Penggiringan Opini: Kontribusi Smelter Nihil Bagi Indonesia? - Analisa - www.indonesiana.id
x

Chika Lestari

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 31 Juli 2020

4 hari lalu

  • Analisa
  • Berita Utama
  • Penggiringan Opini: Kontribusi Smelter Nihil Bagi Indonesia?

    Baru-baru ini terdapat opini yang beredar bahwa smelter di Indonesia sama sekali tidak berkontribusi untuk negara. Mengapa demikian?

    Dibaca : 1.471 kali

    Baru-baru ini terdapat opini yang beredar bahwa smelter di Indonesia sama sekali tidak berkontribusi untuk negara. Mengapa demikian? Opini tersebut menyatakan bahwa aturan yang diciptakan Pemerintah Indonesia mempermudah para pengusaha industri pemurnian mineral untuk tidak menyerahkan royalti ke pendapatan asli daerah.

    Lebih-lebih opini tersebut menuduh Kementerian Keuangan RI melalui Peraturan Bank Indonesia. Peraturan ini dianggap melindungi para pelaku usaha smelter saat melakukan aktivitas perniagaan ke pasar internasional.

    Lantas, apakah hal ini benar? Berkaitan dengan peraturan tersebut, hal ini tercantum di dalam poin Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang aturan DHE SDA (Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam). Aturan ini tidak berkaitan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebab hasil devisa langsung ditransfer kepada pemerintah pusat yakni negara, yang kemudian diberikan sebagai laporan ke Kementerian Keuangan. Selain tidak memiliki keterkaitan dengan PAD, PBI juga tidak mempunyai keterkaitan dengan kebijakan tax atau pajak lainnya. Tidak hanya itu, Bank Indonesia sendiri tidak diperbolehkan mengatur apapun diluar batas kewenangannya.

    Perlu diketahui sebelumnya, bahwa Pendapatan Asli Daerah diatur oleh setiap daerah di mana lokasi perusahaan tersebut berada. Peraturan tersebut diterbitkan oleh pemerintah daerah.

    Bahkan di dalam beleid Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tepatnya pada pasal 32 poin a dan b yang berbunyi Pemerintah Daerah dilarang (a) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang: dan (b) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

    Maka dari itu dapat dikatakan, jika pemerintah daerah melakukan pemungutan terhadap perusahaan yang merupakan program strategi nasional, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan pemerintahan.

    Selain itu, devisa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan telah diatur dalam undang-undang, yang menyatakan bahwa hasil tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara. 

    Peraturan telah ditentukan oleh negara bagi sebuah perusahaan, semuanya telah diatur sejak lama dan disepakati bersama bahkan sebelum perusahaan berdiri. Lantas, apakah opini yang dilontarkan bahwa smelter di Indonesia sama sekali tidak berkontribusi untuk negara tersebut berlaku? Jika pada kenyataannya, peraturan telah sudah ditentukan oleh pemerintah, sejak lama. Jangan-jangan, opini tersebut tidak berdasarkan fakta, hanya cuap-cuap belaka.







    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    4 hari lalu

    Sepuluh Aturan Emas Pengelolaan Risiko Banjir (10 Golden Rules of Flood Risk Management)

    Dibaca : 401 kali

    Dalam Undang Undang No 17 tahun 2017 tentang Sumber Daya Air (SDA), pada Bagian Keempat Pasal 35, pengertian “Pengelolaan Banjir” adalah “Pengendalian Daya Rusak Air”. Pasal 35 ayat (1) Pencegahan Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; Ayat (3) Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan Daya Rusak Air. Penjelasan Pasal 35 ayat (3) Yang dimaksud Daya Rusak Air antara lain, berupa: a. banjir (banjir adalah peristiwa meluapnya air melebihi palung sungai atau genangan air yang terjadi pada daerah yang rendah dan tidak bisa terdrainasikan – SNI 2415-2016); b. erosi dan sedimentasi; c. tanah longsor; d. banjir lahar dingin; e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika Air; g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa; h. wabah penyakit; i. tanah ambles; j. intrusi, dan/atau; k. perembesan. Beberapa kecenderungan (trend) “Pengelolaan Risiko Banjir” yang berkembang di Eropa, China dan Australia ditulis oleh Sayer et.al 2012 sebagai 10 Golden Rules of Flood Risk Management. Saudara Ir. Slamet Budi Santoso Dipl. HE (Pengamat: persungaian terkait banjir, kekeringan dan pencemaran) telah menyadur tulisan Sayer et.al 2012 tersebut, dan sekaligus mengaitkannya dengan kondisi dan praktek penanganan Banjir di Indonesia. Melihat tantangan permasalahan Banjir ke depan yang semakin berat dan meluas akibat masifnya alih fungsi tutupan lahan dan hutan DAS hulu, ditambah perubahan iklim; Penulis menilai pemahaman Aturan Emas terkait Risiko Banjir ini penting sebagai referensi bagi para akademisi, tenaga ahli dan pengamat banjir di Indonesiana.