Ini Strategi Puskesmas dan Kader Posyandu Jalankan Tugas di Masa Pandemi - Analisa - www.indonesiana.id
x

Posyandu menjadi kebutuhan yang sangat esensial di masa pandemi Covid-19

Pencerah Nusantara

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 3 Agustus 2020

Sabtu, 19 September 2020 06:26 WIB

  • Analisa
  • Berita Utama
  • Ini Strategi Puskesmas dan Kader Posyandu Jalankan Tugas di Masa Pandemi

    Puskesmas maupun kader posyandu memiliki strategi untuk tetap beroperasi di tengah pandemi Covid-19

    Dibaca : 545 kali

    Puskesmas dan kader posyandu memiliki strategi khusus untuk tetap beroperasi di tengah masa pandemi. (Sumber gambar: Dok. Pencerah Nusantaran)

     

    “Pandemi tidak kunjung selesai, kita juga tidak tahu kapan berakhirnya, sementara program-program harus terus berjalan,”ucap Kepala UPT Puskesmas Cibuntu. Sudah enam bulan berlalu sejak kasus pertama Covid-19 pertama kali diumumkan di tanah air. Sayangnya, enam bulan tidak cukup untuk menanggulangi pandemi ini.

    Sektor kesehatan sedang babak belur dalam pertarungan sengit melawan Covid-19. Hal ini tidak hanya berdampak pada rumah sakit saja sebagai fasilitas kesehatan rujukan perawatan maupun isolasi pasien Covid-19, tetapi juga puskesmas

    Sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas memegang peranan penting menanggulangi pandemi Covid-19, terkhusus di wilayah kerja puskesmas. Tidak hanya dalam penanggulangan Covid-19 saja, puskesmas juga perlu menjalankan program esensial yang dicanangkan dan melayani masyarakat sebagai fasilitas kesehatan primer.

    Salah satu program yang harus berjalan di masa pandemi adalah posyandu. Sektor kesehatan bersama kewilayahan dituntut terus inovatif mendesain posyandu yang aman dan rendah risiko penularan Covid-19. Belum lagi, bulan Agustus secara nasional telah ditetapkan sebagai bulan pemberian Vitamin A bagi Balita. 

    Kekurangan Vitamin A menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang berdampak pada meningkatnya risiko kesakitan dan kematian balita. Demikian juga kecacingan yang akan menimbulkan malnutrisi kronis yang bisa meningkatkan risiko kesakitan dan kematian pada anak balita.

    Hal yang tidak boleh dilupakan, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin warga negara, termasuk anak memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 

    Pelayanan Kesehatan Balita meliputi pemantauan pertumbuhan, perkembangan, pemberian imunisasi dasar dan lanjutan, kapsul Vitamin A dan tata laksana balita sakit, jika diperlukan. Oleh sebab itu, posyandu perlu dibuka kembali. Namun, proses pembukaan kembali posyandu penuh dengan pertimbangan dan pertentangan.

    Di Kecamatan Bandung Kulon, misalnya. ada saja mitra-mitra wilayah puskesmas yang  terkadang tidak sejalan dengan puskesmas. “Kami tidak sepakat jika harus dibuat posko, kami lebih memilih posyandu dan pemberian vitamin A dilaksanakan secara door to door,” ujar beberapa mitra wilayah. Di sisi lain, para kader juga mengeluh, “kami tidak sanggup jika harus dilaksanakan door to door dengan jumlah sasaran kita yang cukup banyak,” keluh para kader. 

    Tak heran jika kader merasa keberatan, selain mempertimbangkan jumlah sasaran yang banyak, usia kader juga tidak lagi muda.. Belum lagi, jika harus dilaksanakan secara door to door, bukan tidak mungkin dapat membahayakan kader itu sendiri. Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, program ini tetap harus dijalankan dengan maksimal di tiga puskesmas di Kecamatan Bandung Kulon. Sejauh ini, terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh puskesmas setempat sembari memperketat protokol kesehatan. 

    Pertama, puskesmas dan kader berkomitmen tidak melayani sasaran apabila ibu tidak menggunakan masker ke posyandu. Untuk proses door to door, sasaran juga diminta mengenakan masker saat kunjungan tenaga kesehatan dan kader. Kedua, Ibu balita membawa sarung sendiri-sendiri yang akan digunakan untuk menimbang balita untuk meminimalisir risiko penularan. 

    Ketiga, Vitamin A dan obat cacing diberikan langsung oleh ibu balita dan diawasi oleh tenaga kesehatan. Keempat, Kelompok sasaran dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jadwal yang berbeda tiap kelompoknya untuk mencegah kerumunan dan kelompok sasaran tetap bisa menjaga jarak. 

    Kelima, baik balita atau ibu balita yang sedang sakit, tidak dianjurkan datang ke puskesmas. Dengan adanya upaya ini, diharapkan semua kelompok sasaran hingga para tenaga kesehatan yang bertugas bisa terlindungi dari persoalan penularan Covid-19.

     

    Tentang Pencerah Nusantara COVID-19

    Pencerah Nusantara adalah inovasi untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik di bidang kesehatan untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera. Pencerah Nusantara adalah gerakan penguatan pelayanan kesehatan primer (puskesmas) yang terdiri dari tim pemuda multi-profesi kesehatan yang ditempatkan di puskesmas dengan masalah kesehatan untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Pencerah Nusantara COVID-19 hadir membantu puskesmas di wilayah Jakarta dan Bandung dan menguatkan puskesmas menghadapi pandemi COVID-19 selama periode enam bulan penempatan. Sejak tahun 2015, model intervensi puskesmas berbasis Tim Pencerah Nusantara diadopsi Kementerian Kesehatan sebagai Nusantara Sehat. 

     

    Penulis:

    Murti Utami Putri (Sarjana Kesehatan Masyarakat)

    Pencerah Nusantara Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung

     

     

     



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    4 hari lalu

    Sepuluh Aturan Emas Pengelolaan Risiko Banjir (10 Golden Rules of Flood Risk Management)

    Dibaca : 401 kali

    Dalam Undang Undang No 17 tahun 2017 tentang Sumber Daya Air (SDA), pada Bagian Keempat Pasal 35, pengertian “Pengelolaan Banjir” adalah “Pengendalian Daya Rusak Air”. Pasal 35 ayat (1) Pencegahan Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; Ayat (3) Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan Daya Rusak Air. Penjelasan Pasal 35 ayat (3) Yang dimaksud Daya Rusak Air antara lain, berupa: a. banjir (banjir adalah peristiwa meluapnya air melebihi palung sungai atau genangan air yang terjadi pada daerah yang rendah dan tidak bisa terdrainasikan – SNI 2415-2016); b. erosi dan sedimentasi; c. tanah longsor; d. banjir lahar dingin; e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika Air; g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa; h. wabah penyakit; i. tanah ambles; j. intrusi, dan/atau; k. perembesan. Beberapa kecenderungan (trend) “Pengelolaan Risiko Banjir” yang berkembang di Eropa, China dan Australia ditulis oleh Sayer et.al 2012 sebagai 10 Golden Rules of Flood Risk Management. Saudara Ir. Slamet Budi Santoso Dipl. HE (Pengamat: persungaian terkait banjir, kekeringan dan pencemaran) telah menyadur tulisan Sayer et.al 2012 tersebut, dan sekaligus mengaitkannya dengan kondisi dan praktek penanganan Banjir di Indonesia. Melihat tantangan permasalahan Banjir ke depan yang semakin berat dan meluas akibat masifnya alih fungsi tutupan lahan dan hutan DAS hulu, ditambah perubahan iklim; Penulis menilai pemahaman Aturan Emas terkait Risiko Banjir ini penting sebagai referensi bagi para akademisi, tenaga ahli dan pengamat banjir di Indonesiana.