Menanti Aksi Pemerintahan Jokowi Kembalikan Kepercayaan Dunia, Bukan Mengkambing Hitamkan Pemerintah Daerah - Analisa - www.indonesiana.id
x

Aksi pemerintah pusat

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 11 September 2020 06:01 WIB

  • Analisa
  • Berita Utama
  • Menanti Aksi Pemerintahan Jokowi Kembalikan Kepercayaan Dunia, Bukan Mengkambing Hitamkan Pemerintah Daerah

    Rakyat kini butuh pemerintahan Jokowi yang tegas. Sangat mengharapkan Jokowi melahirkan peraturan penanganan corona yang seragam untuk seluruh Indonesia, tidak lagi membiarkan pemerintah daerah menjadi kambing hitam karena disuruh mengurus daerahnya masing-masing, lalu juga membuat peraturan yang seragam untuk seluruh Indonesia bagi siapa saja masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

    Dibaca : 395 kali


    Inilah Indonesia. Sebanyak 59 negara me-lockdown WNI masuk negara mereka dan warga mereka juga di-lockdown masuk Indonesia. Para elite partai politik yang mendukung pemerintah diam seribu bahasa. Demikian pula para menteri Kabinet Jokowi pun tak ada yang "mencak-mencak" apalagi protes dan menghujat 59 negara lain itu. Yang ada adalah permohonan kebijakan kepada 59 negara oleh Kemenlu demi hubungan diplomatik.

    Barangkali para elite partai dan para menteri Jokowi ini malu dan tahu diri serta tak mungkin melawan keputusan 59 negara. Karena Indonesia telah gagal menjinakkan corona, maka mereka cuma diam.

    Lalu, mengapa pula "mereka" ini diam ketika pemerintah Kota Depok memberlakukan jam malam dan ada wacana menghukum denda Rp10 juta bagi yang melanggar aturan?

    Namun, ketika pemerintah DKI Jakarta membikin kebijakan A atau B atau C, seperti sekarang akan kembali memberlakukan PSBB ketat mulai pekan depan, membaca dan menonton media massa, para elite partai pendukung Jokowi dan para menteri Jokowi ramai-ramai mengkritik, memprotes, sampai menghujat dengan kata-kata "kasar". Bahkan meminta Gubernur DKI ini mundur dari jabatannya karena akan merugikan ini dan itu, terutama ekonomi.

    Aneh bin ajaib, mengapa para elite partai politik pendukung Jokowi dan para menterinya malah tidak malu sendiri, gara-gara pemerintah pusat tak pernah tegas dan tak pernah memiliki paraturan seragam, dan menyerahkan peraturan penanganan corona ke pemerintah daerah, menjadi pangkal masalah mengapa corona di Indonesia menjadi terus merajalela.

    Alasan Indonesia di lokcdown oleh 59 negara, tidak pernah dari semua negara itu menyebut yang gagal DKI atau Kota Depok, atau lainnya. Tetapi mereka menyebut Indonesia secara utuh. Siapa pemimpin utama pemerintahan Indonesia? Pasti bukan para pemimpin daerah seperti gubernur apalagi cuma sekadar bupati atau wali kota.

    Artinya dengan kondisi ini, para elite partai pendukung Jokowi dan para menteri Jokowi, yang justru telah ikut menyumbang kegagalan dan mendulang prestasi Indonesia di-lockdown oleh 59 negara.

    Artinya lagi, yang seharusnya diminta mundur itu adalah Presiden Jokowi, para elite partai pendukung Jokowi, dan para menteri Jokowi.

    Wahai para elite partai dan para menteri Jokowi, sadar dan mawas dirilah bahwa seluruh rakyat Indonesia tidak tidur dalam memerhatikan sepak terjang dan sikap dan perilaku Anda-Anda semua.

    Ssharusnya, Anda-Anda semua bersama Bapak Jokowi saling bahu-membahu mengembalikan kepercayaan dunia kepada Indonesia agar corona berhasil diatasi dan Indonesia tak dilockdown lagi. Bukan malah terus menyebar kebencian dan memecah belah di negeri sendiri hanya demi kepentingan pribadi, politik, dan golongannya.

    Jika sudah terbiasa tak memiliki rasa malu kepada masyarakat di Indonesia, sebagai manusia biasa dan sebagai sesama anak bangsa yang sama-sama lahir dan besar serta mencari makan di Indonesia melalui partai dan kolega, maka kini saatnya membuka jiwa-jiwa muka tebal Anda dan malulah kepada bangsa lain terutama yang telah melockdown Indonesia.

    Rakyat kini butuh pemerintahan Jokowi yang tegas. Sangat mengharapkan Jokowi melahirkan peraturan penanganan corona yang seragam untuk seluruh Indonesia, tidak lagi membiarkan pemerintah daerah menjadi kambing hitam karena disuruh mengurus daerahnya masing-masing, lalu juga membuat peraturan yang seragam untuk seluruh Indonesia bagi siapa saja masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

    Untuk semua media massa baik cetak, online, hingga televisi, jadilah media independen yang tak memihak dan tak bekerja untuk kelompok atau golongan tertentu demi kepentingan apa pun. Indonesia kini sudah dikucilkan oleh 59 negara, dan bukan tidak mungkin negara lain akan menyusul mengucilkan Indonesia. Mengapa demi mencari pundi keuntungan, "kalian" masih tega terus menyiarkan berita-berita dan opini yang memang disengaja untuk memperkeruh suasana demi kepentingan mereka?

    Sekali lagi rakyat tidak pernah tidur. Rakyat tahu siapa saja di negeri ini yang terus bermain-main untuk mencari keuntungan sendiri di tengah pandemi corona.

    Jadi, tidak ada salahnya kembali menjadi manusia biasa yang rendah hati, berbesar hati, dan punya rasa malu. Ayo malu, Indonesia sampai dilockdown negara lain. Siapa yang seharusnya diminta mundur?

     

     



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.