Kekuasaan Masih Panjang, Milenial dan Rakyat Harus Sabar - Analisa - www.indonesiana.id
x

rakyat

Supartono JW

Pengamat
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Senin, 2 November 2020 09:41 WIB

  • Analisa
  • Berita Utama
  • Kekuasaan Masih Panjang, Milenial dan Rakyat Harus Sabar

    Masih panjang kekuasaan di negeri ini. Semoga milenial dan rakyat terus sabar dengan semua yang terus dibagi oleh yang dipercaya menguasa meski akhirnya menguasai. Sabar, sabar, sabar.

    Dibaca : 794 kali

    Hari ini, Senin, 2 November 2020, akan ada lagi demonstrasi buruh di depan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, apa yang akan terjadi hari ini, sepertinya tetap akan menjadi upaya yang sia-sia. Lihat apa hasil dari demonstrasi mahasiswa sebelumnya? Upaya ke Mahkamah Konstitusi (MK) pun diyakini akan sia-sia.Menilik berbagai peristiwa demonstrasi di negeri ini, sejarahnya baru ada demonstrasi yang berhasil melengserkan Presiden Soeharto, dan lahirlah zaman reformasi.

    Namun setelahnya, reformasi hanya menjadi cerita basi, karena negeri terlanjur dikuasai oleh kekuasaan dinasti dan oligarki. Tak ada lagi demonstrasi yang didengar. Yang ada, para demonstran yang ditangkapi karena dibumbui oleh kerusuhan dan anarki, polisi pun terus membentengi, bukan mengayomi, dan para penunggang demo terus ikut bermain di dalamnya. Siapa para penunggang yang menyusup dalam demonstrasi? Sepertinya, berbagai pihak dan rakyat dapat menebak siapa mereka.

    Parlemen dan pemerintah yang sewajibnya menjalankan amanah untuk rakyat, sepertinya hanya berkonsentrasi kepada semua produk Undang-Undang dan kebijakan yang menguntungkan dan melayani cukong.

    Mereka juga membuat produk Undang-Undang dan kebijakan yang membentengi diri mereka sendiri dari jangkauan hukum. Semua stakeholder utama terkait hukum dan keadilan di negeri ini dikuasai dan menjadi bagian dari mereka, benteng dan pelindung mereka, bukan untuk rakyat.

    Hukum sangat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Semua pihak yang "cerewet" tentu akan merasakan akibatnya.

    KPK dilemahkan, semua terikan rakyat tak ada yang didengar, BPJS tetap naik, harga BBM tetap tinggi, tarif listrik naik, corona terus menggelora, sampai UU Cipta Kerja, semua tetap meluncur dengan indah.

    Koruptor Djoko Chandra dapat ditangkap bahkan pakai instruksi khusus dari Presiden, namun Harun Masiku masih raib. Mengapa? Sebuah pertanyaan yang sepertinya rakyat pun sudah tahu alasannya.

    Dari semua peristiwa yang terjadi, nampaknya tidak ada kisah-kisah yang terjadi karena sebuah kebetulan. Nampaknya semua berdasarkan skenario yang semestinya parlemen dan pemerintah menjalankan amanah dalam kehidupan fakta dan nyata.

    Namun, karena di balik itu semua ada sepak terjang cukong, seperti yang sudah diungkap, maka sejatinya parlemen dan pemerintah sedang tidak memainkan fakta dan realita, namun semuanya diusung dalam bentuk sandiwara.

    Yang pasti, atas semua yang terjadi di NKRI, rakyat tidak pernah tidur. Selalu dapat mendengar, melihat, dan membaca, serta merasakan apa yang kini terus diperbuat secara nyata oleh partai politik "yang merasa menguasai"dan para elite partainya yang menduduki parlemen dan pemerintahan Republik ini.

    Bahkan, tanpa rakyat harus mencari tahu dan menyelidiki apa yang sedang terjadi, apa yang kini sedang dilakukan oleh parlemen dan pemerintah, meski banyak dalih ini dan itu, sampai berbuih-buih pun, rakyat paham permainan melayani cukong ini.

    Sehingga, seberapa pun keras teriakan rakyat atas suara aspirasi karena penderitaan dan ketidakadilan yang terus diterima, tak akan pernah digubris dan tak akan pernah didengar. Hanya masuk kuping kiri, ke luar kuping kanan.

    Lebih dari itu, karena sangat percaya diri sedang menjadi penguasa, maka mereka pun menguasai seluruh sendi kehidupan di negeri ini.

    Dengan enteng, ketua parlemen menyakiti hati rakyat dengan diksi dan kata-katannya. Dengan tanpa beban para anggota dewan yang kata terhormat terus mencari kambing hitam dari persoalan yang diteriaki rakyat. Dengan enteng para pembantu di pemerintahan juga mengatai berbagai pihak dengan caranya. Bahkan ketua partai politik pun sangat enteng mengatai milenial seolah tak ada lagi diksi yang lebih baik.

    Kini pun wabah komentator dengan diksi kasar dan memecah belah, serta mengajak konflik terus menghiasi kolom komentar di setiap artikel terutama di media online yang mewartakan ucapan tokoh-tokoh politik, elite partai, tokoh masyarakat, tokoh akademisi dan lainnya, dan terus digoreng menjadi bahan "permusuhan" dan saling "membela" junjungan.

    Bila sumbangsing mileniel dipertanyakan, mengapa para senior yang bahkan sudah uzur masih tak malu menguasai kursi-kursi tahta yang bahkan cara menjalankannya masih dengan cara-cara jadul alias ketinggalan zaman? Sadarkah dunia maya dan digital siapa yang lebih ada di dalamnya dan menghasilkan? Juga hal lainnya? Siapa yang membatasi pergerakan milenial? Bukankah "politik?"

    Malah, bukannya memberikan contoh dan teladan, budayanya malah hanya timbulkan konflik, munculkan konflik demi menutupi dan membentengi skenario sandiwara yang sedang mereka mainkan.

    Jauh dari amanah. Jauh dari karakter bangsa yang dicitakan. Jauh dari amanah sesuai Pembukaan UUD 1945.

    Inilah kisah di NKRI yang pasti akan masih terjadi hingga tahun 2024. Rakyat akan terus menerima dan sekadar menjadi penonton, bukan penuntun dan penentu kehidupannya sendiri di negara berkedaulatan rakyat.

    Rakyat akan terus sebagai atas nama karena yang diberikan kuasa justru bertindak menguasai karena telah terjerat janji dan kontrak yang wajib dipenuhi kepada pihak yang "memodali".

    Pada akhirnya, inilah yang harus diterima oleh rakyat seluruh negeri, bila tak bijak memilih dan dibuat terus menengadahkan tangan untuk terpaksa terus mau disuapi. Karena itulah politik orang-orang yang ahli dan berjiwa menguasai bukan menjaga, melindungi, mengayomi, dan mensejahterai.

    Atas apa yang kini terus terjadi, siapa di bumi pertiwi ini yang wajib merefleksi diri dan tahu diri? Apa rakyatnya? Atau para partai politik penguasa negeri, elite partai yang duduk di parlemen dan pemerintahan?

    Pemerintahan kedua Jokowi masih panjang. Tapi resistensi dan gesekan terus terjadi. Satu masalah belum selesai. Timbul masalah lain. Masalah lain belum kelar, muncul perseteruan baru. Perseteruan baru belum usai, timbul kisruh lain. Dan, semua itu terjadi seolah bagai simponi, yang memang sengaja dicipta demi pengalihan isu.

    Mengapa pengalihan isu? Masih banyaknya rakyat NKRI yang belum mengenyam bangku pendidikan, di situlah dimanfaatkan untuk menghembuskan opini. Lalu, para petugas "survei" pun turun demi "melayani" mereka , kemudian memberikan cerita berdasarkan data versinya, dan melaporkan ini sikap dan pendapat rakyat. Pokoknya semua bekerja pada fungsinya dengan manis dan sebut-sebut atas nama rakyat.

    Sekali lagi, masih panjang kekuasaan di negeri ini. Semoga milenial dan rakyat terus sabar dengan semua yang terus dibagi oleh yang dipercaya menguasa meski akhirnya menguasai. Sabar, sabar, sabar.



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.