Indonesia merupakan sebuah negara yang secara garis besar merupakan negara yang sangat heterogen sekali dengan berbagai latar belakang agama, suku, bangsa, dan ras yang berbeda-beda. Semua iitu menjadikan Indonesia sebagai manifestasi negara yang cukup menarik keberagamannya jika di bandingkan negara-negara lain yang ada di dunia hari ini. Maka dengan kondisi seperti itu menjadikan Indonesia sebagai episentrum dunia sebagai negara yang juga kental akan kultur nilai-nilai toleransi antar sesama.
Ada sebuah diskursus yang menarik di negara kita ini dimana, kita memiliki sebuah identitas yang hari ini masih kita pegang teguh hingga saat ini yaitu, nilai-nilai yang diajarkan ideologi negara kita yaitu Pancasila .
Maka dari itu melalui tulisan saya ini saya ingin sedikit menggali apa yang menjadi keunikan di dalam bangsa dan negara Indonesia yaitu, bagaimana diskursus kultur penerapan demokrasi di negara kita khususnya dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Saya ingin sedikit merelevansikan dari konsep teori demokrasi deliberatif Jurgen Habermas yang kemudian kita tarik dalam peta konsep demokrasi Pancasila.
Mengapa saya menarik dari konsep teori demokrasi deliberatif Habermas karena menurut saya ada sebuah diskursus dalam aspek karateristik yang membuat demokrasi di Indonesia atau yang kita sebut demokrasi Pancasila ini memiliki sebuah relevansi yang cukup mirip dengan apa yang dipikirkan oleh Jurgen Habermas di dalam konsep teori demokrasi deliberatif miliknya.
Demokrasi Deliberatif sendiri merupakan model demokrasi yang mendesak untuk membuka sebuah ruang atau kanal-kanal komunikasi politis di dalam masyarakat. Pemikiran Habermas dalam bidang filsafat politik hari ini sudah menjadi sebuah fokus penelitian karena bertitik tolak kepada dari pengalaman yang sudah dimiliki oleh negara-negara demokratis di Eropa barat dan Amerika serikat, namun model yang di bangunnya sangat relevan bagi masyarakat-masyarakat kompleks yang terglobalisasi dewasa ini ,termasuk masyarakat Indonesia.
Mengapa secara relevansi saya mengatakan sangat berkaitan sekali antara konsep demokrasi Pancasila dan konsep demokrasi deliberatif, dimana hal yang paling mendasar dalam pemikiran demokrasi menurut habermas adalah terciptanya sebuah diskursus yang ia sebut sebagai ruang publik dalam konteks demokrasi di Indonesia inilah yang menjadi sebuah perhatian khusus bagaimana negara Indonesia hari ini tetap mampu menciptakan sebuah diskursus ruang publik sebesar-besarnya bagi rakyat untuk turut terlibat dan berpatisipasi aktif dalam membangun bangsa dan negara dalam berbagai macam aspek ,kerena sinegritas yang dikedepankan dalam demokrasi Pancasila adalah budaya gotong royong .
Selain berbicara tentang konteks diskursus ruang publik habermas juga menekankan dalam konteks masyarakat demokrasi hal yang paling dikedepankan tentunya adalah penekanan pada penghargaan terhadap perbedaan, yang dimana integritas sosial dan solidaritas sosial bukan lagi dijamin atau didominasi oleh pandangan agama atau pandangan -pandangan yang bersifat metafisis saja ,melainkan harus dikembalikan pada proses komunikasi sosial untuk mencapai suatu proses saling pengertian di antara para warga negara dengan berbagai orientasi nilai dan cara hidup.
Hal ini pula yg menurut saya yang juga tercermin dalam diskursus demokrasi Pancasila karena proses komunikasi sosial yang di bangun bukan hanya terfkous pada entitas-entitas nilai tertentu saja ,melainkan tarbangun dengan berbagai variasi-variasi nilai yang cukup beragam ,yang terbentuk dari nilai dan norma yang sudah berkembang sejak dahulu kala di dalam kultur budaya bangsa kita.
Dan selanjutnya sebuah karateristik yg cukup relevan antara konsep teori demokrasi deliberatif "Jurgen habermas" dan demokrasi Pancasila yaitu, dalam sebuah diskursus membagun sebuah legitimasi antara rakyat dan penguasa dalam aspek pembentukan regulasi/kebijakan.
Ada sebuah ide yang sering di gaungkan "jurgen habermas" dalam konsep demokrasi deliberatif nya yaitu, sebauah diskursus yang ia sebut "negara hukum demokratis" maknanya adalah masyarakat itu memiliki sebuah legitimasi khusus yang cukup kuat intervensinya tehadap kekuasaan ,maka perlu ada tindakan komunikatif yang selalu harus dibangun oleh penguasa kepada rakyat.karena rakyat merupakan salah satu unsur penting yg menjadi landasan terbentuknya suatu konstitusi negara .
Dalam aspek negara hukum yang demokratis sebagaimana yang dimaksud "Jurgen habermas" adalah bagaimana proses penyusunan regulasi/ kebijakan dengan model "deliberalisasi" yang kita kenal dalam kultur demokrasi di Indonesia adalah musyawarah tentunya inilah kemiripan yang saya maksud dalam demokrasi Pancasila ,bahwasannya prosesnya juga secara prosedural harus melibatkan partisipasi publik sehingga dengan keterlibatan tersebut juga mampu membentuk suatu bentuk regulasi/kebijakan yang memiliki legitimasi yang cukup kuat di dalam linkungan masyarakat sosial .maka ketika kontekstualisasi yang dimaksud itu benar benar terelasisasi di dalam kultur demokrasi di negara kita maka bukan hal mustahil cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan lagi menjadi suatu hal yang mustahil untuk kita wujudkan .
Namun sejatinya untuk mencapai itu perlu sebuah sinergiritas yang harus selalu kita bangun ,sebagaimana istilah yang sering kita dengar dalam teori demokrasi yaitu sebuah "konsensus" (kesepakatan bersama) maka dari sinilah kita harus menarik bahwasannya problematika-problemetika hari ini akan kita selesaikan secara gotong royong sehingga akan menghasilkan sebuah konsensus yang yang menjadi cita-cita dan tujuan negara kita yang tertuangkan di dalam sila ke 5 yaitu, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Ikuti tulisan menarik Muja Hid lainnya di sini.
