Pernyataan beberapa ketua umum partai mengenai penolakan rakyat terhadap RUU Cipta Kerja sesungguhnya menunjukkan betapa mereka tidak memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan rakyat. Begitu pula sikap partai politik yang kompak terhadap RUU Cipta Kerja, dan di saat yang sama enggan mendengarkan suara rakyat, membuat kita layak bertanya: apa sesungguhnya tujuan pembentukan partai politik dan apa manfaat kehadiran partai politik bagi rakyat?
Di saat berbagai unsur masyarakat—pekerja, mahasiswa, peneliti, akademisi, aktivis sosial, masyarakat adat, pegiat lingkungan, dsb—mengkritisi proses penyusunan RUU itu maupun materi kandungannya, para ketua partai diam seribu basa. Tidak terdengar suara mereka, misalnya, mendorong anggota DPR untuk mengajak rakyat berdialog, berusaha menangkap aspirasi rakyat banyak, dan bersikap terbuka serta jujur dalam hal proses penyusunan maupun materi undang-undangnya.
Rakyat berharap dukungan elite partai, namun agaknya terpaksa bertepuk sebelah tangan. Diamnya para ketua partai merupakan petunjuk yang sangat jelas bahwa apa yang dikatakan para anggota DPR adalah kata elite partai pula. Para anggota Dewan menjadi semacam ‘penyambung lidah elite politik’, yang sebagian di antaranya juga elite ekonomi-bisnis.
Elite politik, khususnya ketua umum partai, memiliki konflik kepentingan dalam konteks penyusunan RUU Cipta Kerja. Sebagian ketua umum partai menjadi menteri dalam kabinet, yaitu Airlangga Hatarto—Menko Perekonomian yang sekaligus memimpin delegasi pemerintah dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, lalu Prabowo Subianto, Suharso Monoarfa. Itupun masih ditambah dengan sejumlah elite partai yang juga jadi menteri, yang berasal dari PDI-P, PPP, Nasdem, dan PKB.
Partai-partai ini secara kolektif menjadi mayoritas di DPR, sehingga tidak akan ada suara lain yang mampu mengimbangi pilihan politik partai dan elitenya ini. Dengan kedudukan ketua partai sebagai menteri sedangkan para anggota partai menjadi pimpinan dan anggota DPR, konflik kepentingan menjadi tidak terhindarkan. Duduk di kabinet merupakan pintu menuju akses kepada sumber daya publik, sedangkan dengan sekaligus duduk di parlemen, mereka dapat menyusun aturan main yang dibutuhkan.
Sebagai realitas politik, pemerintah dan DPR adalah belahan dari satu jiwa yang sama, sehingga mengharapkan elite partai untuk membuka telinga terhadap aspirasi rakyat mungkin akan sia-sia. Kekompakan para elite politik dalam menggolkan undang-undang sangat terlihat, sehingga mereka enggan menengok suara rakyat. Untuk sekedar tahu apa sih yang dikehendaki rakyat, mereka enggan. Mereka kompak karena kesamaan kepentingan, serta secara ideologi maupun program nyaris tidak berbeda.
Konflik kepentingan ini menjadikan fungsi DPR seperti yang diamanahkan konstitusi, bahwa DPR mewakili rakyat, tidak berjalan normal. Konflik kepentingan elite partai, yang sekaligus duduk di kabinet sedangkan sejawatnya duduk di parlemen, membuat suara rakyat dikesampingkan. Situasi ini mestinya menjadi pendorong yang sangat kuat bagi para aktivis, akademisi, peneliti, maupun unsur masyarakat lain, untuk memikirkan ulang bagaimana seharusnya rakyat menjalin relasi dengan elite dan partai politik. Jangan rakyat terus-menerus dijadikan alat legitimasi kekuasaan para elite. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
