Untuk Hadapi COVID-19, Benturan dan Konflik Pasti Terjadi
Keterlibatan tenaga kesehatan dalam menghadapi COVID-19 bersama masyarakat memerlukan proses diskusi yang kerap menghasilkan konflik dan benturan. (Sumber gambar: Dok. Pencerah Nusantara)
“Enak saja pemerintah suruh-suruh warga turun ke pasien yang positif, tapi kami nggak dapet alat pelindung diri (APD), kami juga nggak dijamin asuransi. Bagaimana jika kami mati di tengah-tengah tugas, Bapak mau tanggung jawab?” pertanyaan itu dilontarkan oleh salah satu anggota Satgas Covid-19, kita sebut saja Pak Edo.
Pada Rabu, 19/8, bertempat di Aula Kantor Lurah Kebon Bawang diselenggarakan diskusi terpumpun untuk menjaring masalah setiap RW dan merumuskan rencana tindak lanjut bersama. Diskusi terpumpun melibatkan beragampihak, mulai dari aparat keamanan, seperti Babinsa, Polisi, Babinkamtibnas hingga perwakilan Puskesmas Kelurahan Kebon Bawang dan Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok. Diskusi terpumpun menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dibagi ke dalam dua sesi penyelenggaraan.
Kegiatan ini menjadi awalan untuk lahirnya solusi-solusi pengendalian Covid-19 di Kelurahan Kebon Bawang. Di luar perkiraan penyelenggara, ternyata kegiatan ini justru menjadi sarana untuk bisa mengkritik pemerintah, dalam konteks ini Lurah, secara langsung. Kami berharap diskusi ini bisa menjadi wadah kolaborasi awalan untuk bisa mensinergiskan lintas sektor.
Sesi pertama diskusi berjalan tenang karena perwakilan Satgas Covid-19 dan Pihak RW banyak yang belum hadir tanpa alasan yang jelas. Ibu-ibu kader juga malu-malu menyampaikan keresahannya. Tim PN Covid-19 merasa diskusi yang terbangun masihlah terlalu kaku.
Saya merupakan fasilitator untuk perwakilan warga RW 01 dan 03 yang diwakili oleh kader PKK serta perwakilan RW saja. Tugas awal saya adalah melakukan probing, yakni mewawancara responden untuk memeroleh informasi relevan sebanyak mungkin.
“Aduh Mbak saya malu buat ngomong di sini,” ujar salah seorang kader PKK. Untungnya kecanggungan ini hanya terjadi beberapa menit karena ibu kader RW 01 langsung berkata, “Ya paling gitu-gitu, mbak. Banyak yang nggak pake masker, berkerumun, tapi mau bagaimana nggak enak ditegur karena itu tetangga kita juga. Mereka takutnya sama aparat bukan sama kader. Pak RW yang negor saja kadang nggak digubris.”
Lama Diskusi
Diskusi dijadwalkan berlangsung 30 menit dan menurut kami waktu tersebut belumlah cukup untuk menggali inti masalah serta menemukan formula penanganan wabah yang tepat. Untuk sesi pertama, rencana tindak lanjut hanya berupa solusi yang bersifat umum, misalnya menindak warga yang tidak menggunakan masker. Pak Lurah bahkan juga belum mendampingi ketika rencana tindak lanjut dibacakan karena ada agenda lain.
Pada sesi diskusi kedua banyak ketua RW yang telah datang dan minum kopi bersama sebelum diskusi dimulai. Ritual minum kopi tersebut ternyata adalah sarana penyatuan suara sebelum diskusi. Saya sendiri menjadi fasil untuk RW 06 dan RW 08. Saya senang sekali tanpa harus melakukan probing yang banyak, kader dan ketua RW menumpahkan berbagai masalah yang mereka hadapi, mulai dari sarana cuci tangan yang belum memadai, imam masjid yang tidak menyeru menjaga jarak shalat, hingga belum terjalinnya komunikasi pihak puskesmas kelurahan dengan pihak RW.
Pak Edo, perwakilan Satgas Covid-19 di RW 13 kembali menyuarakan pendapatnya, “Bapak Lurah, saya ingin menyampaikan kritik terlebih dahulu. Kami para Satgas Covid-19 tidak diberikan bekal apa-apa tapi harus turun lapangan.
Perawat puskesmas juga hanya memberi tahu seseorang positif tanpa ada hasil tertulis. Apa kalian mau kami dituduh menyebar hoax? Apa puskesmas tidak memiliki SOP untuk memberi tahu pasien positif?” Sebagai perwakilan Satgas Covid-19, Pak Edo menyampaikan kritik yang sangat tajam, namun juga paham cara mendengarkan.
Menurutnya, imbauan pemerintah untuk sekadar mencuci tangan saja tidak cukup, dibutuhkan kolaborasi setiap elemen masyarakat untuk mencapai garis finish penanganan wabah. Pemberdayaan masyarakat bisa menjadi kunci mempercepat penanganan wabah. Jika warga menunggu bantuan pemerintah tanpa melakukan apa-apa, pandemi Covid-19 tidak akan pernah selesai.
“Sekarang pasien Covid-19 sudah tidak dites lagi? Siapa yang menjamin pasien ini sembuh? Kalian saja tidak pernah turun lapangan,” meski ia kerap kritis, tuduhan Pak Edo terkesan ironis, sebab ia tidak memberikan ruang bagi pihak Puskesmas untuk menjelaskan dasar aturan yang mereka terapkan.
Mba Ayu selaku moderator diskusi dan juga bidan yang bekerja di Puskesmas Kelurahan Kebon Bawang 3 menjawab pertanyaan pak Edo, “Menurut revisi ke-5 KMK yang baru, pasien dengan gejala ringan dan sedang akan dinyatakan sembuh setelah isolasi mandiri 10 hari tanpa gejala dan perlu ditambah 3 hari, jika disertai gejala”.
Setelah Mba Ayu menjawab sekarang giliran Pak Lurah yang menjawab pertanyaan Pak Edo, “Baik Pak Edo untuk masalah asuransi sedang diproses oleh BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, untuk masalah Alat Pelindung Diri (APD) terima kasih sudah mau bersuara Pak saya jadi tahu keadaan di lapangan dan sesegera mungkin akan saya urus untuk penyediaan APD.”
Semakin ‘Panas’
Sesi kedua berjalan panas dan lebih lama daripada sesi pertama. Sesi kedua yang panas ini menjadi sarana mengkritik pemerintah dan menyampaikan keresahan, tetapi rencana tindak lanjut menjadi lebih spesifik, walaupun belum mencapai ekspektasi. Konflik antara Pak Edo dengan petugas puskesmas dan Lurah memang niscaya dan membuat tidak nyaman. Namun, konflik tetap harus ada untuk mendorong lahirnya solusi-solusi baru dan introspeksi diri masing-masing pihak.
Butuh keberanian untuk bersuara lantang seperti Pak Edo dan meminta ketegasan pemerintah menyediakan proteksi seperti alat pelindung diri (APD) dan asuransi. Meski begitu, juga dibutuhkan kemauan untuk mendengarkan dan menghargai proses kolaborasi yang terjalin.
Dari diskusi panjang di atas yang berlangsung sekitar lebih dari 4 jam mencapai kesepakatan, yaitu adanya komitmen bersama yang ditandatangani Kelurahan, Tim Satgas Covid-19 tingkat RW, tiga pilar keamanan, para kader dan juga perwakilan Tim PN CovidD-19. Komitmen bersama ini hadir sebagai bukti bahwa segenap elemen hadir bersama-bersama bekerja melawan Covid-19.
Harapannya, terselenggaranya diskusi terpumpun ini menjadi langkah awal yang baik untuk menyinergikan semua pihak untuk melandaikan kurva Covid-19 di Kelurahan Kebon Bawang. Ke depannya upaya-upaya ini pasti tidak akan mudah, banyak benturan dan konflik, namun jika kolaborasi tidak dimulai dari sekarang, sampai kapan Covid-19 hadir di Indonesia?
Tentang Pencerah Nusantara COVID-19
Pencerah Nusantara adalah inovasi untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik di bidang kesehatan untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera. Pencerah Nusantara adalah gerakan penguatan pelayanan kesehatan primer (puskesmas) yang terdiri dari tim pemuda multi-profesi kesehatan yang ditempatkan di puskesmas dengan masalah kesehatan untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Pencerah Nusantara COVID-19 hadir membantu puskesmas di wilayah Jakarta dan Bandung dan menguatkan puskesmas menghadapi pandemi COVID-19 selama periode enam bulan penempatan. Sejak tahun 2015, model intervensi puskesmas berbasis Tim Pencerah Nusantara diadopsi Kementerian Kesehatan sebagai Nusantara Sehat.
Penulis:
Anditha Nur Nina (Ahli Kesehatan Masyarakat)
Pencerah Nusantara COVID-19 Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
Ikuti tulisan menarik Pencerah Nusantara lainnya di sini.
