Beberapa penelitian menyatakan bahwa bekerja dari rumah tetap bisa meningkatkan produktivitas kerja karyawan. (Sumber gambar: Tempo)
Sepanjang periode pandemi, baik pengusaha maupun karyawan mengalami dinamika kerja yang luar biasa. Semenjak penerapan PSBB di berbagai kota pada April 2020 lalu, kegiatan perkantoran dipindahkan ke rumah. Sekitar kurang lebih tiga bulan setelahnya, seiring pelonggaran PSBB, banyak pengusaha membuka kantor kembali.
Kini, Pemerintah DKI Jakarta menarik ‘rem darurat’ setelah perkantoran menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Dengan diterapkannya kembali metode bekerja dari rumah, mungkinkah karyawan ataupun pengusaha tetap produktif? Lantas, apakah perusahaan memiliki protokol kerja dari rumah yang memungkinkan terjaminnya produktivitas?
“Salah satu pengalaman kami, bekerja dari rumah justru meningkatkan produktivitas,” ujar Tondy Lubis, APAC Head of Workplace Uber dalam Obrolan Kawal Edisi 3 yang disiarkan pada Sabtu (5/9) di Kanal Youtube CISDI TV. Tondy juga mengutip sebuah survei yang menyatakan bahwa 80 persen pekerja merasa yakin bisa produktif bekerja dari rumah pada Maret 2020 lalu.
Menurut Tondy, dengan bekerja dari rumah, karyawan justru bisa lebih fokus untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Namun, Tondy tidak menyangkal bahwa beberapa karyawan Uber juga merasa terganggu, dikarenakan ketiadaan ruang kerja yang baik di rumah ataupun koneksi internet yang cepat.
“Riset kami juga sempat menyimpulkan bekerja dari rumah bisa mengganggu work life balance karyawan.” Perusahaan seperti Uber mengakalinya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melarang adanya meeting di jam makan siang dan waktu istirahat penting lainnya. Strategi-strategi itu berhasil meredam potensi stres ketika bekerja dari rumah.
Strategi Uber
Rerata perusahaan hanya menyediakan 20 persen kapasitas kantor untuk diisi selama pandemi. Mengikuti tren ini, Tondy beserta jajarannya dituntut membuat SOP untuk karyawan yang perlu bekerja di kantor. Tondy menjelaskan Uber membuat sebuah steering committee (SC) untuk mengatasi masalah ini semenjak Maret.
SC pertama-tama mendiskusikan secara intens persoalan kebutuhan karyawan terhadap kantor. Mereka juga menyebar kuesioner untuk memahami ketergantungan karyawan terhadap fasilitas yang disediakan kantor. Ketika kendala karyawan saat bekerja di rumah dipahami, manajer-manajer perusahaan akan menentukan karyawan mana yang perlu untuk bekerja di kantor atau menggunakan fasilitas-fasilitas kantor. “Kami membagi karyawan berdasarkan prioritas (bekerja di kantor).”
Selain itu, SC juga bertugas menghitung bagaimana social distancing yang diaplikasikan berdampak pada kultur bekerja di kantor. Pasalnya, Uber menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pertama-tama, setiap karyawan diwajibkan menjelaskan riwayat perjalanan mereka melalui aplikasi. Kemudian, manajemen akan menentukan apakah mereka bisa bekerja dari kantor atau tidak. Di kantor, fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer disiapkan di tepi-tepi ruangan. Bangku, meja, hingga fasilitas kerja kantor lain disusun sedemikian rupa hingga berjarak setidaknya 1 meter antara satu dengan yang lain.
“Hal itu juga ditambah upaya deep cleaning yang dilakukan oleh pengelola kantor,” sambung Tondy. Uber bahkan mengubah beberapa fasilitas menjadi touch less, contohnya dispenser yang menggunakan sensor gerak.
Terkait penanganan Covid-19 yang kabarnya bisa tersebar melalui udara, Tondy menjelaskan Uber tengah mengupayakan peningkatan indoor air quality. Sementara, terkait penegakan protokol kesehatan di kantor, ia mengakui pihak manajemen bekerja sama dengan security dan HR untuk memastikan kedisiplinan karyawan. “Jika ada yang tidak patuh, manajer akan menegur berdasarkan laporan security ataupun HR.”
Meminimalkan Risiko
Langkah memitigasi risiko seperti yang dilakukan oleh Uber tentu sangat perlu diapresiasi. Masalahnya, tidak semua fasilitas perkantoran memiliki sumber daya sebaik Uber. Lantas, apakah ada langkah terefisien untuk meminimalkan risiko penyebaran Covid-19 di kantor?
Diah Saminarsih, Penasihat Gender dan Pemuda untuk Dirjen WHO, menyatakan setiap perusahaan bisa saja bertindak seperti Uber, namun dengan penyesuaian masing-masing. Perempuan berkaca mata ini menyatakan kantor-kantor hanya perlu mengikuti guideline WHO untuk mencegah penyebaran.
“Dari guideline itu dijelaskan kantor tidak boleh membuka aktivitas untuk full capacity.” Sementara, untuk fase pencegahan, WHO menyatakan COVID-19 menyebar melalui droplet, fomite, atau aerosol. Beberapa upaya pencegahan yang cost efficient menurutnya adalah dengan membersihkan permukaan fasilitas-fasilitas kantor yang biasa digunakan.
“Dengan begini pencegahan penyebaran bisa dilakukan sendiri,” kata Diah. Bagi WHO, populasi, jarak antar orang, dan metode pencegahan adalah indikator-indikator yang harus selalu diperhatikan pengusaha dan karyawan pada periode pandemi Covid-19.
Di sisi lain, Diah juga menambahkan penularan di luar tempat sangat perlu diperhatikan. Di samping itu, baiknya juga perusahaan memperhatikan konteks kerawanan wilayah yang perlu dilalui oleh karyawan menuju ke kantor. ”Wilayah dengan penyebaran yang masih bersifat endemis akan berpengaruh pada pembatasan gerak karyawan,” tutup Diah.
Baik Tondy maupun Diah meyakini karyawan masih sangat mungkin menjadi produktif ketika bekerja dari rumah. Pernyataan itu sejalan dengan survei yang dipublikasikan oleh Boston Consulting Group pada Agustus 2020 lalu.
Survei dengan responden dari Amerika Serikat, Jerman, dan India itu menyatakan 76 persen karyawan tetap merasa produktif ketika harus beralih bekerja dari kantor ke rumah untuk pekerjaan individual. Sekitar 60 persen merasa produktif untuk pekerjaan manajerial dan 44 persen merasa produktif untuk pekerjaan kolaboratif atau tim.
Tentang CISDI
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah organisasi masyarakat sipil yang mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui pembangunan kesehatan dan pelibatan kaum muda dalam pembangunan kesehatan. CISDI melakukan kajian isu prioritas berdasarkan pengalaman mengelola program penguatan pelayanan kesehatan primer di daerah sub-urban dan DTPK, riset dan analisa kebijakan kesehatan, kampanye perubahan sosial, serta keterlibatan dalam diplomasi kesehatan di tingkat nasional dan global. Program penguatan pelayanan kesehatan primer yang CISDI ampu, Pencerah Nusantara, diadopsi oleh Kementerian Kesehatan sebagai program nasional Nusantara Sehat, pada tahun 2015 yang diharapkan mampu memperkuat pelayanan kesehatan primer di lebih dari 5.000 daerah DTPK. CISDI juga aktif mengadvokasi kebijakan dalam isu-isu prioritas lainnya seperti pengendalian tembakau, peningkatan status gizi masyarakat, dan pelibatan kaum muda dalam pembangunan kesehatan.
Penulis
Amru Sebayang
Ikuti tulisan menarik CISDI ID lainnya di sini.
