Polemik Hak Penguasaan dan Akses Masyarakat Adat atas Tanah Adat - Analisa - www.indonesiana.id
x

Novita Rehiara

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 16 September 2020

Sabtu, 19 September 2020 13:37 WIB

  • Analisa
  • Berita Utama
  • Polemik Hak Penguasaan dan Akses Masyarakat Adat atas Tanah Adat


    Dibaca : 867 kali

    Polemik Hak Penguasaan dan Akses Masyarakat Adat atas Hutan Adat

    Hutan adat menjadi salah satu masalah krusial yang sering dialami oleh sebagian besar masyarakat adat di Indonesia. Pada bulan Februari tahun 2020, perhatian kita terpusat pada persoalan eksploitasi hutan adat dan illegal logging di Negeri Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku yang sampai sekarang tidak ada kejelasan lanjutan penyidikan kasus tersebut.

    Bulan Agustus 2020, masyarakat dikejutkan dengan beredarnya video pengangkapan ketua adat Laman Kinipan, Lamandau, Kalimatan Tengah terkait konflik lahan antara masyarakat adat dengan PT. Sawit Mandiri Lestari (SML). Meningkatnya kasus ekploitasi hutan adat, illegal logging dan sengketa lahan adat di Indonesia menunjukan lemahnya regulasi serta perlindungan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat.

    Konflik hutan adat memang bukan hal baru bahkan perundang-undangan cenderung mengabaikan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas hutan adat. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU/X/2012, yang membatalkan sejumlah kata, frasa dan ayat dalam pasal (1) angka 6 Undang-Undang Kehutanan nomor 41 Tahun 1999, sehingga memberi sedikit harapan melalui perubahan pasal (1) angka 6 menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Putusan MK tersebut jelas menetapkan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan perundang-undang sebagai subjek penyandang hak.

    Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek penyandang hak diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaanya memiliki hak dan akses (berdasarkan pasal 67 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Kehutanan) terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta melakukan pengelolaan hutan berdasarkan hutan adat dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya pasal 67 ayat (2) mensyaratkan adanya pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengaturan mengenai pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat juga dapat dilihat dalam pasal 97 dan 98 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

    Frase ditetapkan dengan peraturan daerah tersebut diatas jelas memberi makna dan pembeda terhadap hak dan akses masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui secara normatif (ditetapkan dengan peraturan daerah) dan masyarakat adat/masyarakat lokal/komunitas adat yang pengakuannya secara adat (tidak ditetapkan dengan peraturan daerah). Maka, pengakuan serta perlindungan Negara terkait hak penguasaan dan hutan adat diberikan kepada masyarakat hukum adat yg telah memenuhi syarat normatif. Selanjutnya untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan maka masyarakat hukum adat melalui pemangku adat harus mengajukan permohonan penetapan hutan adat  kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri LHK nomor P.21/MEN-LHK/SETJEN/KU.1/4/2019).

    Prosedur dan mekanisme tersebut dipandang baik oleh pemerintah selaku penyelenggara Negara sebagai bentuk legalitas hutan adat, perlindungan untuk memperkuat hak-hak masyarakat serta mendorong kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tepat. Namun, prosedur yang panjang dan kurangnya pemahaman masyarakat adat serta kurangnya perhatian pemerintah daerah justru menyulitkan masyarakat adat untuk memperoleh hak-hak serta akses atas hutan adat bahkan cenderung menjadi korban.

     

    Bagaimana hak penguasaan dan akses masyarakat adat yang tidak memiliki legalitas?

                Masyarakat adat merupakan komunitas yang sering mengalami konflik kehutanan maupun pertanian. Mulai dari konflik tata batas, pembalakan liar, pembabatan hutan adat  bahkan sampai menjadi korban kekerasan karna mempertahakan hutan adat. Kasus-kasus ekploitasi hutan adat ini bermula dari ketidakjelasan akses masyarakat adat atas hutan adat serta ijin akses yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak luar (perusahan, pemilik modal, dll).

    Hak atas lahan termasuk hutan dipahami oleh masyarakat adat sebagai suatu bentuk kepemilikan atau penguasaan atas lahan (Land Tenure/Hak Tenurial atas Lahan). Sistem tenurial lahan oleh masyarakat adat ditandai dengan adanya pengakuan secara adat atas warisan yang diberikan kepada kelompok masyarakat secara keseluruhan maupun kelompok marga dan keluarga (Marthina Tjoe, 2020). Pengakuan secara adat tersebut sudah cukup untuk mengklaim hak mereka atas hutan adat didalam komunitas masyarakat adat namun ini tidaklah cukup dalam jangkauan yang luas (Negara) sehingga masyarakat adat harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang ditetapkan Negara.

                Selain adanya pengakuan secara adat tersebut diatas, hak penguasaan dan akses masyarakat adat atas hutan adat dapat dibuktikan dengan pertama, areal hutan adat merupakan warisan turun-temurun yang masih mempunyai fungsi ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Kedua, masyarakatnya masih melakukan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari berdasarkan kearifan lokal dan hukum adat yang berlaku. Ketiga, memiliki modal sosial yang kuat misalnya lembaga adat yang menjalankan fungsi dalam pengelolaan serta perlindungan terhadap hutan adat. Keempat,  hutan adat sebagai salah satu areal sakral dalam melaksanakan ritual adat (religius-magis).

    Hak dan akses masyarakat adat tersebut diperkuat dengan pasal 28I ayat (3) menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Hak dan akses masyarakat adat/masyarakat lokal/ masyarakat tradisional terhadap penguasaan hutan adat dapat ditafsir dalam frase “hak masyarakat tradisional”. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 95/PUU-XII/2014 memberi hak penguasaan dan akses kepada masyarakat adat atau tradisonal yang hidup secara turun-temurun disuatu wilayah dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hutan adat untuk memenuhi kebutuhan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Sehingga sesungguhnya masyarakat adat/masyarakat tradisional/komunitas adat juga memiliki hak dan akses atas hutan adat.Walaupun seringkali masyarakat adat tidak memiliki akses pada sumber daya alam tersebut bahkan tidak semua hak dilaksanakan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki hak dapat memiliki akses pada sumber daya alam karena memiliki power (Ribot & Peluso 2003).

    Maka ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat adat untuk melindungi hak serta akses masyarakat adat atas hutan adat yaitu: pertama, perlu adanya regulasi oleh pemerintah pusat maupun daerah yang jelas mengatur dan menetapkan istilah dan karakteristik masyarakat dengan identitas budaya serta perlindungan terhadap hak-hak identitas masyarakat. Kedua, mempercepat strategi pemetaan wilayah hutan adat. Ketiga, masyarakat adat harus meningkatkan kapasitas serta kewenangan lembaga adat/pemangku adat. Keempat, meningkatkan pengetahuan masyarakat adat tentang mekanisme penyelesaian sengketa hutan adat. Kelima, pemerintah daerah Provinsi/Kota/Kabupaten harus peka untuk mendorong serta menetapkan masyarakat yang memiliki identitas budaya sebagai Masyakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah. Sehingga hak-hak masyarakat adat termasuk hak dan akses atas hutan adat dapat terlindungi dan terpenuhi.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.