Beginilah cara berpikir orang yang ingin serba instan memengaruhi sikap dan perilaku orang banyak: jika barangmu ingin dibeli banyak konsumen, gunakan influencer. Mengapa bukan iklan di televisi? Sebab, setiap kali iklan komersial muncul, saat itu juga penonton teve memindah saluran, atau ia ambil minuman di kulkas dan baru kembali duduk di depan layar teve setelah iklan berlalu.
Kalau influencer yang bekerja, postingan mereka di akun media sosial akan langsung masuk ruang privat netizen dan menghunjam hati dan pikiran mereka. Apapun yang ia posting akan segera menarik perhatian follower-nya dan menyedot respon netizen: entah di-retweet, dikomentari, di-share, diacungi jempol ke atas atau ke bawah, diviralkan, ditertawakan, dan ujung-ujungnya jadi trending topic.
Cepat, berjangkauan luas, dan efektif mengenai sasaran. Karena itu, sebagian influencer yang punya jutaan follower dan subscriber mematok honor mahal untuk setiap posting-an dengan tujuan meng-endorse produk komersial. Posting-an itu langsung masuk ke ruang privat follower mereka. Jika posting-an itu langsung klik dengan hati follower-nya, produk itu akan dicari dan cepat laku.
Untuk produk komersial, influencer dibutuhkan produsen untuk mengubah perilaku pembelian konsumen. Meskipun gencar mempromosikan dan meng-endorse produk-produk tertentu, influencer yang meng-endorse belum tentu memakai produk tersebut. Inilah yang mungkin dilupakan oleh para netizen atau barangkali tidak dipedulikan. Yang penting ia mandi memakai sabun yang (seolah-olah atau dibayangkan) juga dipakai mandi oleh influencer pujaannya, meskipun kenyataannya boleh jadi tidak.
Persoalan muncul ketika influencer tidak lagi membawa kejujuran dalam ujarannya, atau karena ketidaktahuan ketika berbicara mengenai isu di luar ‘otoritas’-nya. Pesohor sekaligus influencer di dunia musik dangdut, misalnya, kok tiba-tiba berbicara tentang RUU Cipta Kerja padahal sebelumnya tak pernah terdengar opininya. Persoalan muncul manakala influencer menyediakan diri untuk menjadi alat bagi kepentingan tertentu, secara sadar ataupun tidak, misalnya untuk meraih tujuan politik dengan cara manipulatif agar para follower-nya mengikuti sikapnya. Padahal ia tidak tahu isu krusialnya karena memang tidak pernah mengikuti perkembangan informasinya.
Menjadi masalah manakala apa yang tampak seolah-olah dukungan influencer terhadap pandangan atau sikap atau kebijakan tertentu sesungguhnya hanyalah rekayasa alias settingan ala gosip seleb. Kecenderungan manipulatif ini dengan sendirinya tidak mencerminkan realitas sebenarnya, melainkan hanya realitas palsu. Warga masyarakat yang tidak kritis atau peka terhadap kemungkinan rekayasa manipulatif semacam ini akan dengan mudah mengikuti pendapat influencer begitu saja.
Ketidakpekaan para influencer mengenai cara kerja yang cenderung manipulatif antara lain terlihat dari pemanfaatan pihak lain [pemberi pekerjaan] terhadap ketidaktahuan para influencer mengenai isi dan isu krusial di seputar RUU Cipta Kerja dan omnibus law. Para influencer yang mungkin tidak pernah mengikuti isu kontroversial omnibus law dan RUU Cipta Kerja tiba-tiba mengumandangkan ajakan mendukung RUU tersebut atau setidaknya memviralkan tagar #IndonesiaButuhKerja.
Di situlah, peran influencer tumbuh menjadi masalah sosial, karena pengaruhnya dimanfaatkan sedemikian rupa tanpa mereka menyadari situasinya. Sedih bukan melihat Ardhito Pramono merasa ditipu? [https://koran.tempo.co/amp/berita-utama/456846/ardhitopramono-saya-merasa-ditipu]. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
