Kerja sama antara puskesmas, pemerintah daerah, dan pengurus pasar bisa berdampak besar dalam memutus penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Bandung Kulon. (Sumber gambar: Dok. Pencerah Nusantara)
Kota Bandung adalah salah satu episenter terbesar pandemi Covid-19 di Jawa Barat. Klaster pertama kota ini adalah pertemuan seminar keagamaan di GBI Bandung yang memicu munculnya transmisi lokal. Tren saat ini menunjukkan kasus baru yang menyebar bukanlah imported case dari wilayah-wilayah berisiko tinggi, tetapi transmisi antar warga dalam satu wilayah. Menurut data terakhir, angka kasus konfirmasi di Kota Bandung hingga 16 Agustus 2020 adalah 656 orang.
Saat ini Kota Bandung menerapkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru (AKB) untuk memungkinkan pelaksanaan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Artinya, adanya tata cara kehidupan baru bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas dan berinteraksi satu sama lain di ruang publik pasca PSBB Kota Bandung berakhir.
Terdapat beberapa pertimbangan mengapa akhirnya PSBB berakhir di Kota Bandung, yakni jumlah kasus per hari di Kota Bandung per tanggal 26 Juni 2020 menurun dari 5,6 orang menjadi 2,2 orang per hari. Di sisi lain, angka reproduksi (Rt) juga berangsur menurun menjadi 0,53 berdasarkan perhitungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Meski pemerintah daerah melakukan klaim penurunan jumlah kasus, pasalnya beberapa hal sangat memengaruhi klaim penurunan angka tersebut. Pertama, situasi yang mungkin terjadi ialah penurunan angka kerjadian per hari. Angka kejadian per hari tidak mengukur jumlah kasus, namun rasio antara kasus yang terjadi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah.
Kedua, penurunan kasus bisa terjadi karena banyaknya kasus lapangan yang tidak terdeteksi. WHO menyatakan bahwa rasio jumlah tes per penduduk ideal ialah 1:1000 per minggu. Sayangnya, target itu belum terpenuhi hingga hari ini di Indonesia. Di sisi lain, sistem Viral Transport Media (VTM) yang mengharuskan koordinasi dari Dinkes Kota Bandung dan Puskesmas untuk melakukan tes, juga menyebabkan puskesmas tidak dapat menghitung jumlah tes per hari.
Beberapa Upaya
Oleh sebab itu di tengah periode AKB, kewaspadaan publik justru seharusnya meningkat. Pemerintah daerah bisa meningkatkannya dengan menguatkan peran Puskesmas dan menguatkan kerja sama lintas sektor. Penelusuran lapangan Tim Pencerah Nusantara Covid-19 (PN Covid-19) melihat adanya potensi peningkatan kapasitas tersebut dalam aspek klinis maupun non-klinis.
Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas tes dan upaya active case finding. Berdasarakan penelusuran di tiga puskesmas di Kecamatan Bandung Kulon hingga saat ini ketersediaan swab test diajukan melalui sistem by request. Sebelum pedoman kesehatan terbaru terbit, kriteria yang berhak mendapatkan swab test adalah konfirmasi dengan kontak erat, orang dalam pemantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP). Kekurangan tes menyebabkan puskesmas jarang melakukan active case finding ke kelompok risiko lain.
Kedua, menguatkan kerja sama lintas sektor. Penelusuran Tim PN COVID-19 menunjukkan kebijakan yang tidak efektif di beberapa pasar. Contohnya, Pasar Cijerah dan Cigondewah Rahayu yang mengalami peningkatan jumlah kunjungan semenjak kebijakan PSBB dimulai untuk mencegah kehabisan bahan makanan.
Di sisi lain, masyarakat juga berkumpul melakukan aktivitas jual beli dengan mengabaikan protokol kesehatan. Pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi koordinasi antar pihak pasar untuk menetapkan jam operasional di ruang publik, imbauan menjaga jarak, maupun fasilitas protokol kesehatan untuk mencegah ledakan pengunjung. Pemerintah daerah juga bisa menempatkan relawan kesehatan ataupun Satpol PP untuk meningkatkan kewaspadaan publik.
Memang dilema memperpanjang PSBB atau memulai AKB menguat setelah meningkatnya kasus per hari di Jawa Barat semenjak PSBB berakhir. Pada saat PSBB, rata-rata jumlah kasus adalah 35 per hari, namun data teraktual saat artikel ini ditulis menyatakan rata-rata jumlah kasus naik menjadi 47 kasus per hari. Selain itu, angka kasus semakin melonjak tajam dan mencapai puncaknya hingga 85 kasus pada tanggal 30 Juni.
Masyarakat bisa saja salah menangkap pesan yang ingin disampaikan pemerintah daerah melalui penerapan AKB yang hendak mengingatkan PSBB berakhir, namun COVID-19 belum berakhir. Namun, AKB yang jelas memicu terjadinya peningkatan angka kejadian baru jelas menjadi fakta yang tak bisa disangkal. Menguatkan peran puskesmas dan memfasilitasi kerja sama lintas sektor dengan pihak pasar adalah langkah yang akan sangat membantu mencegah naiknya kembali angka kejadian baru.
Tentang Pencerah Nusantara COVID-19
Pencerah Nusantara adalah inovasi untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik di bidang kesehatan untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera. Pencerah Nusantara adalah gerakan penguatan pelayanan kesehatan primer (puskesmas) yang terdiri dari tim pemuda multi-profesi kesehatan yang ditempatkan di puskesmas dengan masalah kesehatan untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Pencerah Nusantara COVID-19 hadir membantu puskesmas di wilayah Jakarta dan Bandung dan menguatkan puskesmas menghadapi pandemi COVID-19 selama periode enam bulan penempatan. Sejak tahun 2015, model intervensi puskesmas berbasis Tim Pencerah Nusantara diadopsi Kementerian Kesehatan sebagai Nusantara Sehat.
Andre Patar Saroha Situmorang (Dokter)
Pencerah Nusantara COVID-19 Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung
Ikuti tulisan menarik Pencerah Nusantara lainnya di sini.
