan untuk menghabiskan anggaran, dalam arti untuk membiayai penataran-penataran. Di zaman Orde Baru, yang tidak dialami anak-anak milenial, ribuan jam penataran P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) diadakan untuk mendidik pegawai negeri, mahasiswa, jurnalis, guru, dan seterusnya agar memahami Pancasila. Apakah setelah mengikuti penataran, peserta jadi Pancasilais? Rasanya waktu itu tidak ada evaluasi yang disampaikan kepada publik.

    Nah, kali ini, DPR membuat gaduh dengan menggodog RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Ruang publik pun hiruk pikuk oleh penolakan berbagai unsur masyarakat terhadap rancangan undang-undang itu. Draf RUU ini digarap begitu cepat, bahkan fraksi-fraksi di DPR langsung setuju, walau ada 1-2 yang, kataya, membubuhkan catatan perubahan. Isi draf itu kemudian tercium oleh masyarakat sehingga terbukalah isinya. Jika tidak, mungkin draf yang ditolak masyarakat itu tak lama kemudian akan disahkan.

    Banyak argumen yang disampaikan mengapa rancangan itu sebaiknya tidak diteruskan. Di antaranya dikhawatirkan bakal terjadi monopoli tafsir, di dalam rancangan juga ada pasal tentang bagaimana Pancasila disarikan menjadi Trisila hingga Ekasila--pasal ini dinilai akan mengaburkan kelima sila Pancasila, kemudian dalam konsiderannya tidak dicantumkan Tap MPRS No. XXV1966 yang melarang paham komunisme dan Marxisme. Rancangan ini dianggap mengaburkan sejarah bahwa secara historis Pancasila yang disepakati bukanlah rumusan Bung Karno yang disampaikan pada 1 Juni melainkan 18 Agustus 1945 yang di dalamnya sudah ada kontribusi pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa lainnya. Rancangan ini juga dianggap abstrak dan malah menurunkan derajat Pancasila sebagai dasar negara.

    Jadi, ketimbang dijelaskan secara abstrak yang berpotensi mengundang kemungkinan monopoli tafsir, sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu lebih baik ditunjukkan secara konkret dalam bentuk teladan. Misalnya saja, pejabat publik tidak memanfaatkan jabatan untuk urusan yang berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekedar contoh, ketika Hoegeng diangkat menjadi kepala jawatan imigrasi, ia meminta isterinya agar menutup toko bunganya yang terletak di garasi rumah, sebab Hoegeng khawatir orang-orang membeli bunga kepada isterinya lantaran sekarang ia isteri pejabat tinggi. Hoegeng merasa tidak adil kepada toko bunga yang lain jika toko isterinya tetap buka dan konsumen lebih banyak datang ke tokonya. Pancasilais banget, gak?

    Praktek dalam politik, ekonomi, maupun hukum yang timpang juga membuat rakyat kurang memercayai para politikus dan elitenya yang berusaha menafsirkan Pancasila dan membuat definisi-definisi abstrak mengenai apa itu demokrasi Pancasila, apa itu ekonomi Pancasila, apa itu manusia Pancasila. Rumusan-rumusan abstrak yang hanya ada di awang-awang, tapi prakteknya berbeda hanya akan membuat rakyat mual melihat gaya sebagian politikus yang hidup wah.

    Apabila Pancasila terus didengungkan tapi praktek yang dijalankan para elite dan pejabat publik dipandang oleh masyarakat bertolak belakang, bagaimana mengharapkan dan mengajak rakyat agar menghidupkan Pancasila? Jauh panggang dari api, bukan? Bagaimana rakyat mau mendengarkan dan mengikuti anjuran, sedangkan yang menganjurkan dan mengajak saja tidak mau menjalankannya dalam hidup sehari-hari? 

    Misalnya lagi, jika elite tinggal di rumah mewah, kekayaannya terus bertambah, kemana-mana naik kendaraan mewah, sedangkan mayoritas rakyat menemui kesulitan hidup, apakah ini contoh praktis ekonomi Pancasila atau sebenarnya merupakan praktek nyata kapitalisme? Rakyat jadi bingung, kan?

    Memelihara nilai-nilai Pancasila hanya bisa dilakukan apabila nilai-nilai itu dijalankan dalam praktek, bukan sekedar jadi ucapan, materi pidato, atau ditorehkan sebagai teks tertulis dalam kitab undang-undang agar rakyat mau mengikuti atau sekedar untuk dihapal sebagai bahan ujian sekolah. Percayalah, rakyat lebih mudah mencerna Pancasila apabila dipraktekkan, jadi berilah teladan! >>


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.