Di masa lalu, target sertifikasi tanah di Indonesia seluruhnya baru bisa terlaksana dalam waktu 160 tahun. Sebab dulu kemampuan mengeluarkan sertifikat dalam setahun hanya lima ratus ribu sertifikat. Sementara jumlah sertifikat yang harus dikeluarkan pada tahun 2015 ada sekitar delapan puluh juta sertifikat.
Di masa pemerintahan Jokowi, sertifikasi yang awalnya berat seperti memindahkan gunung itu dicarikan solusinya. Tidak mungkin menunggu 160 tahun untuk membuat sertifikat. Maka dibuatlah Program Strategis Nasional dengan nama, Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan program itu, target sertifikasi akan rampung pada tahun 2025.
Dalam semangat yang sama PLN juga terus menggencarkan sertifikasi. Kerjasama dilakukan lintas sektoral untuk memudahkan proses tersebut. PLN menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat pengamanan aset yang dimiliki perseroan.
Secara simbolis, sertifikat tersebut diserahkan oleh ATR/BPN Dr Surya Tjandra kepada Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, dengan disaksikan langsung oleh Wakil KPK Alexander Marwata, Gubernur Sultra Ali Mazi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN dan Pemerintah Daerah di Sultra, yang digelar di Hotel Claro, Kendari, Kamis 12 November 2020.
Wadirut PLN, Darmawan Prasodjo yang hadir dalam prosesi itu adalah orang sama yang pernah menjabat Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) sejak 2 April 2015. Sampai kemudian dia diangkat sebagai Wadirut PLN. Bisa dipahami, dari sanalah ia mengerti pentingnya sertifikasi aset PLN itu. Bercermin pada kebijakan Jokowi yang mengubah sesuatu yang awalnya mustahil menjadi mungkin, Darmawan telah menunjukkan hal yang sama.
Kesulitan untuk mensertifikasi aset PLN sangat besar. Perjuangannya berat dan melelahkan. Mengingat aset PLN tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Darmawan, PLN memiliki kurang lebih 93 ribu persil bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi sebagai aset milik negara yang dipercayakan kepada PLN. Berkat kegigihan dan sinergi banyak pihak, proses sertifikasi itu berlangsung dengan hasil menggembirakan.
Menurut data PLN, sampai hari ini telah diperoleh 8.089 sertifikat dari 23.782 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran oleh BPN. Untuk provinsi Sulawesi Tenggara, PLN akan menerima kurang lebih 1.194 sertifikat.
Darmawan Prasodjo menyatakan, kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki oleh PLN. Hal itu dilakukan demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab potensi konflik yang ditimbulkan akibat tanah yang tidak bersertifikat sangat besar.
“Insya Allah, rapat koordinasi seperti ini akan terus digulirkan hingga mencapai seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” kta Wakil Direktur PLN, Darmawan Prasodjo, sebagaimana dikutip Sulawesion.com, Kamis 12 November 2019.
Pada hakikatnya, sertifikasi tanah tidak hanya bermanfaat bagi PLN, namun juga untuk kepentingan umum. Sebab aset milik negara tersebut diperuntukkan bagi infrastruktur demi keandalan listrik segenap masyarakat. Bisa dibayangkan jika aset penting itu tidak memiliki kejelasan hukum.
“Dengan total aset lebih kurang 1.600 triliun, yang sebagian merupakan aset-aset berupa tanah dan lahan operasi PLN, tentu itu merupakan pekerjaan besar dan tantangannya sungguh tidak mudah. Tetapi ketika program ini berlanjut, dan dukungan dari ATR/BPN dan KPK tidak surut, justru makin kuat, kami yakin dan optimis bahwa pekerjaan besar ini akan selesai,” jelas Darmawan.
Kegigihan Presiden Jokowi untuk mengubah budaya lamban menjadi gesit telah juga merembes ke jajaran BUMN. PLN dengan semangat yang sama juga terus melakukan percepatan. Apalagi di jajaran direksinya ada seseorang yang pernah mengawal kebijakan Jokowi di KSP, Darmawan Prasodjo. Dengan sendirinya kehendak Jokowi yang tersirat maupun yang tersurat telah mampu diterjemahkan dengan baik. Kemudian hal itu dijadikan teladan.
Proses seperti ini adalah juga contoh bagi instansi lain untuk menerjemahkan kehendak Jokowi dengan utuh. Sebab, jika boleh jujur, ada banyak instansi yang membaca kebijakan dan arahan Jokowi secara parsial. Akibatnya muncul ketidaksinkronan antara cita-cita Presiden dengan eksekusinya di lapangan. Sertifikasi tanah adalah salah satu terobosan Jokowi yang cemerlang. Dan itu kini telah menumbuhkan teladan-teladan yang lain, PLN salah satunya.
Puji Handoko
Ikuti tulisan menarik Puji Handoko lainnya di sini.
