Kasus Meng dan Dua Michael: Ujian Bagi Rule of Law di Kanada (oleh Kemala Atmojo) - Pilihan - www.indonesiana.id
x

Gambar oleh Gerd Altmann dari Pixabay

Redaksi

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

3 hari lalu
  • Pilihan
  • Berita Utama
  • Kasus Meng dan Dua Michael: Ujian Bagi Rule of Law di Kanada (oleh Kemala Atmojo)

    Dibaca : 421 kali

    • Gagasan pembagian kekuasaan (eksekutif-yudikatif-legislatif) yang sudah dimulai oleh John Locke dan dikembangkan oleh Baron de Montesquieu itu kini mendapat contohnya yang sempurna di Kanada. Tiga fungsi kekuasaan itu perlu dibagi oleh tiga pemegang kekuasaan untuk mencegah jangan sampai seseorang atau lembaga menjadi terlalu kuat dan menghancurkan kebebasan masyarakat.

      Gagasan ini mempunyai pengaruh besar di dunia Barat, misalnya Amerika Serikat, hingga sekarang. Negara-negara demokrasi modern saat ini juga banyak yang sudah mengadopsi pembagian kekuasaan ini.

      Kini, di Kanada, praktek pembedaan kekuasaan itu kembali menjadi diskusi publik yang seru selama satu setengah tahun belakangan ini. Sebab apa yang terjadi di Kanada saat ini merupakan kasus besar yang melibatkan negara besar dengan konsekuensi besar pula.

      Kanada, dalam kasus Meng Wanzhou ini, seperti between a rock and a hard place. Ia terjepit di antara dua kekuatan besar antara China dan Amerika Serikat. Kanada sendiri sebenarnya tidak mendapat keuntungan apa-apa atas penahanan Meng selain menjaga hubungannya dengan Amerika Serikat dan ketaatan pada perjanjian ekstradisi di antara keduanya. Kanada malah kehilangan pembeli utama produk agrikulturalnya.

      Seperti kita ketahui, pada 1 Desember 2018, atas permintaan Amerika Serikat, Kanada menahan Meng Wanzhou, CFO perusahaan telekomunikasi Huawei, ketika wanita itu tiba di bandara Vancouver. Amerika menuduh salah satu perusahaan yang terafiliasi dengan Huwaei berbohong dan melakukan “transaksi bank yang tidak sah” untuk menghindari sanksi Amerika terhadap Iran.

      Huawei membantah tuduhan Amerika tersebut. Mereka menyangkal telah melakukan pelanggaran hukum AS seperti yang kemudian dituduhkan kepadanya dalam surat dakwaan.

      Tentu saja China tidak senang dengan tindakan Kanada itu. Maka, sebagai tindakan balasan, China menghentikan impor Canola dan daging sapi dari Kanada. Tindakan balasan berikutnya, pada 10 Desember 2018 China menahan 2 (dua) warga Kanada, Michael Kovrig dan Michael Spavor. Hubungan di antara kedua negara semakin memanas. Kemudian pada April-Mei 2020 Meng mulai menjalani proses peradilan untuk ditentukan apakah akan diekstradisi ke Amerika Serikat atau tidak.

      Sejak penangkapan Meng oleh otoritas Kanada, tidak hanya hubungan kedua negara itu yang memanas, tetapi situasi dalam negeri Kanada sendiri ikut mendidih. Perdebatan terjadi. Aneka pendapat dengan berbagai perspektif bermunculan. Singkatnya, di antara silang
      pendapat itu, ada yang mengatakan bahwa Kanada tidak seharusnya menahan dan memproses peradilan Meng. Sebab “hubungan bisnis” yang dilakukan Meng dengan Iran tidak melanggar hukum Kanada. Boleh saja tindakan Meng melanggar sanksi yang ditetapkan Amerika
      terhadap Iran, tetapi Kanada tidak melarang hal itu. Maka perbuatan Meng bukan tindakan kriminal menurut hukum Kanada.
       
      Sebaliknya, ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Meng dan dianggap tindakan kriminal oleh Amerika, mestinya juga dianggap kriminal di Kanada. Karena itu Meng layak diproses hukum dan eksekutif atau kekuatan politik tidak boleh melakukan intervensi. Frasa “rule of law” yang di antaranya mengejawantah dalam bentuk pembagian kekuasaan yang ketat menjadi ungkapan sangat
      populer di negeri itu hari-hari ini.
       
      Bagi China sendiri, penangkapan anak pertama pendiri Huawei, Ren Zhengfei, itu adalah kesalahan fatal yang dilakukan Kanada. Selain Meng tidak melanggar hukum Kanada, penangkapan itu jelas berlatar belakang politis, dan Meng akan digunakan Presiden Donald Trump sebagai alat untuk bargaining dalam perang dagang dengan China. Karena itu, jika nantinya Meng jadi dikirim ke Amerika, sangat mungkin China akan membalas dengan memberi hukuman maksimal kepada dua warga Kanada yang sekarang ditahan.
       
      Lalu, ketika nada “rule of law” alias eksekutif tidak mau melakukan intervensi politik terhadap proses peradilan makin menguat, China mengumumkan secara resmi bahwa dua warga Kanada akan diproses peradilan juga dengan tuduhan mata-mata. Konsekuensinya,
      kedua Michael bisa ditahan seumur hidup sampai hukuman mati. Debat kembali memanas di Kanada.
       
      Selanjutnya, melihat situasi semakain genting, pada akhir Juni ini 19 tokoh nasional yang terdiri dari ahli hukum, mantan diplomat, politikus, mantan pejabat tinggi, mengirim surat kepada menteri kehakiman dan Perdana Menteri Justin Trudeau untuk menghentikan proses judisial yang sedang berlangsung dan membebaskan Meng. Hal itu agar berikutnya, dua orang Kanada bisa dibebaskan oleh China.
       
      Menurut mereka, kewenangan turut campur itu ada dan diatur dalam perundang-undangan, khususnya mengenai ekstradisi. Dengan
      demikian tindakan intervensi itu tidak melanggar prinsip rule of law. Tapi PM Trudeau menolak saran itu. Menurut Trudeau, jika hal itu dia lakukan sekarang, tindakan itu bisa merugikan Kanada dalam jangka panjang. Sebab, katanya, bisa saja nanti China atu negara lain dengan gampang menahan warga Kanada sebagai “sandera” untuk memecahkan masalah dengan Kanada. Maka kali ini ia pun tidak ingin melakukan intervensi, meskipun menteri kehakiman mengatakan bahwa ia bisa saja “turun tangan” tapi itu harus menunggu apa putusan peradilan dulu.
       
      Di sisi lain, karena PM Justin Trudeau dan pengikutnya menganggap bahwa penahanan dua orang Kanada di China hanya sekadar random untuk dijadikan sandera diplomasi”, maka mereka ngotot agar pemerintah China segera melepaskan keduanya. Bahkan Trudeau dan
      pengikutnya gencar melobi banyak kepala negara lain untuk ikut memaksa pemerintah China melepaskan keduanya.
       
      Bagi China, jelas semua desakan Trudeau dan kawan-kawan itu merupakan sikap yang double standard. Sebab jika Trudeau percaya pentingnya pembagian kekuasaan, rule of law, tidak boleh eksekutif intervensi proses judisial, kenapa dia tidak bersikap yang sama pada China? Kenapa dia tidak menghadirkan saja pengacara-pengacara
      handal untuk mendampingi dua warga negaranya itu dalam proses peradilan di China? Apapun tuduhan China, jika tidak bisa dibuktikan di pengadilan, mau tak mau China harus membebaskan mereka.
       
      Bagaimana seandainya jika kasus yang sama persis terjadi di Indonesia? Apakah kita akan tegas menegakkan “rule of law” dengan segala konsekuensi ekonomi dan politiknya?
       
      Beberapa skenario bisa terjadi. Pertama, tanpa banyak diskusi dan proses peradilan, aparat keamanan akan segera mengirim Meng ke Amerika. Kemudian pemerintah akan menyediakan pengacara untuk mendampingi dua warga kita yang akan diproses di pengadilan China. Risiko yang mungkin timbul: dua warga negaea kita dihukum berat dan
      hubungan ekonomi terganggu.
       
      Kedua, meski kecil kemungkinan berani dilakukan, pemerintah akan mengintervensi aparat keamanan atau peradilan agar membebaskan Meng dan memulangkan ke China. Dengan begitu kita bisa mengembalikan dua warga negara dengan selamat. Hubungan ekonomi dengan China tetap lancar. Risikonya: menghadapi kekecewaan Amerika Serikat.
       
      Lalu, bagaimana pula seandainya Anda yang sekarang menjadi hakimnya di Kanada? Apa yang bakal Anda putuskan?
       
      Proses peradilan Meng memang belum selesai. Kita akan lihat bagaimana akhir drama antara Meng dan dua Michael ini akan diselesaikan. Juga bagaimana akan kita lihat, “rule of law” yang selama ini terus digembar-gemborkan di Kanada itu akan ditegakkan.
       
      (Bersambung)


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.