Kemarin 17 Agustus bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita. Umumnya di tahun-tahun sebelumnya, di bulan-bulan seperti ini masyarakat sibuk dengan kegiatan upacara, lomba-lomba, dan berbagai macam pesta perayaan lainnya. Karena kebetulan sekarang ini Indonesia sedang dirundung wabah virus mematikan, maka tingkat kemeriahan perayaan ulang tahun kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdullillah, karena tidak perlu menghambur-hamburkan uang untuk menyewa pagelaran dangdutan.
Yang lebih penting daripada kegiatan pemeriahan kemerdekaan adalah fakta-fakta kemerdekaan di tengah-tengah masyarakat. Karena kegiatan HUT RI hanyalah sebuah ritual tahunan yang tidak memberikan dampak spesifik pada masyarakat luas. Lepas dari keramaian perayaan, masyarakat akan kembali dihadapkan pada fakta kehidupan di dalam negara yang sudah mengklaim merdeka selama 75 tahun.
Kita dan seluruh masyarakat Indonesia di awal bulan ini dihantam dengan berita buruk bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Hal tersebut tentu menyebabkan kekacauan di berbagai sektor. Investasi digenjot besar-besaran, dalihnya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja. Tapi kenyataannya PHK massal terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, di sisi lain tenaga kerja asing terus menerus didatangkan secara masif, bahkan TKA China di tahun lalu tercatat telah mengirim Rp 3 T ke negaranya.
Pembangunan infrastruktur ditingkatkan, tapi untuk apa, toh yang memiliki adalah para investor. Lagi pula kemanfaatannya tidak menyentuh kalangan menengah kebawah karena terlalu mahal untuk diakses. Banyaknya infrastruktur tidak ekuivalen dengan tingkat kesejahteraan masyarakat luas, higga Presiden bingung Bandara Internasional terlalu banyak, apa perlu sebanyak ini, katanya.
Masyarakat indonesia berada dalam keterjajahan yang nyata. Harga semua kebutuhan dasar meningkat, BPJS kesehatan, listrik, BBM, kebutuhan pangan semua mengalami kenaikan yang tidak toleran dengan masyarakat menengah ke bawah. Disisi lain mencari pekerjaan makin sulit dan banyak PHK. Kemiskinan dan pengangguran bergandengan tangan meningkatkan angka kriminalitas, hingga ada seorang bapak membunuh kedua balitanya karena tak sanggup menghidupi mereka.
Korupsi dan suap tumbuh subur di negeri ini, melahirkan undang-undang yang tidak pro rakyat. Undang-undang minerba, undang-undang penanaman modal asing, omnibus law, hingga undang-undang cipta kerja. Semua produk hukum tersebut tidak ada gunanya untuk sebagian besar rakyat Indonesia, tapi berguna untuk rakyat tertentu saja, yang termasuk pebisnis/pengusaha atau penguasa, atau keduanya penguasaha (pebisnis yang memegang jabatan politik). Kita masih terbelenggu dalam penjajahan kapitalisme, dimana hanya orang beruang yang berkuasa dan memegang kendali.
Sesungguhnya kita berada dalam keterjajahan yang tidak diragukan, tapi kita selalu bermurah hati meneriakkan merdeka dengan lantang. Memang katanya Indonesia sudah merdeka, tapi tidak terasa merdeka.
Ikuti tulisan menarik Hima Wati lainnya di sini.
