Supartono JW

Pengamat

Bergabung Sejak: 26 April 2019

Jumat, 9 Oktober 2020 11:10 WIB

Tuduh Demonstrasi Ada yang Mensponsori, Sikap Airlangga Hartarto Tak Mendidik

Sungguh memprihatinkan seorang menteri malah mengeluarkan pernyataan dan tuduhan bahwa demonstrasi ada yang membiayai dan menponsori. Apakah ini sebuah keteladanan dalam ikhitar pendidikan karakter bangsa?

Dibaca : 4.565 kali

Seperti layaknya adegan dalam film atau sinetron nasional, aktor-aktor yang kebagian lakon memerankan tokoh jahat atau licik, maka biasanya skenarionya di buat oleh penulis naskah akan balik membuat alibi dari kejahatan atau kelicikannya dengan cara menyerang atau menuduh balik pihak lawan yang sudah menjadi korban kelicikan demi menutupi perbuatan jahat atau liciknya itu.

Begitu pun dengan kasus UU Cipta Kerja yang kini sudah menuai akibat, rakyat buruh dan mahasiswa akhirnya melakukan demonstrasi penolakan atas sikap pemerintah dan DPR yang sudah tidak lagi pro kepada rakyat karena demonstrasi menjadi cara terakhir dalam menuangkan aspirasi dan kebebasan demokrasi karena semua pintu telah ditutup. Bahkan rakyat dan mahasiswa juga tahu, percuma menempuh jalur hukum, akan sia-sia karena sadar siapa yang sedang dihadapi.

Satu di antara buktinya, paket pemerintah dan DPR pun sangat cerdik memaksakan dan mempercepat pengesahan UU Cipta Kerja di tengah pandemi corona, karena polisi pun jadi terskenario memiliki alasan dalam menindak para demonstran karena sedang pandemi corona.

Tapi dasar paket yang unik, bukannya menyadari dan malu atas sikap dan tindakan yang mengabaikan suara rakyat demi membela cukong, kini di tengah demonstrasi yang masih menggelora, mereka malah membuat alibi yang menjadi bahan tertawaan rakyat pula.

Bayangkan, di tengah kemarahan rakyat atas disahkannya UU Cipta Kerja, dan akhirnya buruh dan mahasiswa demonstrasi, bisa-bisanya pemerintah malah menuduh ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai demonstrasi yang sudah berlangsung sejak Selasa, 6/10, sampai hari ini, Kamis 8/10.

Andai saja yang mengungkapkan dan mencuriagai itu adalah polisi, masih logis. Tapi kok ini yang bicara malah seorang menteri dan disampaikan kepada awak media lagi.

"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis, 8/10.

Miris, seorang menteri malah membuat pernyataan yang malah membuat rakyat semakin gerah. Seharusnya, kalau memang menteri ini betul tahu siapa sponsor demonstrasi, haruskah dia bicara dihadapan publik? Sangat tidak etis dan tidak ada empati sama sekali dengan kondisi rakyat yang benar-benar sudah menderita dan ditambah derita lagi dengan UU Cipta Kerja.

Selain sikap menteri ini, yang langsung mendapat hujatan dari netizen dikolom komentar berbagai media yang meliput pembicaraannya, netizen dan berbagai pihak pun prihatin atas sikap Presiden Jokowi yang justru meninggalkan Istana Negara demi kunjungan kerja (kungker). Padahal sudah tahu buruh dan mahasiswa akan menyambangi Istana Negara demi menyampaikan suara dan aspirasinya.

Sayang, Presiden malah tetap pergi dan meninggalkan Istana yang kabarnya program kunker sudah teragenda jauh hari sebelumnya.

Kembali kepada Menteri Airlangga, dia bahkan melemparkan tuduhan dengan menyebut bahwa orang 'di balik layar' yang menggerakkan dan membiayai aksi demonstrasi tersebut memiliki ego yang sangat besar. Di tengah pandemi mereka menggerakkan demo, namun orang di balik layar ini tidak ikut dalam demo.

Oleh karena itu, sponsor dari aksi massa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dipantau oleh pemerintah.

Lucunya tuduhan Airlangga ini. Pertanyaannya, apakah dikira rakyat tidak tahu siapa yang memesan dan membiayai dipercepat dan disahkannya UU Cipta Kerja itu? Kok malah lempar batu sembunyi tangan.

Tak henti di situ, bahkan Airlangga pun bilang, tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas secara hukum, apabila situasi aksi massa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia semakin ricuh. Terlebih, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, mengingat aksi demonstrasi melibatkan banyak orang, akan berbahaya untuk keselamatan semua masyarakat di Indonesia.

Aneh tapi nyata. Pandemi jadi alasan untuk menindak demonstran, karena pengesahan UU Cipta Kerja pun memang disengaja di tengah pandemi corona. Skenario cerdik bin licik.

Tapi yang paling memprihatinkan adalah, mengapa seorang Menteri yang justru harus mengeluarkan pernyataan dan tuduhan menyoal demonstrasi yang dibiayai disponsori dan siapa yang menggerakkan.

Di mana keteladanan yang sedang dipertunjukkan dalam pendidikan karakter bangsa ini?

Bila banyak tertangkap demonstran adalah pelajar dan mahasiswa, masih logis, pasalnya siapa yang akan menikmati UU Cipta Kerja ini ke depan, tentu para pelajar dan mahasiswa yang pada saatnya akan menjadi pekerja/buruh. Jadi, bila kini mereka menunjukkan karakter dengan aspirasinya karena jalan yang dapat ditempuh adalah dengan demonstrasi, maka itulah yang dilakukan demi membela haknya untuk diri mereka di masa depan. Bila ternyata ada pelajar dan mahasiswa yang disusupi kepentingan, maka dalam situasi demonstrasi massa, hal itu akan wajar terjadi.

Jadi, banyak orang tua para pelajar dan mahasiswa yang menyatakan di media sosial bahwa anak mereka berangkat demonstrasi memang dalam rangka membela hak masa depan mereka, tidak ada yang membiayai atau mensponsori. Karena pemerintah dan DPR sudah tak pro rakyat.