Sejak Nadiem Makarim dipercaya oleh Presiden Jokowi duduk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, praktis prestasinya selama ini saya sebut hanya "mencipta polemik". Padahal seharusnya Nadiem menjadi sosok yang diharapkan dapat mengentaskan keterpurukan pendidikan di Indonesia.
Bukannya pendidikan menjadi mengarah kepada perbaikan, namun setiap kebijakan yang diluncurkan Nadiem malah menciptakan polemik baru.
Saya sendiri entah sudah berapa kali menulis artikel menyangkut polemik yang dicipta Nadiem sejak menjabat menteri. Jujur, sejatinya saya kasihan sama Mas Nadiem ini, memaksakan diri menerima jabatan sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan yang menjadi pondasi urat nadi kecerdasan bangsa, namun secara kompetensi, Nadiem sendiri bukan ahli dalam bidang pendidikan. Inilah akibatnya, setiap kebijakan yang diluncurkan pun sangat mudah dipatahkan dari berbagai sudut terutama sisi akademismya.
Lalu siapa yang salah? Apakah Nadiem yang memang belum mumpuni tapi berani menerima tantangan dari Jokowi? Atau Jokowi yang memang menutup mata tentang kondisi Nadiem dan tetap memaksakan diri duduk di kementerian yang sangat vital di Republik ini?
Setelah puluhan polemik yang menjadi prestasi Nadeim, kini Nadiem pun mencipta prestasi polemik baru dengan kebijakan bernama Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.
Maksudnya, POP adalah program pelatihan dan pendampingan bagi para guru untuk meningkatkan kualitas peserta didik dengan menggandeng banyak organisasi. Dari 4.464 ormas yang mengajukan proposal, terdapat 156 ormas yang lolos seleksi evaluasi.
Berikutnya, organisasi yang terpilih akan mendapat hibah untuk menunjang program makalah yang mereka ajukan. Kemendikbud membaginya menjadi tiga kategori, yaitu Gajah dengan bantuan maksimal Rp 20 miliar, kategori Macan sebesar Rp 5 miliar, dan Kijang Rp 1 miliar per tahun. Target program ini adalah dua tahun.
Mengapa POP menjadi prestasi polemik baru Nadiem, ternyata Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation menjadi dua organisasi yang terpilih dalam kategori Gajah. Tak pelak, keputusan ini menjadi polemik lantaran kedua perusahaan tersebut masuk dalam program CSR yang tak seharusnya didanai pemerintah.
Meski, Tanoto menegaskan perusahaan mereka bukan CSR dan membiayai program POP dengan dana mandiri sebesar Rp 50 miliar, dan Sampoerna juga memastikan mereka bukan CSR, walau berbeda dengan Tanoto, Sampoerna menggunakan dana mandiri dan APBN (dana pendamping) senilai Rp 70 miliar dan Rp 90 miliar, tetap saja mereka telah ditetapkan masuk kategori Gajah, artinya mendapat hibah Rp 20 miliar dari POP Kemendikbud.
Adapun Sampoerna memastikan mereka juga bukan CSR. Berbeda dengan Tanoto, Sampoerna menggunakan dana mandiri dan APBN (dana pendamping) senilai Rp 70 miliar dan Rp 90 miliar.
Atas kondisi ini, maka Muhammadiyah, LP Ma’arif PBNU, dan PGRI dengan tegas menyatakan mundur dari POP. Mundurnya mereka langsung menjadikan polemik dan kontroversi yang langsung menghunjam kepada Nadiem.
Dan, pantas saja bila Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh Saleh, meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengevaluasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim atas kinerjaya memimpin Kemendikbud.
Saleh menilai, evaluasi harus dilakukan lantaran Nadiem belum menorehkan satu prestasi pun selama menjabat. Padahal, seharusnya Nadiem dapat membuktikan dirinya mampu memimpin Kemendikbud.
Terlebih saat masa pandemi Covid-19, di mana kesempatan untuk menunjukan program dan inovasi di bidang pendidikan terbuka lebar.
Apa yang diungkap Saleh memang tak salah, sebab latar belakang pendidikan dan pekerjaan Nadiem yang diketahui tidak ada yang berkaitan dengan keahlian dirinya di bidang pendidikan. "Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, justru Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik dan perdebatan," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (24/7/2020).
Kini, polemik terbaru Kemendikbud yang dipimpin Nadiem menuai kontroversi terkait proses seleski POP yang meloloskan dua yayasan terafiliasi perusahaan besar, yakni Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto.
Lebih aneh, masih banyak organisasi dan entitas baru yang juga diloloskan. Oleh karena itu, akibat dari munculnya polemik tersebut, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU yang terdaftar POP justru memilih mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap sikap Nadiem karena tidak peka dan tidak memahami situasi dan kondisi.
Sementara, alasan PGRI mundur karena kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas seperti yang diungkap Ketua Umumnya.
"PGRI memandang bahwa perlunya prioritas program yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan (Continuing Professional Development)," ujar Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, dalam keterangan resminya, Jumat (24/7).
Sebelum mengundurkan diri, PGRI juga telah mengajukan proposal dan mengikuti serangkaian seleksi yang dilakukan Kemendikbud dan tim evaluasi independen dari The SMERU Research Institute.
Namun setelah digodok dalam rapat koordinasi bersama pengurus PGRI seluruh Indonesia, melalui Satuan Pendidikan PGRI yang dilaksanakan hari Kamis, (23/7/2020), PGRI memutuskan untuk tidak mengikuti program yang dianggarkan hingga Rp 567 miliar ini.
Selain mengundurkan diri, PGRI meminta Program Organisasi Penggerak tidak diteruskan untuk sementara dengan lima alasan seperti masalah Covod-19, kehati-hatian penggunaan anggaran, kriteria yang tidak jelas untuk POP, PGRI sebagai mitra pemerintah, dan keseriusan Kemendikbud dalam menangani persoalan guru.
Jadi, kontroversi POP ini, yang paling menonjol adalah polemik organisasi yang terpilih yang wajib memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi program, sebab menyangkut anggaran yang tidak sedikit.
Yang menjadi pertanyaan rakyat, kok bisa lahir POP dengan anggaran Rp 567 miliar dan dibagi-bagi? Di mana kemampuan Kemendikbud sendiri sebenarnya untuk menjalankan program penggerak sendiri? He he.
Bagaiamana Bapak Presiden? Apa POP harus terus digulirkan meski menuai kontroversi dan DPR pun sudah angkat bicara? Apa Mas Nadeimnya yang.segera diganti dulu?
Keterangan foto: Mendikbud Nadiem Makarim saat melakukan rapat kerja dengan Komisi X. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
