Apa Menariknya Pilkada Jika Calonnya Hanya Satu? - Peristiwa - www.indonesiana.id
x

dian basuki

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 8 Agustus 2020 06:07 WIB

  • Peristiwa
  • Berita Utama
  • Apa Menariknya Pilkada Jika Calonnya Hanya Satu?

    Apabila kemudian gelanggang pilkada didominasi oleh partai-partai yang duduk di pemerintahan, kemungkinan adanya calon tunggal memang terbuka. Perkembangan seperti ini jelas bukan merupakan kabar baik bagi demokrasi kita. Demokrasi yang sehat seharusnya lahir dari kompetisi politik yang sehat, adil, dan setara.

    Dibaca : 1.854 kali

    Apa menariknya pemilihan kepala daerah jika calonnya hanya satu pasangan? Misalnya saja pemilihan walikota Solo. Banyak pihak memperkirakan bahwa hanya akan ada calon tunggal yang akan maju ke gelanggang pemilihan walikota, yang tak lain dan tak bukan adalah Gibran Rakabuming dan Teguh Prakosa, pasangan yang dicalonkan PDI-P. Karena PDI-P memiliki kursi terbanyak di DPRD, maka peluang Gibran untuk menang Pilkada dinilai sangat besar. Itupun masih ditambah faktor Gibran sebagai putera Presiden Jokowi, yang pernah menjabat walikota Solo.

    Partai-partai lain  mungkin gemper atau minder untuk mengusung calon sendiri atau calon lain, karena potensi kalah akan besar bila bersaing dengan pasangan Gibran-Teguh. Ketimbang kalah, partai-partai ini lebih suka bergabung dalam barisan pengusung putra Presiden itu. Apa lagi, beberapa partai menjadi menteri dalam kabinet Presiden Jokowi, bahkan tiga di antaranya ketua umum partai, yaitu Golkar, Gerindra, dan PPP. Belum lagi partai-partai lain yang petingginya juga jadi menteri, seperti dari Nasdem dan PKB.

    Tak heran jika  saat ditanya mengapa Gerindra dan Prabowo mendukung Gibran, jawabannya sederhana dan sangat bisa dimaklumi di zaman sekarang: “Karena Pak Prabowo kan menterinya Pak Jokowi.” Tafsirnya: Masak iya, pembantu Presiden (yang juga elite partai) tidak mendukung putra Presiden yang mencalonkan diri jadi walikota.

    Meskipn begitu, mungkin saja ada pertimbangan lain. Misalnya, dukungan satu elite politik kepada elite politik lainnya barangkali dilandasi oleh kebutuhan untuk saling mendukung di antara sesama elite. Contohnya, dukungan Prabowo kepada Gibran boleh jadi dilandasi oleh kebutuhan Prabowo akan dukungan PDI-P terhadap pencalonan keponakannya, Rahayu Saraswati, sebagai wakil walikota Tangerang Selatan. Lagi pula, Rahayu akan mendampingi Muhammad, yang diusung PDI-P sebagai calon walikota Tangerang Selatan. Jadi klop, kepentingan yang sama bertemu. Simbiosis mutualisme.

    Sayangnya, fenomena calon tunggal kemungkinan bukan hanya di Solo, tapi juga akan dijumpai di tempat-tempat lain yang menyelenggarakan Pilkada serentak. Potensi calon tunggal, menurut Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), akan dijumpai di 31 daerah. Angka ini masih dapat berubah tergantung pada dinamika politik yang masih berlangsung hingga Pilkada digelar. Pendaftaran pencalonan akan berlangsung hingga 23 September mendatang.

    Situasi di Solo itu boleh jadi mencerminkan situasi di daerah lain. Calon tunggal berpotensi muncul karena adanya dominasi kekuatan politik di suatu daerah oleh partai tertentu. Partai-partai lain yang merasa sulit menemukan calon kompetitor yang setara akan memilih untuk ikut mengusung calon yang direkomendasikan partai dominan. Ketimbang mengusung calon yang diperkirakan kalah ya mendingan ikut mendukung calon yang peluang menangnya paling besar. Pragmatis saja.

    Calon-calon tunggal itu mungkin kepala daerah yang lama alias petahana dan mencalonkan diri kembali, tapi bisa pula calon yang diusung elite politik karena faktor kekerabatan. Misalnya anak, menantu, keponakan, atau sepupu elite lokal maupun nasional. Meskipun calon ini wajah baru, seperti Gibran, namun karena menjanjikan kemenangan dalam pilkada, partai-partai lain akan dengan senang hati merapat ke barisan pengusung dan pendukung.

    Saling mendukung di antara elite politik adalah cara agar kepentingan elite tetap terpelihara. Daripada saling berkompetisi, dalam pandangan para elite ini, lebih baik mereka bekerjasama, saling membantu, misalnya saja membentuk pasangan calon dari partai masing-masing: satu jadi calon utama, yang satu lagi pendampingnya. Di Medan, Bobby Nasution—menantu Presiden Jokowi—kemungkinan juga didampingi figur pilihan Gerindra.

    Apabila kemudian gelanggang pilkada di berbagai daerah didominasi oleh partai-partai yang duduk di pemerintahan tanpa ada calon-calon kompetitor kuat yang diusung partai-partai di luar pemerintahan (Demokrat, PAN, dan PKS), kemungkinan adanya calon tunggal memang terbuka. Apa lagi gelagatnya PAN cenderung mendekati pemerintah, sehingga kekuatan penyeimbang semakin lemah. Perkembangan seperti ini jelas bukan merupakan kabar baik bagi demokrasi kita. Demokrasi yang sehat seharusnya lahir dari kompetisi politik yang sehat, adil, dan setara. Ketika kesetimbangan kekuatan-kekuatan politik yang ada begitu timpang, demokrasi yang sehat hanya sekedar angan-angan yang tidak realistis. >>



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.