Rakornas INDISI Tentang Pengauatan Hak Penyandang Disabilitas
Institut Disabilitas Indonesia (INDISI) telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional pada 22 Desember 2020. Rakornas yang dihadiri oleh pimpinan Ormas Penyandang Disabilitas, Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Se-Indonesia dan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ini mengambil tema tentang Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Angky Yudistia (Staff Khusus Presiden RI), Enita Adyalaksmita (Ketua Umum INDISI), Susianah Affandy (Komisioner KPAI), Aris Adi Leksono (Ketua Pergunu), Nora Kartika (Direktur PTKDN Kemnaker RI) dan Iqbal Alan Muhammad (Depan Pembina INDISI).
Kegiatan Rakornas diselenggarakan dengan dasar pemikiran selama ini penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam memperoleh hak-hak dasarnya. Sebagaimana kita ketahui, data Disabilitas Indonesia berdasarkan SUSENAS tahun 2018 menujukkan sebanyak 14,2 % penduduk Indonesia adalah Penyandang Disabilitas. Ragam masalah dialami oleh penyandang disabilitas mulai dari penyandang disabilitas netra, mental, rungu wicara maupun daksa.
Penanganan penyandang disabilitas selama ini hanya focus pada pendekatan charity menyebabkan mereka rentan tertinggal dari pembangunan dan kesejahteraan. Penyandang disabilitas banyak yang alami diskriminasi, pengucilan, tidak memiliki akses pendidikan, pekerjaan dan hak-hak asasi mereka terabaikan.
Pada kegiatan Rakornas ini, Angky mengurai tentang regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah sebagai wujud politikal will pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun Susianah Affandy menyatakan bahwa political will yang ada masih sulit diimplementasikan karena rendahnya pemahaman penyelenggara Pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap penyandang disabilitas. Banyak dari Penyelenggara negara yang memiliki pandangan bahwa kelompok penyandang disabilitas merupakan orang sakit yang harus disembuhkan. Penyandang disabilitas bukanlah orang sakit. Mereka merupakan ciptaaan Allah. Pendekatan sakit dan charity haruslah digeser menjadi pendekatan pemenuhan hak.
Akibat pandangan yang salah ini menyebabkan sebagian besar masyarakat menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari PMKS (Penyandnag Masalah Kesejahteraan Sosial). kegiatan Rakornas dimaksudkan untuk memetakan permasalahan penyandang disabilitas mulai dari pemenuhan hak dasar, hak ekonomi dan pekerjaan layak, hak pendidikan dan hak atas perlindungan. Sebagai rangkaian kegiatan, sebelum Rakornas juga telah diselenggarakan Gebyar Hari Disabilitas Internasional dan Hari Ibu pada 21 Desember 2020. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ditjen Rehabilitas Sosial Kemensos, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Ketua Umum Kowani.
Penyelenggara kegiatan adalah INDISI bekerjasama dengan Kowani dan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Institut Disabilitas Indonesia atau disingkat INDISI adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang mendedikasikan diri pada pemberdayaan penyandang disabilitas. Berdiri pada 1 November 2020 dengan tujuan mewujudkan Indonesia yang ramah bagi penyandang disabilitas melalui upaya koordinasi dan saling sinergi dengan Pemerintah, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, sinergi regional dan internasional.
Program jangka pendek INDISI membuat Apps mengenai lowongan kerja untuk disabilitas, Apps berisikan konten data jumlah penyandang disabilitas diseluruh Indonesia untuk penerima manfaat dari rekan kerja INDISI. Indisi juga menginisiasi Aplikasi konten guru inklusi penerima manfaat dari hubungan sinergi, aplikasi searching fasilitas umum serta mall mall dan restoran ramah disabilitas.
Indisi juga menginisiasi pendidikan inklusi di seluruh Indonesia dengan memfasilitasi pelatihan bagi guru-guru. Pada Tahun 2021 Indisi akan melakukan roadshow ke panti-panti sosial, komunitas penyandang disabilitas untuk melakukan pendataan potensi yang selanjutnya akan didorong agar berdaya secara ekonomi.
Ikuti tulisan menarik Susianah Affandy lainnya di sini.
