Pengen Ikut Pilkada? Jangan Berpikir Balik Modal - Analisa - www.indonesiana.id
x

Gambar oleh Gerd Altmann dari Pixabay

Ayatullah Chumaini

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 5 September 2020

Jumat, 18 September 2020 17:38 WIB

  • Analisa
  • Berita Utama
  • Pengen Ikut Pilkada? Jangan Berpikir Balik Modal


    Dibaca : 585 kali

    Pengen Ikut Pilkada? Jangan Berpikir ‘Balik Modal’


    SALAH satu tolok ukur keberhasilan kepala daerah ( bupati/wali kota/gubernur) secara politik adalah seberapa banyak kursi di parlemen (DPD/DPRD kabupaten/kota/DPRD  provinsi/DPR RI) untuk partai pengusung dan juga partai pendukung. Jika kursi di parlemen itu terdongkrak atau bertambah, bisakah si petahana dicalonkan kembali di pilkada berikutnya? Belum tentu,  mas bro.

    Ingat, untuk bisa maju atau maju kembali ke Pilkada perlu ada rekomendasi dari partai pengusung (dan juga pendukung). Untuk dapat rekomendasi partai, perlu mahar politik. Nilainya? Ya miliaranlah. Bisa belasan, bisa juga puluhan.

    Ini cuma satu contoh saja. Bupati Jember Faida saat menjadi panelis dalam acara webinar dengan topik perempuan sebagai kepala daerah, di Pendapa Wahya wibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 25 Agustus 2020, mengatakan, perlu bermiliar-miliar untuk bisa mengatakan rekomendasi partai.

    Belum lagi dihadapkan pada ongkos politik lainnya, kampanye misalnya. Jadi jika untuk bisa jadi kepala daerah perlu dana puluhan milyar, lantas bagaimana mereka bisa balik modal? Ngandelin gaji?

    Ini satu contoh lagi. Radarmadura.id dalam satu beritanya menulis, gaji dan tunjangan Bupati Sampang setahunnya Rp568 juta. Jika dihitung lima tahun, berarti gaji Bupati Sampang hanya Rp2,8 miliar. Gaji dan tunjangan bupati di daerah lain pastinya juga sekitar itu, antara Rp2,5-3 miliar selama lima tahun atau satu periode jabatannya. Bisa buat balik modal? Jauh panggang dari api. Nebus rekom aja jauh lebih dari itu.

    Kompas.com pada 7 Agustus 2020 menulis, sejak pilkada langsung digelar pada 2005 sudah ada 300 kepala daerah yang ‘dicokok’ KPK. Adakah ini hubungannya dengan ongkos politik yang mahal di pilkada?  Anda pasti dah tahu kan jawabannya?

    Mungkin nggak sih ya pada pilkada-pilkada berikutnya, justru partailah yang ‘menyunting’ calon kepala daerah dan membiayai semua dana pilkada? Biar si kepala daerah nggak mikirin lagi bagaimana caranya balik modal?

    Pada 9 Desember mendatang ada 270 pilkada serentak,  masing- masing di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 27 kota. Apakah fenomena banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK akan terulang kembali? Kita tunggu saja….



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    4 hari lalu

    Sepuluh Aturan Emas Pengelolaan Risiko Banjir (10 Golden Rules of Flood Risk Management)

    Dibaca : 401 kali

    Dalam Undang Undang No 17 tahun 2017 tentang Sumber Daya Air (SDA), pada Bagian Keempat Pasal 35, pengertian “Pengelolaan Banjir” adalah “Pengendalian Daya Rusak Air”. Pasal 35 ayat (1) Pencegahan Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; Ayat (3) Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan Daya Rusak Air. Penjelasan Pasal 35 ayat (3) Yang dimaksud Daya Rusak Air antara lain, berupa: a. banjir (banjir adalah peristiwa meluapnya air melebihi palung sungai atau genangan air yang terjadi pada daerah yang rendah dan tidak bisa terdrainasikan – SNI 2415-2016); b. erosi dan sedimentasi; c. tanah longsor; d. banjir lahar dingin; e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika Air; g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa; h. wabah penyakit; i. tanah ambles; j. intrusi, dan/atau; k. perembesan. Beberapa kecenderungan (trend) “Pengelolaan Risiko Banjir” yang berkembang di Eropa, China dan Australia ditulis oleh Sayer et.al 2012 sebagai 10 Golden Rules of Flood Risk Management. Saudara Ir. Slamet Budi Santoso Dipl. HE (Pengamat: persungaian terkait banjir, kekeringan dan pencemaran) telah menyadur tulisan Sayer et.al 2012 tersebut, dan sekaligus mengaitkannya dengan kondisi dan praktek penanganan Banjir di Indonesia. Melihat tantangan permasalahan Banjir ke depan yang semakin berat dan meluas akibat masifnya alih fungsi tutupan lahan dan hutan DAS hulu, ditambah perubahan iklim; Penulis menilai pemahaman Aturan Emas terkait Risiko Banjir ini penting sebagai referensi bagi para akademisi, tenaga ahli dan pengamat banjir di Indonesiana.