Anggaran Operasional Pol PP Kabupaten Tasikmalaya untuk Pilkada Serentak Hanya Rp25 Juta - Peristiwa - www.indonesiana.id
x

gringo honasan

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 8 Maret 2020

Sabtu, 12 September 2020 06:07 WIB

  • Peristiwa
  • Berita Utama
  • Anggaran Operasional Pol PP Kabupaten Tasikmalaya untuk Pilkada Serentak Hanya Rp25 Juta

    Yang Jelas Apapun Yang Terjadi, Berapapun Anggaran Untuk Pol PP, Pol PP Tetap Fokus Membantu Pemerintah Daerah Untuk Menjaga Keamanan, Ketertiban Serta Segala Macam Yang Berkenaan Dengan Pelaksanaan Pilkada Serentak Dengan Baik Tanpa Ekses "

    Dibaca : 755 kali

    Kabid Tantrib Satpol PP kabupaten Tasikmalaya Dindin mengatakan kunjungan perjalanan dinas Kasat Pol PP Provinsi Jawa Barat baru-baru ini ke kantornya, pada prinsipnya mendapat apresiasi yang sangat baik, terutama berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak dan wabah Covid-19 pada saat ini.

    Pol PP siap bekerja sama dengan stackholder lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak, tentunya dengan mentaati aturan protokol kesehatan, serta melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat selama ini, agar masyarakat terus patuh. Protokol itu, antara lain, selalu menggunakan masker demi mempersempit dan memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Jadi pada intinya kunjungan Kasat Pol PP Provinsi Jawa barat ke Tasikmalaya merupakan satu bentuk sinergitas antara provinsi dan kabupaten.

    Dalam penjelasan lainnya mengenai anggaran operasional untuk pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, Dindin juga menyebutkan sementara ini baru menerima dana operasional sebesar Rp25 juta rupiah dan sedang mengajukan dana tambahan dari anggaran perubahan. "Namun sampai saat ini belum ada kepastian apakah akan ditambah atau tidak," kata Dindin.

    Hal itu dikatakan menjawab pertanyaan penulis soal pelaksanaan Pilkada pada bulan Desember mendatang dengan menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya, pengadaan hand sanitizer untuk setiap TPS dari jumlah kurang lebih 3.740 TPS di 39 kecamatan dan 351 desa.

    Menurut Dindin pengadaan hand sanitizer dan semacamnya bukan wewenang pihaknya, mungkin hal itu kewenangan dari KPU kabupaten, karena anggaran untuk monitoring Pol PP juga masih kurang. "Namun yang jelas apapun yang terjadi, bBerapapun anggaran untuk Pol PP, Pol PP tetap fokus membantu pemerintah daerah menjaga keamanan, ketertiban serta segala macam yang berkenaan dengan pelaksanaan Pilkada serentak dengan baik tanpa ekses."

    Singaparna.(11/9/2020)

    Gringohonasan



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.