Pandemi COVID-19 menyebabkan sistem kesehatan kewalahan, meski begitu ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. (Sumber gambar: Antara)

Pandemi Covid-19 menampilkan catatan tidak menyenangkan. Kurva infeksi terus bergerak naik dalam sembilan bulan ke belakang. Sistem kesehatan koyak dan banyak pelayanan kesehatan, rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas, lumpuh. Sementara, lebih dari 18 ribu orang, termasuk di antaranya tenaga kesehatan, meninggal dikarenakan wabah ini.

Lebih luas dari itu, pandemi menggeser prioritas pembangunan kesehatan lain. Pandemi dengan tiba-tiba membuat layanan kesehatan esensial, seperti pelayanan bagi ibu hamil, bayi, dan balita, serta penyakit tidak menular terhenti. Hal ini berdampak pada angka stunting yang semakin meninggi ketika di saat bersamaan beban TBC di Indonesia menempati nomor dua terbesar di dunia. Sementara, prevalensi penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan stroke, perlahan-lahan ikut meningkat setiap tahunnya. 

Dengan demikian, pantas mengatakan, betapapun pandemi ini terselesaikan dengan beragam dampak kesehatan yang mengikutinya, ada tugas besar lain untuk membenahi sistem kesehatan. Pertanyaan besarnya, dari mana kita perlu memulai? Apa peluang yang kita miliki dan bisa dimanfaatkan pada saat hingga selesainya pandemi ini?

Peluang

Pertama, pentingnya menguatkan layanan kesehatan primer. Pandemi memberatkan segala bentuk operasionalisasi pelayanan pada sektor kesehatan. Dalam kasus Indonesia, rumah sakit dan klinik yang ditempatkan sebagai pelayanan kesehatan sekunder justru mengalami penumpukan pasien, kekurangan Alat Pelindung Diri (APD), hingga kematian tenaga kesehatan. 

Potensi kerusakan ini bisa dicegah dengan memaksimalkan peran puskesmas sebagai layanan kesehatan primer. Puskesmas memiliki kapasitas dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di sisi lain, untuk mencapai cakupan kesehatan semesta, puskesmas merupakan kunci pemerataan akses kesehatan. Ketika wabah, puskesmas juga mampu menjadi titik simpul pelacakan kasus sekaligus mengomandoi gerak relawan kesehatan daerah. 

Dengan kata lain, Puskesmas yang kuat mampu menerjang badai pandemi. Namun nahasnya, kondisi ini belum tercapai lantaran temuan survei CISDI, KawalCOVID19, dan Cek Diri menunjukkan banyaknya Puskesmas yang menutup pelayanan esensial selama pandemi. Padahal, layanan-layanan tersebut berperan penting meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menjaga status gizi masyarakat, mencegah penyakit, hingga mendorong perilaku hidup sehat. 

Kedua, menguatkan kepemimpinan politik dan kerja sama lintas sektor. Dengan dasar pembangunan kesehatan adalah pilihan politik, pandemi menuntut kepemimpinan yang tangguh. Sayangnya, pada periode pandemi kepentingan ekonomi kerap lebih didahulukan dari kesehatan. Padahal, jika menilik lebih lanjut, kokohnya pembangunan kesehatan mampu mengungkit pencapaian dalam sektor-sektor lain, seperti pendidikan, politik, dan ekonomi itu sendiri. 

Meski begitu, komitmen pemerintah berkoordinasi lintas sektor antar lembaga dan kementerian selama pandemi patut diapresiasi. Sebagai contoh, implementasi pembatasan jarak menuntut kerja sama Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, dan Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, upaya pengadaan vaksin melibatkan koordinasi Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kementerian Kesehatan. 

Prinsip saling berkoordinasi dengan tujuan kebijakan harmonis perlu selalu dijaga. Dalam hal pembangunan kesehatan hal serupa penting diterapkan. Upaya mengungkit status gizi, sebagai contoh, menuntut komitmen mengatur kadar gula, garam, maupun lemak dalam produk-produk konsumsi di satu lembaga dengan gerakan promosi hidup sehat di lembaga lain.

Upaya pencegahan penyakit kronis, seperti hipertensi dan kanker, juga memerlukan arah koordinasi dan strategi yang terintegrasi. Riset Kesehatan Dasar 2018 menampilkan peningkatan prevalensi perokok pemula yang tinggi dan mampu memicu penyakit kronis di masa depan. Upaya pengendalian tembakau, dengan demikian, perlu ditempatkan dalam satu jalan bersama antar lembaga dan kementerian untuk memastikan capaian kesehatan selaras dengan ekses upaya pengendalian tembakau terhadap industri, petani, ataupun masyarakat luas. 

Ketiga, meningkatkan kolaborasi dengan masyarakat sipil. Selama pandemi patut diakui masyarakat sipil yang terdiri atas sektor swasta, peneliti, pakar, dan media mengambil peran-peran strategis. Mereka terlibat, mulai dari menyiapkan supply kebutuhan medis, merancang strategi penanganan wabah daerah, serta memfasilitasi informasi publik terkait Covid-19. 

Termasuk dari itu, sikap kritis, tanggapan, dan masukan terhadap kinerja pemerintah adalah bentuk kepedulian mereka. Dalam pembangunan kesehatan, masyarakat sipil perlu terlibat lebih dalam dan aktif. Sektor swasta bisa menjadi penyedia supply kebutuhan ataupun fasilitas kesehatan. Sektor media bertugas memfasilitasi informasi publik bermanfaat dan berkualitas. Sementara, LSM maupun sektor akademik berfungsi menyediakan tanggapan dan hasil riset sebagai rekomendasi pembangunan kesehatan. 

Peran krusial masyarakat sipil memiliki faktor pemungkin melalui PP No 59 Tahun 2017. Peraturan ini memungkinkan masyarakat sipil terlibat dalam aksi-aksi pembangunan bersama pemerintah secara sah. Menimbang potensi keragaman masyarakat sipil, dari sektor kesehatan maupun non-kesehatan, peluang ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. 

Pada akhirnya, pandemi tidak hanya menghentikan setiap langkah pembangunan kesehatan, ia bahkan memukul mundur setiap capaian. Namun, krisis pembangunan kesehatan di kala wabah perlu menjadi catatan bersama. Sebagai upaya mengokohkan kembali sistem kesehatan pada saat dan setelah pandemi, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives akan meluncurkan dokumen rekomendasi kebijakan Health Outlook 2021 bertajuk Disrupsi Covid-19 pada Layanan Kesehatan Esensial dan Dampak-dampak yang Ditimbulkan.

Rekomendasi kebijakan yang akan diluncurkan pada 17-18 Desember 2020 ini diharapkan menjadi rujukan pemangku kebijakan untuk merencanakan pembangunan kesehatan di masa depan. Dengan menyatakan kesehatan adalah hak seluruh warga negara, catatan ini akan menyingkap lubang yang disebabkan pandemi dalam pembangunan kesehatan, sekaligus menyediakan saran, kritik, dan masukan untuk perbaikan di masa depan. Karena pandemi, tidak sepantasnya, membuat sistem kesehatan berantakan.

Pantau terus kehadiran dokumen kebijakan ini melalui situs www.cisdi.org, Instagram @CISDI_ID dan Twitter @CISDI_ID.

Tentang CISDI

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.

Penulis

Amru Sebayang

Ikuti tulisan menarik CISDI ID lainnya di sini.