Sudah enam bulan Covid-19 menyerbu Indonesia. Namun hingga detik ini, virus corona malah nampak lebih ganas dari dari hari-hari dan bulan-bulan sebelumnya. Dalam dua hari terakhir, kasus pun sempat bertambah 3.308 kasus pada 29 Agustus 2020 dan 2.858 kasus pada 30 Agustus 2020 sesuai data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Indonesia.
Kondisi corona yang kian ganas ini bahkan membuat salah satu daerah di Indonesia, yaitu Kota Depok, memberlakukan jam malam mulai Senin, 31/8. Saya kutip dari KompasTV, Pemkot Depok memberlakukan jam malam itu untuk mencegah penyebaran virus corona. Aktivitas warga nantinya dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyebut kebijakan tersebut sebagai "pembatasan aktivitas warga". “Seluruh aktivitas warga dilakukan pembatasan, maksimal sampai dengan pukul 20.00,” kata Idris dalam keterangan pers, Minggu, 30/8.
Bahkan, Idris mengatakan, bagi pusat perbelanjaan dan cafe, diminta menutup jam operasionalnya mulai pukul 18.00, kecuali layanan antar yang dibatasi sampai pukul 21.00. “Pembatasan operasional layanan secara langsung di toko, rumah makan, cafe, mini market, midi market, super market dan mall sampai dengan pukul 18.00, untuk layanan antar dapat dilakukan hingga pukul 21.00,” kata Idris.
Mengapa Idris sampai membuat aturan demikian? Pasalnya, kasus Covid-19 di Kota Depok terus melonjak signifikan sejak 31 Juli 2020 lalu. Hingga data terakhir diperbarui kemarin, Pemerintah Kota Depok telah melaporkan 2.152 kasus positif Covid-19. Ini angka tertinggi di Jawa Barat dan menjadikan Depok sebagai zona merah, bahkan kian dekat ke zona hitam.
Namun, banyak pihak dan masyarakat bertanya, bagaimana teknik Pemkot Depok menjalankan aksi jam malam ini? Bagaimana cara pengamanannya dan langkah-langkah penertibannya mengingat masyarakat semakin kurang peduli dan abai dengan disipilin memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hingga malah masih terus berkumpul dalam berbagai kegiatan? Jangan sampai niat Idris itu tak terealisasi dalam pelaksanaanya.
Kebijakan Pemkot Depok ini akan sia-sia bila daerah lain di sekitar Depok tidak memberlakukan hal yang sama. daerah yang berbatasan dengan Depok itu adalah Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Kenapa sia-sia? Sebab, pergerakan warga Depok yang bekerja di luar Depok tentu tak akan dapat mengikuti aturan yang diterapkan.
Upaya Pemkot Depok memang patut diapresiasi. Namun demikian bagaiamana dengan sikap pemerintah pusat atas upaya Depok ini? Kok, Depok bersikap mengambil keputusan seolah jadi seperti Negara Depok? Padahal Depok ada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Barat adalah bagian dari Indonesia. Di mana pemerintah pusat?
Di sisi lain, ganasnya serangan corona, juga membuat mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Jokowi memberikan perhatian besar kepada para dokter dan tenaga medis dalam perang melawan Covid-19. Pasalnya, data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat, sudah 100 dokter yang meninggal dunia akibat Covid-19. Wakil ketua umum Partai Gelora Indonesia itu menyatakan, para dokter tersebut meninggal bukan saja karena penyakit penyerta atau komorbid, tetapi karena virus ini masih misterius sebagiannya.
Melalui cuitannya pada akun @Fahrihamzah di Twitter, Senin (31/8/2020),
politikus asal Nusa Tenggara Barat ini meminta Jokowi memberikan perhatian atas keselamatan para dokter dan paramedis. "Pak @jokowi yang terhormat. Mohon perhatian atas keselamatan dokter dan paramedis. Mereka wafat bukan saja karena comorbid. Namun, karena virus ini masih misterius sebagiannya. Kemungkinan jenis virus ini ada yang sangat ganas. Dokter-dokter termasuk yang muda berguguran @KemenkesRI."
Bila Kota Depok kian mendekati zona hitam, dokter, dan tenaga medis di Indonesia terus berguguran lalu disikapi oleh Wali Kota Depok dan Fahri Hamzah, maka setali tiga uang, dalam CNNIndonesia, Senin, 31/8, ekonom Senior Faisal Basri menilai pemerintah semakin tidak peduli dengan penanganan virus corona (Covid-19).
Indikatornya adalah dilihat dari struktur gugus tugas penanganan pandemi virus corona yang kini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal, sebelumnya berada di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung.
"Dulu gugus tugas di bawah Presiden, sekarang di bawah Menteri BUMN, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Artinya betul-betul penanganan virus corona ini lebih ke arah ekonomi," kata Faisal.
Atas semua kondisi dan fakta yang kini terus terjadi di Indonesia dalam upaya penanganan Covid-19, memang terus membikin sebagian masyarakat yang berpikir logis bingung. Apakah cara yang dilakukan Pemkot Depok akan berhasil, bila berjalan sendiri tak didukung oleh daerah di sekelilingnya? Sementara kehidupan masyarakat yang masuk dan ke luar dari Depok kini juga sudah sangat bebas, apakah yang menggunakan kendaraan pribadi, bus, kereta dll.
Sudah begitu pembatasan pergerakan warga dengan jam seperti yang akan diberlakukan di Kota Depok, sangat rawan pelanggaran. Karena jumlah warga dan petugas yang nanti akan dikerahkan pun tentu tak akan sebanding.
Seharusnya, pemerintah pusat, kini benar-benar fokus, bagaimana caranya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia dengan cara yang terukur dan praktiknya tegas di lapangan. Bila pergerakan warga Indonesia untuk ke luar dan masuk antar daerah sebebas sekarang baik melalui darat, laut, dan udara, lalu kehidupan masyarakat juga sudah sangat normal seperti sekarang, mustahil, corona akan putus mata rantainya di Indonesia.
Maka yang akan terjadi adalah, bukan tidak mungkin penambahan kasus yang tadinya dikisaran 500 perhari, lalu 1.000 perhari, berikutnya 2.000 per hari, hingga kini menyentuh 3.000 per hari, akan terus melonjak menjadi 4.000, 5.000 dan seterusnya.
Begitupun nyawa dokter dan petugas medis juga akan terus bertambah berguguran, karena Jokowi benar-benar lebih konsen pada pemulihan ekonomi, bukan menyelematkan nyawa rakyat.
Di sisi lain, Covid-19 juga terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai kendaraan untuk mencari "keuntungan".
Ikuti tulisan menarik Supartono JW lainnya di sini.
