Sandiaga Uno bagaikan artis yang jadi rebutan sutradara dan produser agar mau jadi bintang sinetron mereka. Beberapa partai pernah dan masih ada yang berminat agar ia bergabung. Sebelum berlabuh kembali ke Gerindra, Sandi pernah ditawari PAN dan PKB untuk masuk. Saat ini, meskipun sedang duduk sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, beberapa DPC PPP mengusulkan agar Sandi dibujuk-rayu untuk mau jadi ketua umum PPP. Menjelang muktamar Desember nanti, partai ini memang sedang mencari figur yang pas untuk jadi ketua umum definitif.
Usulan itu boleh dibilang aneh, ya tidak aneh-aneh amat. Maklum, dalam politik, katanya, tidak ada hal yang mustahil. Jika segala sesuatunya sudah cocok, ya tinggal diatur-atur saja. Maksudnya begini: menurut aturan PPP, seorang calon ketua umum harus pernah duduk setidaknya satu periode di kepengurusan pusat partai. Lha, jangankan jadi pengurus pusat, jadi anggota biasa pun Sandi belum pernah. Kok ujug-ujug mau dicalonkan jadi ketua umum? Seperti dikutip media, seorang pejabat teras partai ini berkata bahwa soal aturan itu bisa diubah bila mukmatirin menghendaki. Istilahnya: “Terserah floor!”
Menguarnya nama Sandi menjelang Muktamar PPP ini apakah merupakan pertanda bahwa partai ini kekurangan figur yang dianggap mumpuni oleh para kader di daerah? Dan Sandi dipandang akan mampu mengangkat kembali pamor partai yang sempat terpuruk karena ketua umumnya yang terdahulu terbelit masalah korupsi? Apakah ini juga merupakan petunjuk bahwa PPP kekurangan kader yang layak didudukkan sebagai komandan yang inspiratif dan membanggakan?
Di zaman kini, popularitas ketua partai agaknya memang diperlukan agar melekat di benak rakyat asosiasi antara figur ketua itu dengan partainya. Misalnya Mega dengan PDI-P, Prabowo dengan Gerindra, atau Surya Paloh dengan Nasdem. Walaupun identifikasi sosok dengan institusi partai semacam ini sesungguhnya kurang baik bagi perkembangan demokrasi yang sehat, tapi partai-partai ini agaknya memetik keuntungan dari hal itu. Nah, PPP agaknya membutuhkan sosok ketua yang semacam itu, dan Sandi dianggap mampu kebutuhan itu. Maksudnya nanti, ingat Sandi, ingat PPP. Begitu loh!
Tapi, benarkah hanya karena alasan itu? Menggerakkan roda partai itu memerlukan sumber daya yang relatif besar. Roda partai akan berputar terseok-seok dan bahkan berpotensi macet apabila pasokan sumber daya ini begitu terbatas. Militansi kader partai memang penting untuk menghidupkan partai, tapi mungkin tidak akan cukup membuat partai bersinar-sinar, sebab untuk mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka membesarkan nama partai dibutuhkan sumber daya yang tidak kecil. Inilah persoalan yang dihadapi beberapa partai.
Sandi dikenal sudah puluhan tahun terjun dalam bisnis dan baru kemudian memasuki dunia politik. Popularitasnya memang dapat membantu mengangkat nama partai, namun lebih penting dari itu agaknya ialah dukungan sumber daya yang mungkin dapat ia kontribusikan untuk partai. Lantaran itulah, beberapa partai tertarik untuk merekrutnya, dan Sandi tak perlu memulai karier di partai dari bawah. Ia memiliki nilai tawar yang diperlukan oleh partai.
Pilihan untuk mengundang orang luar ke dalam partai dan langsung duduk di posisi tinggi, atau bahkan sebagai ketua umum, memang bukan pilihan yang sehat bagi perkembangan partai itu maupun bagi demokrasi kita. Politik kita akan menjadi semakin pragmatis karena mengandalkan sumber daya ekonomi yang dimiliki figur tertentu untuk menggerakkannya. Kader-kader potensial yang kekurangan sumber daya ekonomi akan menghadapi rintangan kompetisi untuk tampil sebagai pemimpin partai. Juga akan timbul ketergantungan partai kepada sosok tertentu yang sumber daya ekonominya kuat. Tentu saja, hal ini menjadikan perkembangan demokrasi kita semakin tidak sehat. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
