Selaku Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhadjir Effendy agaknya prihatin dengan masih banyaknya keluarga miskin di Indonesia. Menko Muhadjir barangkali bingung, bangsa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan 75 tahun yang silam [terhitung per 17 Agustus 2020], tapi yang miskin masih puluhan juta orang. Bayangkan, tiga per empat abad sudah menyatakan diri merdeka!
Jumlah keluarga miskin, kata Menko, masih sekitar 5,7 juta rumah tangga, atau jika memakai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan pada Januari 2020, jumlah penduduk miskin per September 2019 mencapai 24,79 juta orang. Menurut BPS, jumlah tersebut 358,9 ribu orang lebih rendah dibandingkan dengan jumlah warga miskin per Maret 2019. Namun, jumlah ini meningkat kembali menjadi 26,42 juta orang per Maret 2020—angka ini setara dengan 9,78% dari populasi. Jumlah warga miskin ini berpotensi bertambah lagi lantaran situasi ekonomi yang sulit.
Apa yang menarik bukanlah soal angka-angka itu, meski tetap penting, tapi analisis Menko Muhadjir. Dalam acara webinar Kowani, 4 Agustus 2020, Menko Muhadjir menyampaikan analisisnya mengapa jumlah keluarga miskin di Indonesia masih tinggi. Menurut Menko, ini tidak terlepas dari pernikahan sesama keluarga miskin. Karena pengantin pria dan wanita berasal dari keluarga miskin, hasilnya ya keluarga miskin pula—begitu kira-kira logika Menko.
Ini bukan kali pertama Menko Muhadjir menyampaikan analisisnya tersebut. Beberapa bulan lalu, ia pernah menyampaikan hal yang sama. Namun, kali ini kritik kepada Menko lebih gencar. Antara lain, Menko dianggap tidak sensitif dan menyakiti hati rakyat miskin: masak anak-miskin-baru lahir gara-gara si ayah dari keluarga miskin dan si ibu juga berasal dari keluarga miskin. Padahal belum tentu takdirnya begitu, dan belum tentu kemiskinan itu disebabkan oleh perkawinan.
Analisis Menko Muhadjir yang tergolong di luar mainstream itu memang tidak tepat, tapi juga tidak 100% salah—maksud saya, ada sesuatu yang dapat diulik serba sedikit. Secara tak langsung, Menko Muhadjir mungkin ingin mengatakan bahwa keluarga miskin itu tetap miskin karena tidak punya akses ke sumber daya ekonomi atau kekayaan ekonomi. Orang kaya (maunya) bergaul dengan orang kaya saja. Orang miskin hanya (bisa) bergaul dengan orang miskin. Mungkin begini maksudnya. Ini tafsiran saja dengan maksud berusaha melihat sisi baik analisis Menko Muhadjir.
Secara struktural, kemiskinan bukan hanya perkara pergaulan, tapi adanya ketimpangan dalam soal akses menuju berbagai sumber daya: ekonomi, politik, hukum, sosial, dan teknologi. Bukan saja warga miskin tidak bisa membuka tambang mineral karena miskin kapital, tidak bisa mengekspor kayu sebab tidak punya modal, tapi juga dalam hal perkawinan jejaka miskin jarang berhasil mengajak gadis keluarga kaya untuk menikah. Barangkali, mengikuti logika Menko, jika jejaka itu berhasil mengajak gadis kaya untuk menikah, dia akan terentaskan dari kemiskinan, begitu pula keluarga barunya.
Pemikiran Menko Muhadjir boleh dibilang out of the box, maksud saya tidak biasa, walau tidak luar biasa. Masalahnya, pak Menko, berapa banyak perkawinan semacam itu dapat terjadi jikalaupun pak Menko mengimbau terus-menerus lewat acara webinar maupun membuat kampanye? Bila si miskin mau, yang kaya belum tentu. Begitu pula, jika si kaya mau, yang miskin belum tentu mau—nikah kan bukan hanya perkara harta dan kekayaan, tapi juga soal hati. Jadi, susah rasanya mau memutus mata rantai kemiskinan dengan bertumpu pada pernikahan, kecuali mungkin beberapa keluarga yang beruntung.
Di sisi lain, Menko Muhadjir mungkin memang bingung bagaimana cara jitu mengatasi kemiskinan ini. Sesungguhnya, keluarga miskin bukanlah warga yang ingin tetap miskin, seperti ayahnya atau kakek dan buyutnya. Mereka ingin keluar dari mata rantai kemiskinan dengan bekerja keras secara terhormat, tidak korupsi, dan tidak ingin terangkat dari kemiskinan melalui perkawinan yang mungkin dapat menimbulkan masalah tersendiri—misalnya minder seumur hidup kepada keluarga pasangan. Kemiskinan struktural ini hanya akan dapat diatasi dengan cara-cara yang mendasar, umpamanya memudahkan rakyat miskin untuk mengakses secara adil sumber-sumber daya ekonomi dan membuat keputusan politik serta kebijakan pemerintahan yang berpihak kepada kaum fakir dan miskin. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
