Bila selama ini para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) atau Kabinet Jilid 2 Presiden Jokowi dianggap lemah dalam hal komunikasi publik, nampaknya tradisi itu diteruskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendilbud). Pasalnya, statemen-pernyataan Mas Nadiem sebagai Kemendikbud justru dibantah oleh bawahannya. Ini sungguh tak etis apalagi elok.
Dalam berita yang tersiar di berbagai media, misalnya saya lansir dari infopresiden.com, Selasa (7/7/2020), menyebutkan bahwa Kementerian Kemendikbud menjelaskan bahwa yang akan dipermanenkan adalah platform pembelajaran jarak jauh (PJJ), bukan metode PJJ itu sendiri.
Namun, ironisnya hal tersebut disampaikan bukan oleh Nadiem, dengan tujuan untuk menjernihkan kesimpangsiuran informasi di masyarakat yang menyatakan PJJ atau belajar dari rumah akan dibuat menjadi permanen dengan bantahan bahwa PJJ hanya akan dilakukan pada satuan pendidikan di zona kuning, oranye, serta merah, dan tidak akan permanen.
“Yang akan permanen adalah tersedianya berbagai platform PJJ, termasuk yang bersifat daring dan luring seperti Rumah Belajar, yang akan terus dilangsungkan guna mendukung siswa dan guru dalam proses belajar mengajar,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Iwan Syahril di Jakarta, pada Senin (06/07/2020).
Padahal, sebelumnya Nadiem jelas-jelas menyebut PJJ akan permanen yang langsung ditanggapi oleh berbagai pihak dan masyarakat secara negatif, sebab Nadiem menyatakan pendidikan jarak jauh (PJJ) bisa diterapkan secara permanen usai pandemi COVID-19.
"PJJ nantinya akan menjadi permanen, tidak hanya pada saat pandemi COVID-19 saja," ujar Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Kamis. (2/7/2020)
Pernyataan Nadiem yang dibantah oleh Iwan, apakah sebuah kecerobohan Nadiem sebagai Mendikbud atau kecerobohan Iwan sebagai bawahan menteri. Bila benar pernyataan Iwan yang dimaksud sebagai pelurusan pernyataan Nadiem, mengapa hal itu tidak disampaikan oleh Nadeim sendiri. Mengapa harus Iwan sebagai anak buah yang meluruskan.
Kejadian ini, sungguh tak etis, dan Iwan jadi terkesan meremehkan dan merendahkan Menteri Nadiem.
Seharusnya, apa yang disebutkan Iwan bahwa sesuai Surat Keputusan Bersama Empat Kementerian pada Juni lalu, satuan pendidikan yang berada pada zona hijau dan memenuhi berbagai persyaratan ketat lainnya dapat melaksanakan metode pembelajaran secara tatap muka. Karena itu, jumlah daerah yang melakukan pembelajaran tatap muka akan terus meningkat seiring dengan waktu.
Seharusnya pula, penjelasan bahwa Kemendikbud akan mempermanenkan ketersediaan berbagai platform Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), baik yang bersifat daring maupun luring, yang selama ini telah ada untuk mendukung siswa dan guru dalam proses belajar mengajar selama masa pandemi tetap harus disampaikan oleh sang Menteri sekaligus sebagai klarifikasi kepada berbagai pihak dan masyarakat.
Jadi, bantahan yang disampaikan oleh Iwan, tidak menjadi blunder komunikasi yang negatif di Kementerian yang justru harusnya pusatnya "kecerdasan dan personaliti".
Atas kejadian ini, maka pantas saja ada media yang membuat judul "Anak Buah Nadiem Sebut PJJ Tak Permanen" dan lainnya.
Sejak corona hadir di Indonesia, lalu ditambah dengan berbagai persoalan bangsa, kebiasaan para menteri dan staf ahli presiden adalah saling bantah atau saling kontradiksi dalam berbagai persoalan.
Seharusnya, hal tersebut menjadi pembelajaran di kementerian lainnya. Namun sayangnya, kejadian bantahan pernyataan menteri oleh anak buahnya ini, kok justru kembali terjadi. Mirisnya, malah terjadi di Kemendikbud yang seharusnya menjadi acuan kecerdasan dan etika oleh masyarakat.
Semoga, Mas Nadiem segera memberikan klarifikasi yang benar atas bantahan anak buahnya ini, agar berbagai pihak dan masyarakat menjadi yakin dan percaya.
Jangan sampai apa yang di bilang Iwan dalam bantahan pelurusannya, tak dianggap oleh masyarakat, dan masyarakat tetap menunggu klarifikasi dari Mas Menteri Nadiem.
Di tunggu Mas Menteri Nadiem, ya. Masyarakat tetap menunggu pernyataan resmi karena peristiwa miskomunikasi di kementerian lain juga sudah beberapa kali terjadi. Setop budaya komunikasi yang buruk dan tak etis.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
