Keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat dua eks anggota Tim Mawar sebagai sebagai pejabat eselon 1 di Kementerian Pertahanan menimbulkan kecaman berbagai kalangan. Krtik keras itu, antara lain, datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI).

Belum lama ini Presiden Joko Widodo memberhentikan dan mengangkat enam pejabat baru di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 166 tahun 2020 tentang Pemberhentikan dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan, yang diteken pada Rabu (23/9/2020) lalu. 

Dari enam pejabat baru yang diangkat, dua di antaranya adalah anggota Tim Mawar yang terbukti bersalah dalam kasus penculikan aktivis pada 1999. Mereka dalah Brigjen Yulius Selvanus dan Brigjen Dadang Hendrayudha.  Brigjen Dadang Hendrayudha diangkat jadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Brigjen TNI Yulius Selvanus menjadi Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan.

Kontras meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut Kepres tersebut. Mereka menilai keputusan Jokowi itu melanggar komitmen penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. "Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah Indonesia khususnya Presiden Joko Widodo, untuk mencabut keputusan Presiden terkait pengangkatan Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha sebagai pejabat publik di Kementerian Pertahanan," ujar Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, dalam konferensi pers, Ahad, 27 September 2020, seperti dimuat dalam Tempo.co.

Tuntutan ini, kata KontraS, juga termasuk ditujukan pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. KontraS meyaknini Prabowo menjadi bagian dari penghilangan paksa banyak aktivis pro demokrasi di masa 1998.

Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) juga mengkritik keras langkah Joko Widodo tersebut.Mereka menilai hal tersebut melukai hati para keluarga korban yang hilang di tangan tim Mawar. "Keppres 166 Tahun 2020 dari Presiden Joko Widodo ini tentu penghinaan terhadap keluarga korban yang selama 22 tahun memperjuangkan, menuntut pencarian atau pengembalian keluarga mereka yang hilang hingga saat ini," kata Sekretaris Jenderal IKOHI, Zaenal Muttaqin, dalam konferensi pers, Ahad, 27 September 2020.

Zaenal mengatakan saat ini masih hilang 23 orang dan 13 orang belum kembali. Zaenal mengatakan banyak keluarga korban yang mendukung dan ikut mengkampanyekan Jokowi di saat pemilihan presiden. Mereka mempercayai Jokowi akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang melibatkan keluarga mereka.

Namun harapan ini hancur lebur ketika Jokowi ternyata menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di periode pemerintahan 2019-2024. Mereka meyakini Prabowo adalah mastermind dari Tim Mawar itu sendiri. Pengangkatan dua eks anggota Tim Mawar ini semakin menghancurkan hati keluarga korban. "Dengan keputusan terakhir ini tentu ini jadi yang tamparan keras dan menambah luka bagi keluarga korban," kata Zaenal.