Berharap Segera Lahir Peraturan, Pengawasan, Penegakan Hukum yang Seragam Tangani Corona dari Pemerintah - Analisa - www.indonesiana.id
x

Corona

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Kamis, 10 September 2020 18:24 WIB

  • Analisa
  • Berita Utama
  • Berharap Segera Lahir Peraturan, Pengawasan, Penegakan Hukum yang Seragam Tangani Corona dari Pemerintah

    Dalam kondisi yang sangat genting ini, masyarakat kini benar-benar menanti peraturan yang seragam dari pemerintah, lalu dijalankan dengan tegas di lapangan, penuh pengawasan dan dibuktikan dengan penegakan hukum bagi siapa saja yang melanggar.

    Dibaca : 375 kali


    Indonesia kini bisa dibilang sedang dalam kondisi darurat Covid-19. Kegagalan Indonesia mencegah, mengantisipasi, dan menangani corona, akibatkan kini WNI dikucilkan oleh 59 negara di dunia. Bahkan bukan hanya WNI yang dikucilkan, warga negara dari 59 negara itu pun di larang berkunjung ke Indonesia.

    Namun, atas pengucilan Indonesia oleh 59 negara lain ini, belum ada ucapan maaf dari pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia, karena pemerintah jelas-jelas telah gagal melindungi rakyat dari pandemi corona.

    Saat rakyat demonstrasi menyuarakan aspirasinya, pemerintah dan parlemen sangat pandai bahu membahu dengan mengandalkan kekuatan TNI dan Polri untuk memukul mundur para demonstran hingga sampai ada korban nyawa.

    Tetapi, saat kini corona terus merajalela, mengapa pemerintah tak sanggup memukul mundur corona dengan "kekuatannya?"

    Bahkan, sejak corona hadir, seolah pemerintah pusat mau cuci tangan dan terus menjadikan pemerintah daerah kambing hitam dan "tiban kesalahan" dalam penanganan corona.

    Sudah mau tujuh bulan corona menjamah Indonesia, hasilnya Indonesia malah di-lockdown oleh negara lain. Bahkan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani corona semakin dibebaskan seolah daerah itu juga "negara". Ke mana pemerintah Indonesia yang seharusnya mengatur negara?

    Terbaru, setelah Kota Depok tiba-tiba membuat peraturan jam malam, bahkan ada wacana siapa yang melanggar akan dikenai denda 10 juta. Kini, DKI Jakarta juga akan kembali memberlakukan PSBB ketat. Sementara Kemenkes baru mencabut peraturan rapid test untuk perjalanan masyarakat (domestik) dan Jokowi baru menyebut kesehatan adalah kunci menangani corona.

    Akibat dari ketidakmampuan dan ketidaktegasan pemerintah, kini rakyat terus menjadi korban pandemi corona dan akibat-akibatnya.

    Mengapa tidak ada suara dan respon dari pemerintah saat Kota Depok memberlakukan jam malam? Mengapa juga tidak ada suara dari pemerintah Jokowi saat DKI akan kembali memberlakukan PSBB ketat? Yang ada dan terpublikasi malah komentar nyinyir elite partai yang malah hanya memperkeruh suasana dan sangat tak cerdas.

    Bila selama ini rakyat terus menjadi kambing hitam karena disebut tak pernah sadar dan terus mengabaikan protokol kesehatan, mengapa pemerintah pusat tidak juga membuat peraturan yang seragam untuk seluruh Indonesia dalam rangka menangani corona yang sudah gagal ini?

    Mengapa pemerintah juga terus membiarkan daerah membuat peraturan sendiri-sendiri padahal yang kini menjadi musuh seluruh bangsa ini sama-sama musuh bernama corona, yang untuk mengalahkannya, protokol kesehatannya juga sama.

    Jadi, dengan kondisi yang sudah sangat genting ini, rasanya pemerintah tidak bisa bersikap sama dan santai lalu membiarkan pemerintah daerah yang justru terus bekerja keras.

    Mungkin, bila negara lain sudah melockdown WNI masuk ke negara mereka, dan warga negara mereka juga sudah dilockdown masuk Indonesia, Presiden Jokowi jangan malu untuk mengakui kesalahan lalu benar-benar bergerak membuat peraturan penanganan corona yang seragam.

    Jangan malu, bila Indonesia juga harus melockdown dirinya sendiri, karena dunia luar juga sudah melockdown Indonesia.

    Berikan kembali kepercayaan kepada dunia, bahwa Jokowi yang benar-benar dinilai telah gagal mengendalikan corona di Indonesia oleh dunia, mau berbesar hati dan rendah hati, untuk kemudian bertindak yang benar, tegas, dan konsisten menangani corona hingga sampai berhasil.

    Sulit akan membuat masyarakat sadar dan patuh pada protokol kesehatan bila setiap daerah peraturannya tidak sama.

    Jadi dalam kondisi yang sangat genting ini, masyarakat kini benar-benar menanti peraturan yang seragam dari pemerintah, lalu dijalankan dengan tegas di lapangan, penuh pengawasan dan dibuktikan dengan penegakan hukum bagi siapa saja yang melanggar.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.