Hari ini, di Jakarta telah dideklarasikan sebuah perkumpulan bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Latar belakang lahirnya KAMI, karena negara ini sekarang dianggap telah melenceng jauh dari yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa.
Namun, setelah saya coba buka liputan pemberitaan, tenyata tidak semua media online mewartakan deklarasi KAMI, bahkan media yang saya sebut mainstream pun tak ada ulasannya. Mungkin, media online mainstream ini belum menayangkan liputannya, atau akan mewartakan dalam tayangan media cetak mereka? Kita lihat saja.
Yang pasti, deklarasi KAMI, seharusnya menjadi berita besar nasional. Melebihi berita tentang dinasti politik, Djoko Tjandra, corona, dan lainnya di negeri ini.
Tapi inilah fakta di republik ini, ternyata menyoal liputan dan pewartaan sebuah berita memang sudah ada desain khusus. Sebab, media massa di zaman ini, juga sudah menjadi "alat politik" untuk kepentingan siapa yang sedang berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat.
Terlebih, bila melihat siapa di balik pendeklarasian KAMI. Jelas, bila sampai masyarakat menjadi tahu tentang deklarasi ini, lalu berpihak kepada KAMI, alamat akan berbahaya bagi para elite partai di parlemen maupun pemerimtahan, juga partai politik dan para cukong yang menjadi sutradara "mereka".
Tengok saja, siapa di balik pendeklarasian KAMI. Ternyata, sejumlah tokoh hadir. Dan ternyata, tokoh-tokoh tersebut adalah yang selama ini sangat vokal dan kental bersuara membela kepentingan bangsa dan negara.
Namun, bagi para pendukung pemerintah, parlemen, dan partai, para tokoh di deklasrasi KAMI ini adalah dianggap "musuh" mereka.
Tokoh tersebut di antaranya adalah Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Abdullah Hehamahua, hingga Said Didu dll.
Dalam deklarasi pun mereka menyatakan bahwa koalisi ini merupakan gerakan moral yang terbentuk atas keresahan bersama terhadap kondisi bangsa terkini.
Dalam deklarasi tersebut, Din pun mengungkap bahwa:
"KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, pada pemahaman saya adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu. Kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia," ujarnya saat hadir dalam deklarasi di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu 2 Agustus 2020, kepada awak media yang hadir.
Din pun menegaskan bahwa Indonesia bagaikan kapal besar, namun saat ini kapal itu sedang goyang dan hampir karam. Kondisi sekarang, kata dia, terlihat dari jutaan orang yang masih kelaparan, kehilangan pekerjaan, dan praktik korupsi yang terus berjalan. Ia juga menyebut, koalisi ini berupaya menyelamatkan negara agar tidak dikuasai oleh oligarki dan dinasti politik.
Memang apa yang diungkapkan oleh Din, adalah fakta yang kini terus terjadi di negeri ini, di depan rakyat. Sementara rakyat semakin sulit dalam kehidupan, menderita dan miskin, para pemimpin elite partai itu justru terus memupuk kepentingan pribadi dan golongan serta kelompok yang dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka.
Siapa yang korupsi, siapa yang mengendalikan hukum, siapa yang menjarah kekayaan alam Indonesia, siapa yang membiarkan rakyat terus menderita, siapa yang mau bikin buku sejarah pindah Ibu Kota Negara.
Salahnya, masih banyaknya rakyat yang belum mengenyam pendidikan, juga menjadi makanan empuk bagi partai yang membesarkan para elite politik dan parlemen dan pemerintah, yang dengan mudah mengambil hati rakyat demi sebuah suara untuk mereka baik dalam Pilkada maupun Pilpres (Pemilu).
Dengan politik uang dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diyakini rakyat sudah diatur dan mengatur kemenangan di Pilkada dan Pilpres, maka sejatinya, kompetisi perebutan kursi itu hanya "settingan".
Panggungnya memang berupa pemilihan umum, namun benarkah siapa yang menang itu karena benar-benar kompetisi dan pilihan rakyat?
Sehingga, bila sekarang sering kita dengar ungkapan, Pilkada, Pilpres itu kompetisi, ada yang menang ada yang kalah. Ada yang dipilih ada yang tidak dipilih. Itu kan cuma ungkapan. Faktanya, apa benar di balik panggung pemilihan, petugasnya adalah aktor bohongan atau aktor betulan? Ini yang sudah sangat dibaca oleh rakyat.
Kira-kira para petugas itu apakah aktor asli atau palsu, nyatanya sudah ada petugas KPU yang tertangkap oleh KPK, dan pelaku elite partainya pun kini seperti hilang ditelan bumi. Kok bisa hilang? Sementara atas instruksi Presiden, setelah buron 11 tahun, ternyata Djoko Tjandra sangat mudah ditangkap. Lalu, siapa yang menangkap, digadang-gadang akan menjadi petinggi pejabat lagi di NKRI.
Setali tiga uang, penanganan corona pun tak pernah serius. Malah, membiarkan rakyat menolong dirinya sendiri dengan melonggarkan kebijakan protokol kesehatan, namun meminta rakyat disiplin terhadap protokol kesehatan. Aneh. Rakyat harus mencontoh siapa?
Karenanya, melihat fakta dan kondisi yang kini terus terjadi hal yang tak sesuai dengan harapan rakyat, apalagi hukum sangat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rakyat juga terus ditakuti dengan berbagai hal yang berbau kebebasan berpendapat dan akhirnya lebih memilih diam dan bungkam, maka lahirnya KAMI, semoga benar-benar menjadi penawar dahaga di tengah tandus dan gersangnya kesejahteraan rakyat di bawah kekuasaan parlemen dan pemerintahan yang sekarang.
Entah setelah KAMI dideklarasikan, kira-kira apa yang akan terjadi di negeri ini. Apakah KAMI akan dapat beredar, berjuang, dan memperjuangkan nasib rakyat dan membuat negara yang ibarat kapal ini telah bergerak melenceng dari kiblat sesuai cita-cita para pendiri bangsa? Apakah KAMI akan mendapat perlawanan dan pertengan dari "mereka?"
Semoga, hadirnya KAMI memang tulus dan demi menyelamatkan arah bangsa dan negara ini yang telah melenceng karena dikendalikan oleh elite politik dan partai politik yang tidak amanah karena dikuasai oleh oligarki dan dinasti politik.
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
