Akankah Bintang Mahaputera melumerkan semangat kritis Jenderal [purn.] Gatot Nurmantyo? Itulah pertanyaan yang beredar di masyarakat akhir-akhir ini menyusul kabar bahwa pemerintah akan memberikan Bintang Mahaputera kepada Gatot. Sebagian warga menduga bahwa pemberian penghargaan ini merupakan upaya pemerintah untuk meredupkan sikap kritis mantan Panglima TNI itu, yang kini bergabung dalam Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia [KAMI].
Berusaha menjawab keraguan sebagian masyarakat akan niat baik pemerintah, Menkopolhukam Mahfud Md. menepis dugaan bahwa pemberian bintang tersebut merupakan upaya menjinakkan Gatot. Menurut Mahfud, bintang tersebut merupakan hak Gatot sebagai mantan Panglima TNI. Kata Menko Mahfud, yang sudah berpengalaman beberapa kali jadi menteri, setiap mantan menteri dan Panglima TNI berhak memperoleh Bintang Mahaputera.
Nah, soalnya begini pak Mahfud, kenapa waktunya sekarang—ini pertanyaan yang juga beredar di tengah masyarakat? Lho, memangnya kenapa? Orang banyak bertanya ihwal momennya, lantaran beberapa tokoh KAMI sedang ditahan aparat, di antaranya Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. Beberapa kali kegiatan KAMI tidak diizinkan untuk digelar atau didemo massa hingga urung berlangsung.
Sejauh ini, meski sempat menghadapi rintangan saat beraktivitas dalam konteks KAMI, Gatot tidak surut langkah. Nah, bagaimana jika ia diberi penghargaan Bintang Mahaputera? Apakah ia tetap jalan terus? Banyak orang menduga bahwa ini sejenis ujian bagi purnawirawan itu.
Nama bintang penghargaan itu barangkali tampak menyilaukan: Mahaputera—katakanlah ini semacam pengakuan kepada penerimanya sebagai putra bangsa yang jasanya luar biasa. Tafsir inilah yang memiliki pesona nan menggoda. Hingga dapat diartikan bahwa pemberian kepada Jenderal [purn.] Gatot itu merupakan pengakuan negara atas jasanya yang luar biasa sebagai putra bangsa, dalam kapasitasnya dulu sebagai Panglima TNI—puncak pengabdiannya di militer selama puluhan tahun.
Namun, muncul tafsir tambahan mengingat momen pemberian penghargaan tersebut serta konteks situasinya, sehingga banyak bertanya apakah pemberian itu murni dilandasi niat baik atau ada udang di balik batu? Menko Mahfud tahu persepsi semacam ini memang beredar di masyarakat, namun ia berusaha meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada udang di balik batu. Bahkan, untuk menyatakan repotnya posisi pemerintah, sampai-sampai pak Mahfud bilang: Gak diberi salah, diberi salah. Wallahu ‘alam.
Apapun halnya, ada udang atau tidak ada udang di balik batu, semua berpulang kepada Jenderal [purn.] Gatot bagaimana ia akan menyikapi situasi yang mungkin dilematis baginya. Apakah pada 10 November besok ia akan datang ke Istana Presiden dan menerima Bintang yang tidak setiap orang berpeluang menerimanya ataukah ia akan berdiam di rumah. Jika ia menerimanya, apakah sikap kritisnya akan meredup? Ataukah ia tetap berjalan terus seperti diharapkan sejawatnya di KAMI, yang berarti pemberian penghargaan Bintang Mahaputera tidak akan mengubah sikap politiknya.
Apapun sikap yang segera diambil oleh Gatot, masing-masing punya implikasi tersendiri pada persepsi pemerintah, persepsi sejawatnya di KAMI, maupun persepsi masyarakat luas terhadap dirinya. Masyarakat akan belajar dari momen-momen seperti ini. Di sisi lain, apapun pilihan sikap yang diambil Gatot, pemerintah tetap memiliki political advantage karena dalam posisi memberi penghargaan.
Sebagai pemberi penghargaan Bintang Mahaputera, apapun motifnya, pemerintah memiliki political advantage yang dapat menciptakan persepsi positif di mata masyarakat. Sementara itu, Gatot dihadapkan pada dilema yang menguji keteguhan sikapnya, kepemimpinannya, dan kepiawaiannya dalam menjalankan buah caturnya. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
