Dinamika politik pemilihan kepala daerah mulai terasa. Orang ramai mengantarkan bakal calon kepala daerah (gubernur, walikota, ataupun bupati) pujaan hati mereka mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berkerumun, berdesak-desakan, dan bersorak-sorai layaknya zaman normal saja. Apakah mereka lupa bahwa sekarang lagi zaman wabah alias tidak normal?
Prosesi keberangkatan para pasangan bakal calon kepala daerah dari titik kumpul ke kantor KPU itu tidak ubahnya pentas teater, tapi sutradara, pemain, maupun penontonnya ya mereka sendiri. Ada calon yang datang berkuda, naik sepeda, memakai mobil atap terbuka, pokoknya beragam cara digunakan untuk menarik perhatian masyarakat. Barangkali mereka berpikir, jika kampanye massal tidak diadakan, maka momen pendaftaran adalah saat paling tepat untuk unjuk gigi.
Aroma euforia bakal calon beserta para pendukungnya memang terasa, sehingga mereka mengabaikan sebagian protkol kesehatan. Ada yang memakai masker, ada yang tidak. Soal berkerumun, ya sudah pasti. Meminta massa menjaga jarak bisa diduga sulitnya bukan main, terlebih bila mereka merasa sakti mandraguna. Apa lagi mereka sedang bersuka ria, padahal baru mau mendaftar, belum kampanye, apa lagi pemilihan dan penghitungan suara. Gemuruhnya sudah seperti pesta kemenangan.
Potensi penularan Covid-19 meningkat seiring peningkatan kesibukan menjelang Pilkada, yang jika tidak ada aral akan digelar Desember 2020. Salah satu peluangnya ada pada masa pendaftaran bakal calon. Bahkan, sebagian bakal calon kepala daerah sudah dinyatakan positif sehingga mereka terpaksa mendaftar secara virtual melalui video conference. Kesibukan bakal calon dalam mengurus persyaratan telah meningkatkan peluang tertular virus Corona. Sejauh ini hingga 7 September 2020 pukul 00.00, menurut KPU, sudah ada 37 orang bakal calon kepala daerah dari 21 provinsi yang positif Covid-19, dan angka ini masih mungkin bertambah.
Peningkatan penularan saat pendaftaran bakal calon secara fisik ke kantor KPU juga berpeluang meningkat karena mereka diantar massa. Pemeriksaan kesehatan terhadap massa pengiring para bakal calon ini memang belum dilakukan, sehingga belum bisa diketahui seberapa besar peluang itu terbukti. Ada epidemiolog yang mengkhawatirkan munculnya klaster baru akibat proses pendaftaran bakal calon kepala daerah.
Elite politik semestinya menyadari benar bahwa potensi terjadinya peningkatan kasus positif begitu besar sepanjang proses menuju hari pemilihan pada Desember nanti. Sekalipun misalnya saja kampanye tatap muka dibatasi, peningkatan kegiatan para politikus akan sulit dihindari. Begitu pula aktivitas pengurus partai yang cenderung meningkat. Mobilitas mereka menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mempercepat penyebaran virus.
Pemerintah, KPU, maupun elite politik mestinya memikirkan hal ini dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah memburuknya wabah sebagai dampak penyelenggaraan pilkada. KPU tidak boleh menyerah pada kurangnya kepedulian elite politik dalam mengendalikan massa pendukungnya dan menekan risiko penyebaran virus Corona melalui mobilitas mereka sendiri, tim di belakang mereka, maupun massa. Jangan sampai kita harus membayar mahal untuk pilkada dengan berlarut-larutnya wabah. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
