Merawat Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan Demokrasi - Pilihan - www.indonesiana.id
x

Bersatu pasca pilpres

Raiders Marpaung

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 20 Juni 2020

Rabu, 5 Agustus 2020 15:27 WIB

  • Pilihan
  • Berita Utama
  • Merawat Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan Demokrasi

    Sejak republik ini berdiri, para pendiri bangsa menggagaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai jiwa NKRI yang bercorak majemuk dan multikulturalis. Para pendiri bangsa berusaha menanamkan jiwa kesatuan dalam kemajemukan yang lama dihancurkan politik kolonial devide et impera. Dalam payung Bhinneka Tunggal Ika, NKRI pertama-tama dipahami sebagai satu kesatuan manusia (unitary people), bukan sebagai satu kesatuan wilayah (unitary territory).

    Dibaca : 1.063 kali

    Persatuan Indonesia merupakan amanat yang secara eksplisit dinyatakan di dalam sila ketiga dari dasar negara Pancasila. Sedangkan demokrasi adalah jiwa dan semangat yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yang merupakan sarana utama bagi perwujudan kedaulatan rakyat. Karena sama-sama memiliki posisi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dua amanat ini harus dikembangkan secara bersama-sama. Pengembangan sistem politik yang demokratis diarahkan untuk mampu mempertahankan dan makin mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Sebaliknya, rasa persatuan dan kesatuan diharapkan mampu memberikan koridor yang makin luas bagi perkembangan demokrasi.

    ¨¨¨

    Sejak republik ini berdiri, para pendiri bangsa menggagaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai jiwa NKRI yang bercorak majemuk dan multikulturalis. Para pendiri bangsa berusaha menanamkan jiwa kesatuan dalam kemajemukan yang lama dihancurkan politik kolonial devide et impera. Dalam payung Bhinneka Tunggal Ika, NKRI pertama-tama dipahami sebagai satu kesatuan manusia (unitary people), bukan sebagai satu kesatuan wilayah (unitary territory).

    Sentral dari NKRI adalah tiap manusia di masyarakat pluralis di negeri ini, bukan onggokan pulau atau tumpukan wilayah. Kelogisan filsafat berpikir adalah, bila tiap manusia yang hidup di berbagai daerah berbeda dengan berbagai latar belakang berbeda pula bisa dipersatukan oleh utas keadilan, otomatis wilayah tempat manusia itu hidup juga bisa dipersatukan. Sebaliknya, persatuan wilayah tidak selamanya berarti persatuan manusia yang hidup dalam wilayah itu.

    Menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa, tentu tidak hanya sekedar terciptanya satu kesatuan politik terhadap tanah dan air persada Indonesia yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Akan tetapi lebih dari itu adalah terciptanya persatuan bangsa yang mendiami seluruh persada ini. Artinya terciptanya kesatuan jiwa raga bagi segenap warga negara yang setia terhadap proklamasi 17 Agustus 1945.

    ¨¨¨

    Di masa orde baru, persatuan nasional Indonesia telah mampu dipertahankan dengan baik. Namun demikian, persatuan nasional yang telah dibangun tersebut lebih bersifat semu dan ada kecenderungan untuk tidak berkelanjutan. Hal ini terutama diakibatkan oleh ekses negatif dari cara-cara yang dipergunakan untuk mempertahankan persatuan nasional yang pada gilirannya justru berdampak negatif terhadap persatuan nasional itu sendiri.

    Pemerintahan orde baru telah banyak melakukan cara-cara terkesan kurang memberikan penghargaan kepada nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak sipil warganegara. Menuntut kenaikan upah dituduh memecah persatuan bangsa. Masyarakat yang protes karena merasa dicurangi dalam PEMILU juga dituduh mau melakukan tindakan makar.

    Kalau manusia (bukan wilayah) dijadikan sentral jiwa Bhinneka Tunggal Ika, maka keadilan, kesejahteraan, kesetaraan, kedamaian dari manusia-manusia dalam NKRI juga harus menjadi prioritas utama dari berbagai kebijakan pemerintahan. Setiap orang di negeri ini akan bersatu sebagai saudara sebangsa, membanggakan semangat nasionalisme sebagai masyarakat NKRI, dan menghargai pemimpinnya bila haknya (keadilan) sebagai manusia yang hidup dalam NKRI diperhatikan dan dipenuhi, karena akar berbagai krisis dan konflik, adalah ketidakadilan. Mempertahankan kesatuan wilayah guna menyedot kekayaan alam, dengan dalih demi kepentingan nasional, lalu mengabaikan kesejahteraan manusia di daerah itu, sama dengan membuka gerbang bagi gerakan separatisme

    Dalam menjaga persatuan dan kesatuan, tidak jarang mendahulukan berbagai tindakan represif kepada penduduk warga negara yang dianggap terlibat dan/atau mendukung gerakan pemberontakan, serta gerakan separatisme. Hal lain yang pernah dilakukan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan ini adalah sentralisasi dan penyeragaman dalam hampir semua aspek kehidupan. Pendek kata, persatuan Indonesia dipertahankan dengan cara-cara yang seringkali kurang demokratis, yang tidak saja memperburuk keadaan dalam negeri, namun juga mempersulit posisi Indonesia dalam pergaulan internasional.

    ¨¨¨

    Dalam era reformasi sungguh prestasi yang spektakuler dalam pengembangan demokrasi. Betapa tidak, kendati dipersiapkan hanya beberapa bulan, dalam kondisi perekonomian masyarakat yang morat-marit, di bawah pemerintahan yang kurang legitimate, Pemilihan Umum ( PEMILU ) Tahun 2004 yang lalu memvisualkan proses politik yang sangat demokratis. Perbedaan pendapat bukan satu rintangan yang harus dijawab dengan tekanan seperti pada masa lalu. Pendapat yang berbeda juga mempunyai nilai positif untuk saling koreksi, saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang ada.

    Dalam suasana seperti sekarang, rasa persatuan dan kesatuan bangsa dari setiap daerah harus ditunjukkan. Pemerintah pusat tetap mengamati berbagai kebijakan di daerah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pengamatan itu tetap mengacu pada Ketetapan (Tap) MPR Nomor IV/MPR/1999 mengenai NKRI. Setiap kebijakan pembangunan di daerah harus tetap mengacu pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah tidak berarti kebijakan-kebijakan di daerah bertentangan dengan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

    Pemerintah pusat mengamati perkembangan semua daerah secara regional, nasional dan internasional seperti masalah perbatasan di Propinsi yang berbatasan dengan Negara lain harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat dalam rangka menegakkan wibawa dan kedaulatan bangsa. Juga perlu diantisipasi kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi, aspirasi masyarakat yang sedang bergulir, gejolak yang bakal terjadi dan rasa persatuan dan kesatuan dari setiap daerah yang ditunjukkan melalui upaya-upaya membangun hubungan kerja sama dengan setiap daerah termasuk membantu daerah-daerah yang sedang dalam kesulitan pasca bencana alam luar biasa, gempa bumi, gelombang badai tsunami dan pandemik covid 19 yang masih berlangsung sampai saat ini.

    Menjalin dialog antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga pemerintah pusat tahu apa sesungguhnya yang paling dibutukan di daerah. Dialog menyangkut segala hal termasuk hubungan pemerintah pusat dengan daerah dalam rangka memperkuat NKRI. Semua warga negara dari Sabang sampai Merauke harus merasa sebagai satu bangsa yang utuh, bulat, berbangsa dan bernegara.

    Tiga ancaman serius yang sekarang membelit bangsa Indonesia adalah krisis ekonomi dampak pandemik covid 19 yang berkepanjangan. Disintegrasi bangsa seperti konflik di Papua. Krisis kepercayaan dengan banyaknya kasus korupsi yang tidak tuntas, seperti kasus Djoko Tjandra.

    Dalam keadaan kondisi bangsa yang terpuruk sekarang ini, ternyata gaung Sumpah Palapa kembali menggelegar. Sumpah Palapa yang digagas oleh Gajah Mada, ketika Majapahit mencapai puncaknya, mengingatkan bangsa Indonesia agar selalu kembali kepada semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas semua warga negara dengan standar yang logis dalam rangka mempertahankan harkat dan martabat bangsa, serta konstitusional.sesuai dengan pasal 30 ayat 1 UUD 1945.

    Kesatuan dan persatuan bangsa ini sebenarnya bukanlah merupakan tujuan akhir perjuangan kita, tetapi merupakan suatu alat dan strategi perjuangan, merupakan sarana perjuangan sebagai koridor untuk mencapai kehidupan yang demokratis. Dalam perspektif waktu, persatuan dan kesatuan nasional serta pengembangan demokrasi harus dilihat sebagai satu kesatuan arah kebijakan dan dilakukan secara simultan.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.